Page 23 - MAJALAH 142

diperbanyak, terutama bagi daerah­ menjadi tinggi apabila masing­masing Astuti mengatakan, mitigasi BNPB
daerah yang sangat rawan. Dewan lembaga dan institusi berjalan sendiri­ harus valid. Hasil mitigasi terkait
juga meminta agar diadakan pelatihan sendiri, seharusnya simultan dan perkiraan­perkiraan bencana yang
kepada masyarakat, sebab pelatihan berjalan bersama­sama. Kalau semua akan menimpa daerah harus segera
tersebut bertujuan agar ketika tertata secara sistemik, maka sesuatu disampaikan kepada daerah­daerah
terjadi bencana maka masyarakat, yang mahal akan menjadi lebih murah. yang bersangkutan. Sehingga
pemerintah daerah, dan seluruh Komitmen inilah yang hingga kini masing­masing daerah yang memiliki
institusi terkait mengetahui apa yang belum bisa diwujudkan, dan masih karakteristik berbeda itu, dapat
harus dilakukan,” ungkap legislator terjadi ego­ego sektoral. mempersiapkan dan mengantisipasi
dapil Jawa Timur IX tersebut. Hal itu juga yang menyebabkan bila terjadi bencana.
Pemerintah harus siaga penuh kinerja pemerintah dalam penanganan “Instrumen BPBD harus selalu di
untuk menyiapkan segala sesuatunya bencana alam masih terkesan lambat, update mengenai capacity building
dalam penanganan benc ana.
Para anggotanya perlu di latih
dengan berbagai simulasi bencana
yang berbeda. Selain BPBD ada
Instrumen lain yang terpenting
yaitu masyarakat, sebab ketahanan
Anggaran memang masyarakat dalam menghadapi
penting, namun bencana sangat diperlukan, agar
mereka dapat memproteksi dirinya
bagaimana pemerintah dari bencana yang mungkin terjadi,”
harus hadir dan tutur Endang.
Politisi Golkar dari Dapil Jateng
mengajari kepada ini meminta agar Seluruh stakeholder
masyarakatnya untuk dapat bersatu untuk menanggulangi
bencana alam secara bersama­sama.
ikut berpartisipasi
foto : Kresno/iw secara bersama-sama. masyarakat tanggap mengenai
“Komisi VIII mendorong agar
kearifan lokal, karena pada saat

Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria ini masalah kearifan lokal telah
mulai memudar. Masyarakat harus
diperkenalkan kembali dengan
kearifan lokal sehingga mereka
mengerti akan tanda­tanda terjadinya
dengan baik, sehingga jumlah karena tidak jelasnya pembagian tugas bencana,” ucapnya.
korbannya semakin lama semakin yang ada. Dan recovery terhadap Senada dengan Kuswiyanto,
kecil. Menurut pandangan Kuswiyanto, masyarakat yang menjadi korban Endang juga menilai bahwa anggaran
selama ini institusi pemerintah tidak dapat segera dituntaskan, untuk penanggulangan bencana yang
masih berjalan sendiri­sendiri dalam hingga menyebabkan keresahan pada ada, ternyata masih sangat minim.
upaya mencegah dan mengantisipasi masyarakat. Sebab dalam konteks Indonesia
bencana, seharusnya antara BNPB, “Anggaran memang penting, namun sebagai negara yang berada dalam
Kementerian LHK, Kementerian ESDM, bagaimana pemerintah harus hadir ring of fire dan berpotensi akan
Kementerian Pertanian, dan seluruh dan mengajari kepada masyarakatnya berbagai tipe bencana, maka jumlah
yang terkait saling bersinergi. untuk ikut berpartisipasi secara anggaran yang dipersiapkan untuk
“Jangan sampai aktifitas eksplotasi bersama­sama. Kalau semua dikeroyok penanggulangan bencana pada saat
sumber daya alam berakibat pada secara bersama­sama, maka tidak ada ini sangat tidak memadai.
kerusakan alam dan lingkungan, dan masalah yang tidak bisa diselesaikan. “Semua pihak harus bergerak
menyebabkan terjadinya kutukan alam. Semua akan lebih mudah dan gampang bersama dalam upaya mengantisipasi
Alam boleh dieksploitasi dan diambil diselesaikan, dan recovery nya akan bencana dan merealisasikan
segala hasil yang terkandung dalam berjalan dengan cepat,” tukasnya. suatu komitmen. Bila komitmen
perut bumi, tetapi jangan lupa sebagian telah dipegang dan realisasinya
hasilnya dikembalikan lagi kepada alam Mitigasi Harus Valid dilaksanakan, maka jatuhnya korban
untuk perbaikan,” tandasnya. Sementara ditempat terpisah, akibat bencana bisa diminimalisir,” (dep/mp)
Unit cost yang ditimbulkan akan Anggota Komisi VIII Endang Maria pungkasnya. n

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 23