Page 55 - MAJALAH 131

jadi calo terkait pengangkatan tenaga Kementerian dalam negeri dan Sekre- Sedangkan, dalam rangka membantu
honorer. tariat Kabinet. masyarakat/karyawan dan ekonomi
“DPR dan Pemerintah sudah putus- Kesimpulan dalam acara ini mene- kawasan, seluruh proses produksi dan
kan untuk pengangkatan tenaga hono- kankan, bahwa soal pelayanan publik tata niaga harus dibuka kembali sambil
rer hingga tahun 2018, dan anggarannya pelaksanaan Program Larasita, Serti- menunggu penyelesaian secara kompre-
akan dimasukkan dalam APBN Perubah- fikasi Prona, Redistribusi lahan supaya herensif.
an 2016. Jangan ada “agen” berjalan, dilaksanakan dengan baik dan harus Sebelumnya, Komisi II memperta-
Komisi II akan awasi,” kata Rambe. optimal. nyakan lambannya BPN eksekusi tanah
Selain itu, ia juga mengingatkan ke- Terhadap kasus Sari Rejo dan eks di Sari Rejo, Medan. Anggota Komisi II
pada pejabat di kabupaten Deli Serdang Hak Huna Usaha (HGU) PTPN II, Komisi DPR RI, Rufinus Hotma Hutahuruk meni-
dan aparatur kecamatan Sunggal untuk II DPR RI setuju untuk terlebih dahulu lai lambannya eksekusi putusan Mahka-
tidak eksodus warganya karena akan diselesaikan di tingkat Kementerian, mah Agung tahun 1995 tentang eksekusi
ikut pilkada. oleh sebab itu Komisi II DPR RI mereko- tanah di Sari Rejo, Polonia, Medan Suma-
“Memang di kabupaten Deli Serdang mendasikan Sekretariat Kabinet untuk tera Utara oleh Badan Pertanahan Nasi-
tidak akan menggelar pilkada serentak melakukan koordinasi penyelesaian onal Provinsi Sumatera Utara.
tanggal 9 Desember. Tapi jangan ada kasus Sari Rejo bersama Menteri Koor- “Mengapa soal tanah di Sari Rejo be-
eksodus ke kabupaten lain, misalnya ke dinator Politik Hukum dan Keamanan, lum juga dieksekusi sesuai dengan pu-
Kotamadya Binjai, ke Kab Deli Serdang Menteri Agraria dan Tata Ruang, Men- tusan MA sehingga rakyat mendapatkan
Bedagai. Kita akan perkarakan,” kata teri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, haknya dan bisa digunakan untuk ke-
Rambe. Panglima TNI Menteri Badan Usaha Mi- pentingan rakyat,” kata Rufinus
Camat Kecamatan Sunggal, Hendra lik Negara, serta serta Menteri Keuang- Ia juga mempertanyakan periode ka-
Wijaya mengakui, untuk masalah elec- an dengan memperhatikan keputusan sus-kasus tanah di Sumatera Utara, se-
harusnya BPN bisa melakukan eksekusi
karena sudah putusan pengadilan.”Saya
tidak dengar penjelasan Kanwil BPN
Sumut soal periode kasus-kasus tanah
yang terjadi. Sebab ada semacam carry
over kasus masa lalu. Di Sumatera Utara
banyak sengketa. Padahal ada sekitar
100 sengketa tanah di Simut” sebut poli-
tisi Hanura asal daerah pemilihan Suma-
tera Utara II itu.
Sementara itu, anggota Komisi II
DPR RI,Budiman Sudjatmiko mengakui,
untuk penyelesaian kasus sengketa ta-
nah dengan TNI sangat sulit. “Kasus
Para anggota Komisi II DPR RI
yang berkaitan dengan angkatan sangat
tronic KTP, memang mengalami masalah incraht oleh Mahkamah Agung (MA). susah. Padahal kasusnya sama, case nya
karena provider, teknologi. Di sini, pro- Selain itu, Komisi II DPR RI meminta sama, cuma wilayahnya beda,” kata poli-
vidernya Indosat. Solusinya kami minta Menteri ATR/BPN, Gubernur Sumatera tisi PDIP itu.
masyarakat untuk mengurus e-KTP ke Utara, dan Kementerian Dalam Negeri, Selain kasus Sari Rejo, Komisi II DPR
kantor bupati,” kata Hendra. untuk melengkapi kembali data-data RI juga mempertanyakan data-data la-
lahan di Padang Lawas dan Padang La- han yang mau ditata ulang di Padang
KANWIL BPN SUMUT was Utara sebagai pertimbangan utama Lawas. “Datanya beda-beda soal Padang
Dalam Kunjungan kerja di Provinsi dalam menyelesaikan kasus-kasus lahan Lawas. Penyelesain Padang Lawas harus
Dumatera Utara tersebut, KOMISI II tersebut. dilakukan dengan menata ulang kem-
mengadakan Rapat Dengar pendapat Komisi II DPR RI juga meminta kepa- bali. Tapi berapa yang mau ditata ulang,
dengan Kantor Wilayah Badan perta- da Pemerintah untuk mentaati putusan apakah 178 ribu hektar, apakah 47 ribu
nahan Nasional (KANWILBPN) Sumut, yang telah berkekuatan hukum tetap hektar. Ini harus jelas sebab bila tak ada
Pemerintah Daerah Provinsi Sumut, (incraht) dari MA terhadap kasus-kasus data jelas, maka akan sulit untuk kita
Pemda Padang Lawas dan padang La- tersebut. Komisi II DPR RI meminta ke- membantu masyarakat di Padang La-
was Utara. Dihadiri juga perwakilan pada Menteri ATR/BPN untuk segera was,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI,
masyarakat Sari Rejo, dan Perwakilan merevisi tata ruang di Sumatera Utara, Lukman Edy. (AS) FOTO: AGUNG/PARLE/IW
Koperasi/perusahaan, serta perwakilan khususnya kawasan register 40.

EDISI 131 TH. XLV, 2015 55