Page 21 - MAJALAH 142

konteks yang dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan sebagaimana catering yang mana persoalan ini
pelaksanaan kewajiban pemerintah diatur dalam UU No.36 Tahun 2009 terjadi dari tahun ke tahun, tetapi
terkait ibadah haji tidak “sekedar” tentang Kesehatan dimana fasilitas tak kunjung ada solusi yang bersifat
menyelenggarakan melainkan pelayanan kesehatan dapat dilakukan komprehensif. Ketiga, daftar tunggu
“melayani”. Dengan demikian, segala oleh Pemerintah, pemerintah daerah, haji yang sangat lama/panjang serta
upaya perbaikan dalam regulasi dan/atau masyarakat. keempat, kurangnya koordinasi antara
penyelenggaraan ibadah haji yang Urgensi perubahan substansial petugas/panitia pelaksanaan ibadah
dilakukan oleh pemerintah haruslah dalam UU No.13 Tahun 2008 haji di Arab Saudi.
sesuai dengan berbagai prasyarat tentang Penyelenggaraan Haji Karena itu dalam rang ka
yang harus dipenuhi dalam pelayanan menjadi sangat penting dalam mewujudkan pelayanan ibadah haji
publik. sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang profesional, perlu
di Indonesia karena sebagaimana adanya perubahan kebijakan yang
Menghadirkan Pelayanan Haji disinggung dalam Naskah Akademik berupaya untuk mempertegas hak
Profesional Revisi UU No.13 Tahun 2008 dan kewajiban setiap warga negara
Sama halnya dengan pelayanan tertanggal 8 Juni 2015, pelayanan dan penduduk serta terwujudnya
publik lainnya, pelayanan ibadah ibadah haji yang dilaksanakan tanggung jawab negara dan
haji di Indonesia masih menghadapi pemerintah dari tahun ke tahun korporasi dalam penyelenggaraan
berbagai permasalahan yang sama mengalami sejumlah permasalahan pelayanan ibadah haji, diperlukan
dengan tahun­tahun sebelumnya. yang serupa diantaranya: pertama, norma hukum yang memberi
Masih juga ditemukan aparatur yang pendaftaran, pembinaan, pelayanan, pengaturan secara jelas upaya untuk
tertangkap tangan korupsi. Belum lagi dan perlindungan/keamanan. Kedua, meningkatkan kualitas dan menjamin
pelayanan yang kurang profesional pemondokan, transportasi, dan penyelenggaraan pelayanan ibadah
pemondokan, transportasi, dan
karena berbagai macam kendala. haji dan umrah sesuai dengan asas­
Namun dengan dipahaminya asas umum pemerintahan dan
penyelenggaraan ibadah haji korporasi yang baik serta untuk
sebagai bentuk pelayanan terhadap memberi perlindungan bagi setiap
masyarakat yang beragama Islam, warga negara dan penduduk dari
maka setidaknya ada sejumlah penyalahgunaan wewenang di dalam
prasyarat yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah
upaya mewujudkan pelayanan ibadah haji dan umrah. Dalam kerangka
haji yang profesional diantaranya upaya mewujudkan pelayanan ibadah
sesuai dengan berbagai ketentuan haji dan umrah yang profesional
dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 itulah, pemerintah kemudian Undang­
tentang Pelayanan Publik. Dalam Undang memberikan kekuasaan dan
dimensi penyelenggaraan ibadah haji kewenangan kepada pemerintah
sebagai bentuk pelayanan publik, maka Pendaftaran, pembinaan, untuk menetapkan berbagai standar,
keinginan DPR RI akan adanya badan 1 pelayanan, dan perlindungan/ mengatur, dan memantau sektor
khusus di luar pemerintahan yang keamanan. swasta dan/atau badan khusus yang
mengurus masalah penyelenggaraan mengurus masalah penyelenggaraan
ibadah haji dan umrah menjadi 2 Pemondokan, transportasi, ibadah haji dan umrah. Hal yang tidak
sangat relevan. Dalam terminologi dan catering yang mana boleh dilupakan, dalam penyiapan
pelayanan publik maka secara persoalan ini terjadi dari tahun Standar Pelayanan ibadah haji dan
otomatis regulator dan operator ke tahun, tetapi tak kunjung umrah, wajib mengikutsertakan
tidak bisa berada di satu instansi ada solusi yang bersifat masyarakat dan pihak terkait. Selain
atau kelembagaan. Sama halnya komprehensif. itu harus mengatur pula mekanisme
dengan pelayanan publik seperti yang ganti rugi pelayanan publik sebagai
dilaksanakan pada sistem jaminan 3 Daftar tunggu haji yang salah satu wujud konsekuensi nyata
sosial. Pada sistem jaminan sosial, sangat lama/panjang upaya mewujudkan pelayanan ibadah
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kurangnya koordinasi antara haji dan umrah yang profesional.
(BPJS) bertindak sebagai operator 4 petugas/panitia pelaksanaan
sedang pemerintah bertindak sebagai ibadah haji di Arab Saudi. * Peneliti Madya pada
regulator. Demikian pula dalam Pusat Penelitian BKD DPR RI

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 21