Page 27 - MAJALAH 142
P. 27
didukung pembiayaan yang cukup un tuk mengelola tambahan
agar dapat menjalankan tugasnya anggaran yang diberikan negara,
secara memadai. Ia pun mengaku Riza Patria mengingatkan agar
tidak menuntut, namun besar seluruh parpol harus siap dengan
harapan partai politik mendapat segala laporan pertanggungjawaban
perhatian serius dari pemerintah. yang berstandar pada akuntansi
“Sebagaimana tugas parlemen negara, sehingga jika tidak mampu
sangat berat. Parpol ini perlu mempertanggungjawabkan anggaran
didukung pembiayaan yang cukup yang digunakan bisa dikenakan sanksi
agar memadai. Kita tak menuntut pidana. Agar dana yang diberikan
lebih, kita hanya meminta agar bet ulbetu l bermanfaat bag i
ada perhatian yang serius dan kepentingan masyarakat.
dukungan pemerintah terhadap “Saya kira masaalah kesiapan
parpol,” terangnya. parpol untuk mengelola dana, parpol
Politisi Gerindra ini mengatakan, harus siap. Karena ini pakai dana
meskipun keadaan ekonomi APBN maka dipertanggungjawabkan
Indonesia saat ini sedang sulit, sesuai peraturan keuangan negara
pihaknya pun menyerahkan dan diperiksa BPK. Maka parpol sudah
peningkatan besaran dana parpol foto : Jayadi/iw seharusnya tidak hanya mengunakannya
te r s e b ut pada ke m am puan secara baik, efektif dan efisien, maka
pemerintah, sehingga agar Wakil Ketua Komisi II DPR RI juga dipertanggungjawabkan dalam
penambahan dana parpol tidak Ahmad Riza Patria bentuk laporan sesuai ketentuan
dijadikan beban pada pemerintah. akuntansi negara,” terangnya.
“Mengenai besaran, Saya kira Ia pun menegaskan harus
ini juga harus disesuaikan dengan diberikan sanksi bagi parpol yang tidak
kemampuan pemerintah. Saat menggunakan anggaran tersebut dengan
ini kita tahu pemerintah sedang baik atau dilakukan penyelewengan.
defisit anggaran. Pemerintah tak “Bagi parpol yang tidak menggunakan
memiliki dana yang cukup, atas Karena ini pakai dengan baik bantuan parpol itu akan
dasar itu kita minta pemerintah dana APBN maka ada sanksi, setiap penggunaan keuangan
juga bisa menyesuaikan antara negara termasuk parpol memiliki sanksi
k ebutuan yang memang dipertanggung- yg mengikat,” tegasnya.
dibutuhkan disesuaikan dengan jawabkan sesuai Anggota DPR RI daerah pemilihan
belanja negara,” tuturnya. peraturan keuangan (dapil) Jawa Barat III ini menuturkan,
Ariza menambahkan, kekurangan keberadaan parpol yang kuat akan
dana yang dialami partainya juga negara dan diperiksa menghasilkan hasil dari demokrasi
banyak dibantu oleh sumbangan BPK. Maka parpol sudah yang baik pula, mengingat, partai
para pendiri, kader dan simpatisan. seharusnya tidak hanya politik adalah bagian dari kebebasam
“Begitu juga Gerindra, selama ini berserikat dan berkumpul sebagaimana
jadi partai yang mandiri dan dibiayai menggunakannya diatur dalam Pasal 28 UUD 1945.
oleh pendiri, pengurus dan kader secara baik, efektif “Ya saya kira kan berserikat,
serta simpatisan untuk membiayai dan efisien, tapi juga bekumpul, berpendapat diatur
kegiatan parpol,” tutur Riza. dalam UUD, sudah jadi hal wajar
“Biaya yang ada saat ini kita dipertanggungjawabkan apabila parpol dapat bantuan dana
cukupkan dengan kemampuan yang dalam bentuk laporan dari pemerintah yang bantuannya
ada. Namun demikian biaya yang sesuai ketentuan disesuaikan kemampuan pemerintah,
ada tidak memenuhi sebagaimana akuntansi negara. kita tidak pernah memaksanan.
diharapkan. Saya kira semua parpol Berdirinya parpol atas kehendak
juga mendukung usul Kemendagri masyarakat yang mendapat dukungan
untuk meningkatkan dana bantuan dari rakyat. Ini juga baik untuk
parpol,” sambungnya. perkembangan demokrasi kedepan,”
Mengenai kesiapan parpol tutup Riza Patria. n (hs)
PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 27
