Page 14 - MAJALAH 142

LAPORAN UTAMA

RUU PIHU

untuk Perbaiki

Layanan Haji

bertajuk RUU Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah”di Gedung
DPR RI, Senayan, Jakarta.
Namun, lanjut Maman, hingga
kini Kementerian Agama sebagai
penyelenggara haji tetap ingin
foto : Runi/iw tersebut. Bukan melalui lembaga
pihaknya yang melakukan hal
baru. “Itu tarik ulurnya kuat, karena

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq Kemenag masih ingin dia yang
menyelenggarakan. Tapi ada juga
yang ingin independen, ada juga
usulan lembaga yang setingkat
ntuk memberikan ke­ kementerian. Itu masih digodok.
amanan dan kenya manan Kita masih dapat argumen­argumen
pelayanan ibadah haji, DPR penolakan dalam merumuskan RUU
URI berinisiatif membentuk ini,” tuturnya.
Panitia Kerja untuk membahas revisi Komiis VIII menginginkan
atas Undang­Undang Nomor 13 Tahun dibentuknya badan penyelenggara
2008 tentang Penyelenggara Ibadah Yang harus diperbaiki independen, karena menurut Maman
Haji dan Umrah (PIHU). Dengan selama ini terjadi tumpang tindih
demikian pelaksanaan haji dan umrah adalah sikap Kementerian fungsi antara regulator dan operator
dapat berjalan dengan aman, nyaman, Agama yang tidak dalam penyelenggaraan ibadah haji
tertib, dan lancar sesuai ketentuan boleh hegemonik, oleh Kementerian Agama. Kemenag,
syariah dengan menjunjung tinggi harusnya tidak bersikap hegemonik
prinsip amanah, keadilan, transparasi, karena masalah haji untuk urusan haji dan umrah ini .
dan akuntabilitas publik. dan umrah ini tidak “Yang harus diperbaiki adalah
Salah satu rekomendasi sekedar mengurus orang sikap Kementerian Agama yang tidak
memperbaiki penyelenggaraan boleh hegemonik, karena masalah haji
Haji dan Umrah, menurut Anggota berangkat dari Indonesia dan umrah ini tidak sekedar mengurus
Komisi VIII Maman Imanul Haq ke Arab Saudi, tapi orang berangkat dari Indonesia ke
adalah, dibentuknya lembaga khusus bagaimana para jemaah Arab Saudi, tapi bagaimana para
penyelenggara ibadah haji agar jemaah ini di luar negeri. Terkait hal
penyelenggaraan ibadah haji lebih ini di luar negeri. ini, perlu kerja sama lintas menteri,
fokus dan berkualitas. yaitu Kementerian Luar Negeri dalam
“Melalui lembaga khusus, kita melakukan lobi­lobi dengan negara
harapkan penyelenggaraan ibadah lain,” tuturnya.
haji akan lebih efisien dan akuntabel,” Politisi Partai Kebangkitan Bangsa
katanya pada diskusi “Forum Legislasi (PKB) ini menyampaikan selain ingin

14 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016