Page 11 - MAJALAH 142
P. 11

dengan agama. Makanya, solusi dari   pengembangan Dirjen, itu bukti kami   Optimis dengan badan baru bisa
            itu, dibentuklah badan khusus. Yang   bahwa pengambilan haji buka untuk   lebih baik?
            keempat, sebenarnya tidak nyaman   mempreteli tetapi memang karena   Saya optimis sekali, hanya saja
            kalau orang Kemenag mendengar ini,   haji 80 persen tour dan travelling,   tahun pertama sampai ketiga jelas
            sampai saat ini profesionalismenya   makanya serahkan saja ke badan   belum sempurna. Seperti misalnya soal
            masih kurang, masih ada feodalisme   agar Kemenag fokus. Justru kita   badan baru OJK bisa langsung running.
            didalam pengelolaan haji.        ingin mengembangkan. Tapi kita    Karena sekali lagi kita perlu etos kerja
                                             paham mungkin mereka berpikir akan   baru,  coorporate culture baru yang
               Rancangan Undang-Undang       kehilangan pekerjaan. Saya katakan   melayani masyaraka. Apalagi sekarang
            tentang Penyelenggaraan Ibadah   jangan khawatir tentang pekerjaan,   antrian sudah semakin panjang, tidak
            Haji dan Umrah dinilai memangkas   kita akan kembangkan, mudah­    bisa dengan sistem sekarang. Tinggal
            kewenangan Kemenag?              mudahan dalam proses  pembahasan   mudah­mudahan fraksi tetap solid
               Terkait mempreteli  saya  ingin   ada titik temunya.            mendukung ini. Di awal ada 10 fraksi
            membantah, saya beri contoh begini,                                mendukung, sekarang ada pergeseran,
            kami ini ada Panja Pendidikan Islam.     Bagaimana bentuk badan    dua fraksi menolak, mudah­mudahan
            Panja ini merekomendasikan beberapa   profesional yang akan mengurusi   dalam pengembangannya semua bisa
            hal. Satu agar Dirjen Pendidikan   soal haji dan umrah?            bersatu. Sekali lagi, kita tidak punya
                                                                               kepentingan apa­apa, kita hanya  ingin
                                                                               memberikan pelayanan yang terbaik
                                                                               bagi bangsa Indoneisa terutama bagi
                                                                               para calon Jemaah.

                                                                                 Bagaimana dengan Badan
                                                                               Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH),
                                                                               sudah diamanatkan dalam undang-
                                                                               undang tapi belum juga dibentuk?
                                                                                 Ini  juga  kita  terus  mendorong
                                                                               Kemenag, apakah mereka setengah
                                                                               hati soal BPKH yang belum selesai
                                                                               sampai saat ini. Harusnya Oktober
                                                                               tahun 2015 kan sudah terbentuk, jadi
                                                                             foto : dok pri/iw  indikasi Kemenag belum sepenuhnya
                                                                               sudah terlambat. Ini memperkuat
                                                                               mau melepas. Memang mereka
                                                                               mengatakan ada hambatan birokrasi

            Ketua DPR RI Ade Komarudin saat meninjau  tenda penginapan jamaah ibadah haji.  dalam pembuatan lembaga ini, oleh
                                                                               sebab itu kita terus mendorong.
                                                                               Tetapi saya khawatir belum 100 persen
                                                                               keiklasan mereka untuk melepas itu.
            Islam yang selama ini mengurus TK   Isu terkait badan yang akan
            sampai perguruan tinggi, itu kami   dibentuk ini katanya swatanisasi itu   Di mana posisi Kemenag jika nanti
            rekomendasikan agar dikembangakan.   tidak benar. Karena kalau swata badan   badan profesional penyelenggara haji
            Itu salah satu bukti komitmen kita   hukumnya harus PT, Tbk. Jangankan   sudah terbentuk?
            kepada Kemenag, dengan haji tidak   swasta dalam bentuk BUMN pun kita   Nanti Kemenag akan kita masukkan
            ada niat kita ingin mempreteli.  tidak berani, karena ada  kewajiban   ke majelis amanah haji, nanti mungkin
               Tapi kami tidak ikhlas menyerahkan   untuk mencari keuntungan. Dan terkait   bisa saja Menag menjadi Ketua majelis
            pendidikan Islam kepada Kementerian   soal SDM kita katakan jangan khawatir   amanah haji, ex official, tetapi dalam
            Pendidikan dan Kebudayaan, karena   karena bisa jadi nanti ada rekomendasi   rumusan kemarin belum dibahas
            ada misi yang lebih penting, misi   baru, antara lain diprioritaskan SDM   detail.
            pendidikan Islam yang mungkin    dari Dirjen PH (Dirjen Haji saat ini)
            tidak sepenuhnya bisa  ditangani   ditambah dengan SMD­SDM di        Kapan target penyelesaian
            oleh Dikbud. Itu menunjukan bahwa   luar. Orangnya bisa jadi sebagian   Rancangan Undang-Undang tentang
            dalam hal mendasar kita komit ke   besar sama tetapi coorporate cultur   Penyelenggaraan Ibadah Haji dan
            Kementerian Agama, walaupun ada   (budaya kerja) yang tidak birokratis,   Umrah?
            rekomendasi melepaskan pendidikan   memberikan pelayanan prima. Kami    Mudah­mudahan dalam dua
            Islam ke Dikbud kita pertahankan di   melihat masalah haji itu hanya bisa   atau  tiga  masa  sidang  lagi.  Namun
            Kemenag.                         diubah dengan menjadi badan baru   saya khawatir pembahasan ini akan  (eko/rnm)
               Bahkan kita sarankan ada      agar ada brand baru, etos kerja baru.    berjalan alot. n




                                                                         PARLEMENTARIA l  EDISI 142 TH. XLVI - 2016  l  11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16