Page 29 - MAJALAH 142

Ada beberapa poin penting dalam pidana terhadap pelanggaran dalam situs yang bertentangan dengan
revisi ini. Salah satu poin penting dalam pasal 27 ayat (3) mengenai penghinaan Pancasila dan NKRI. “Jadi, pemerintah
revisi UU ITE ini adalah ancaman dan pencemaran nama baik. Sanksi berwenang melakukan pencegahan
hukuman tentang pencemaran nama pidana terhadap pelanggaran pasal dan penegakan hukum,” pungkasnya.
baik. Ancaman hukuman terhadap 27 itu yang semula dipidana 6 tahun Irman Putra Sidin menegaskan
pidana ini menjadi lebih ringan. Jika atau denda Rp 1 miliar, diubah menjadi jika tak ada masalah dengan pasal 27
dahulu maksimal 6 tahun, sekarang 4 tahun dana tau denda Rp 750 juta. UU ITE tersebut karena dampaknya
menjadi 4 tahun, sehingga si pelaku Untuk tambahan 2 pasal, yaitu pasal dahsyat dan tanpa batas. Dimana
tidak bisa langsung ditahan. 45 A dan 45B, namun hanya terkait negara tidak mampu mengontrol
Poin penting berikutnya adalah penulisan dalam UU. transmisi profil­profil seseorang
revisi UU ITE juga mengatur soal Sementara itu, Ketua Panja RUU yang direndahkan dan tidak lagi
penyadapan. Penyadapan dengan alat ITE Pemerintah (Kominfo RI), Henri menghormati orang lain yang tidak
apapun, hanya boleh dilakukan oleh Subiakto menyatakan, jika revisi UU mampu dikontrol negara.
institusi penegak hukum. ITE ini belum juga disahkan sampai Instrumen pidana untuk mengawal

J angan sampai UU ITE ini t erus dilakuk an r e visi dalam
Jangan sampai UU ITE ini terus dilakukan revisi dalam
mengikuti perkembangan media sosial (Medsos). Karena
itu UU ITE ini juga harus mengakomodir Keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dikabulkannya gugatan
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, terkait rekaman
saham PT. Freeport yang diadukan oleh mantan Menteri
ESDM Sudirman Said tersebut foto : Iwan Armanias/iw

Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha

Poin lainnya, adalah seseorang akhir Desember 2016 nanti, maka UU hak­hak martabat seseorang, yang
berhak untuk meminta mencabut ITE yang lama yang berlaku. Khusus sebelumnya gugatan tersebut selalu
postingan yang tidak benar tentang terkait pencemaran nama baik dalam ditolak oleh MK. Karena itu dengan
dirinya di media sosial. Setelah pasal 27 UU ITE tersebut, polisi tidak UU ini jangan sampai hak­hak orang
permintaan pencabutan itu dibawa boleh lagi melakukan penahanan terus terancam. Dimana pasal 27 UU
ke pengadilan, Kementerian Informasi sebelum ada keputusan pengadilan. ITE tersebut secara konstitusi tidak
dan Komunikasi (Kemenkominfo) yang Demikian juga bagi situs bahwa ada masalah, dan hanya masalah
kemudian mencabut itu. semua situs yang bisa diakses oleh implementasi. Seperti tak boleh ditahan
Menurut Tamliha, hanya 4 publik menurut Henri, kena UU sebelum ada putusan pengadilan.
pasal yang berubah, dan 2 pasal ITE ini. Baik yang dibuat di dalam Karena itu kata Irman, dalam
tambahan. Sedangkan pasal 27 (3) negeri maupun di luar negeri (extra mengadili kasus ini penegak hukum
sudah diatur dalam pasal 310 dan territorial). Termasuk situs yang harus menghilangkan hak­hak
311 KUHP berdasarkan delik aduan. disebut abal­abal. subyektifnya untuk mempermudah
Sementara pasal 31 terkait intersepsi, “Dulu Kominfo menutup 22 situs hak­hak orang lain. Sehingga
penyadapan serta menghapus ayat yang dinilai bertentangan dengan perlu merubah paradigma untuk
(4) sesuai dengan putusan MK No.5/ NKRI dan Pancasila, dan hanya satu mempersulit paradigma penahanan
PUU­VIII/2016 dimana penyadapan dua pemilik situs yang protes ke itu dipersulit melalui revisi UU KUHP,
merupakan pelanggaran HAM Kominfo RI, selebihnya berarti abal­ bukan UU ITE.
sebagaimana ditegaskan dalam pasal abal. Bahkan ada yang dibuat di Suriah, “Jadi, tanpa revisi UU ITE ini
28J ayat (2) UUD NRI 1945, maka jika dan negara Timur Tengah lainnya,” tetap bisa ditegakkan menjelang
negara ingin menyimpangi hak privasi tambahnya. Pilkada untuk mencegah pencemaran
warga negara harus dalam bentuk UU, Sejauh itu, RUU ITE ini lebih nama baik seseorang. Bahwa yang
dan bukan dalam bentuk peraturan demokratis dimana pemerintah menjadi masalah adalah implementasi
pemeirntah (PP). tetap melindungi kepentingan umum penegakan hukum pidana itu yang
Pasal 45 diubah terkait ketentuan dengan memblock medsos atau harus direvisi,” pungkasnya. n (sc)

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 29