Page 19 - MAJALAH 142

Badan Independen Penyelenggaraan Haji

Sudah Disuarakan Sejak 2011

unculnya usulan perlunya tupoksinya dengan urusan haji.
badan independen Inikan pemborosan uang negara,”
tentang penyelenggaraan tekan dia.
M haji, Ikatan Persaudaraan Keuntungan berikutnya adalah,
Haji Indonesia (IPHI) sudah masyarakat bisa secara enjoy
menyuarakan sejak 2011 dan sudah melalukan proses pendaftaran,
disampaikan draf RUU kepada Komisi transparan melakukan biaya tabungan
VIII DPR RI. Kemudian juga bergulir untuk pergi haji dan lain­lain. Ada
dalam bentuk rapat­rapat di panja dan kemudahan yang bisa didapat oleh
bersama pakar menjadi narasumber masyarakat. Kemudian yang paling
untuk memperkaya pengetahuan. penting adalah soal teknis pelaksanaan
“M emang se y og yan ya ibadah haji misalnya pemondokan,
dan seharusnya pelaksanaan catering itu pasti pelayanan akan
penyelengaraan ibadah haji dikelola prima. Karena dilakukan oleh
oleh satu badan khusus tidak dirangkap lembaga profesional yang disebut
oleh Kementerian Agama. Karena foto : Runi/iw sebagai lembaga penyelenggaraan
manajemen modern itu meniscayakan ibadah haji independen itu, dan itu
ada pembagian tugas yang semakin status lembaga negara. Jadi banyak
spesifik, sekarang ini Kemenag ada 3 Ketua IPHI Abdul Kholiq Ahmad keuntungan yang bisa diperoleh
tugas sekaligus di dalamnya. Ada fungsi dengan hadirnya lembaga khusus
regulator, operator dan pengawasan,” pelaksana itu DPR RI yang mempunyai tentang penyelenggaraan ibadah haji.
tandas Ketua IPHI Abdul Kholiq Ahmad. kewenangan,” jelas Abdul Kholiq. Kemudian, bagaimana dengan
Fungsi pengawasan baru beberapa proses regulasi dari lembaga
tahun dicopot dengan hadirnya komisi Terjerat Korupsi ini? “ Saya kira RUU PIHU dibuat
pengawas haji Indonesia tetapi masih Saat ditanya apa keuntungan dari sebenarnya fokusnya tidak semata­
ada itjen disitu, jadi 3 fungsi itu adanya lembaga independen ini, Kholiq mata bagaimana bisa memunculkan
yang masih melekat. Katakanlah menegaskan, tentu akan menyehatkan lembaga baru, sebagai badan
fungsi pengawasan sudah ada dan budaya dan iklim penyelenggaraan pelaksana haji yang bersifat
dilimpahkan kepada KPH (Komisi ibadah haji di Indoensia. “ Jadi selama independen. Tetapi lebih jauh lagi
Pengawasan Haji) tinggal ada 2 fungsi lembaga ini tidak kita hidupkan atau adalah bahwa RUU ini, mestinya
disini operator dan regulator. tidak didirikan, maka cepat atau lambat menjadi semacam UU Induk yang
Seyogyanya operator ini juga harus Menteri Agama akan terjerat kasus nanti akan keluar pengelola aset dan
dipisah, Kemenag khusus menangani korupsi, karena uangnya luar biasa,” keuangan haji. Kemudian UU yang
hal­hal yang terkait regulasi. tegasnya. terkait pelaksanaan dan pengawasan
Sedangkan soal teknis penyelengaraan Lebih lanjut dikatakan, tidak ada ibadah haji, tidak seperti sekarang.
pelaksanan ibada haji, ada lembaga kementerian lain yang sedahsyat
khusus­ lembaga pemerintah non Kemenag. Jumlah dana Rp 90 Tak Perlu Amirul Haj
kementerian di bawah presiden. triliun itu bukan uang yang sedikit, Selanjutnya, kata Kholiq , tinggal
“Kami usulkan adalah, lembaga keuntungannya adalah melancarkan memanfaatkan bagaimana peluang
pemerintah non kemeterian berada proses pelaksaan Ibadah haji dan untuk meyakinkan bahwa lembaga
langsung di bawah presiden, artinya pengawasan ibadah haji yang penyelenggaraan ibadah haji
ini lembaga resmi pemerintah bukan transparan. independen ini perlu dibentuk dan ini
swasta. Munculnya kekhawatiran Manfaat lain, Kemenag tidak akan efektif dan efesien. Berikutnya,
adanya lembaga swasta hal itu tidak terbebani dengan hal­hal teknis hal­hal yang menurutnya mubajir
beralasan, bagaiamana proses supaya yang rutin setiap tahun. “ Kita lihat adalah lembaga amirul haj. Lembaga
badan ini kredibel dan akuntable , kalau sudah musim haji pejabat yang ini tidak perlu ada, karena sudah ada
maka prosesnya melalui seleksi untuk tidak ada kaitannya dengan hajipun panitia, panitia itu bertanggung jawab
para direksi dan komisarisnya. Kami turun semua ke Mekkah, padahal atas seluruh penyelenggaraan ibadah (tim)
mempersilahkan badan pengawas dan tidak ada kaitan langsung dengan haji. n

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 19