Page 7 - MAJALAH 142
P. 7
engan jumlah penduduk sekitar pemerintah bukan swasta. Munculnya
kekhawatiran adanya lembaga swasta
250 juta yang mayoritas kekhawatiran adanya lembaga swasta
250 juta yang mayoritas
muslim, maka peningkatan hal itu tidak beralasan, bagaiamana
muslim, maka peningkatan
hal itu tidak beralasan, bagaiamana
Dpelayanan ibadah haji menjadi proses supaya badan ini kredibel
pelayanan ibadah haji menjadi
proses supaya badan ini kredibel
dan akuntabel, maka prosesnya
keniscayaan. Khususnya Komisi VIII DPR
keniscayaan. Khususnya Komisi VIII DPR dan akuntabel, maka prosesnya
melalui seleksi untuk para direksi
RI yang membidangi masalah agama
RI yang membidangi masalah agama melalui seleksi untuk para direksi
dalam beberapa tahun terakhir ini telah
dalam beberapa tahun terakhir ini telah dan komisarisnya. Silahkan badan
dan komisarisnya. Silahkan badan
pengawas dan pelaksana itu DPR yang
berusaha keras meningkatkan pelayanan
berusaha keras meningkatkan pelayanan pengawas dan pelaksana itu DPR yang
mempunyai kewenangan.
kepada caloncalon tamu Allah, dari mempunyai kewenangan.
kepada caloncalon tamu Allah, dari
persiapan di tanah air, penurunan Biaya
persiapan di tanah air, penurunan Biaya Badan atau Lembaga independen
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) ini pula akan lebih menyehatkan budaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
ini pula akan lebih menyehatkan budaya
hingga peningkatan fasilitas selama di dan iklim penyelenggaraan ibadah haji
hingga peningkatan fasilitas selama di
dan iklim penyelenggaraan ibadah haji
Arab Saudi dari pemondokan, transportasi di Indonesia. Selama lembaga ini tidak
di Indonesia. Selama lembaga ini tidak
Arab Saudi dari pemondokan, transportasi
dihidupkan atau tidak didirikan, maka
dan katering. dihidupkan atau tidak didirikan, maka
dikhawatirkan Menteri Agama akan
Pening katan pelayanan bag
Pening katan pelayanan bag i i dikhawatirkan Menteri Agama akan
calon tamutamu Allah itu akan terus terjerat kasus korupsi, karena uangnya
calon tamutamu Allah itu akan terus
terjerat kasus korupsi, karena uangnya
ditingkatkan dan DPR RI khususnya Komisi luar biasa.
VIII kini menggulirkan Rancangan Undang Tidak ada kementerian lain
undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan yang sedahsyat Kemenag. Jumlah
Umrah (PIHU). Sebagaimana ditegaskan Seharusnya pelaksanaan dana Rp 90 triliun itu bukan uang
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dalam penyelenggaraan yang sedikit, keuntungannya adalah
pembahasan RUU PIHU itu kata kuncinya ibadah haji dikelola melancarkan proses pelaksanaan
adalah memisahkan antara regulator Ibadah haji dan pengawasan ibadah
dan operator. Dengan pemisahan itu ke oleh satu badan haji yang transparan. Dengan lembaga
depan, maka penyelengagaran haji betul khusus tidak dirangkap independen ini pula Kemenag tidak
betul berbasis pada profesionalisme, oleh Kementerian terbebani dengan halhal teknis yang
dan pemerintah sebagai regulator harus rutin setiap tahun yang menguras
semakin baik dalam menyusun peraturan Agama. Karena pikiran dan pemborosan dana.
perundangundangan. manajemen modern Keuntungan berikutnya adalah,
Dia menekankan lagi, kalau mau masyarakat bisa secara enjoy melalukan
profesional pisahkan regulator dan itu meniscayakan ada proses pendaftaran, transparan
operator, seperti halnya dengan konsep pembagian tugas melakukan biaya tabungan untuk pergi
demokrasi. Tidak bisa lagi pakai mindset yang semakin spesifik, haji dan lainlain. Ada kemudahan
monopoli pemerintah, itu tidak mungkin sekarang ini Kemenag yang bisa didapat oleh masyarakat.
lagi. Kini sudah abad 21 monopoli sudah Kemudian yang paling penting adalah
tidak dimungkinkan lagi. ada 3 tugas sekaligus soal teknis pelaksanaan ibadah haji
Pandangan yang sama dilontarkan Ketua yakni regulator, operator misalnya pemondokan, katering itu
IPHI Abdul Kholiq Ahmad, seharusnya pasti pelayanan akan prima, karena
pelaksaanaan penyelengaraan ibadah haji dan pengawasan. dilakukan oleh lembaga professional.
dikelola oleh satu badan khusus tidak Kemenag khusus Satu hal juga diingatkan Pimpinan
dirangkap oleh Kementerian Agama. Karena menangani hal-hal yang Dewan ini, yaitu adanya amanat
manajemen modern itu meniscayakan ada UU Haji yang harus membentuk
pembagian tugas yang semakin spesifik, terkait regulasi. Badan Pengelolaan Keuangan Haji.
sekarang ini Kemenag ada 3 tugas sekaligus Diharapkan dengan Badan itu maka
yakni regulator, operator dan pengawasan. pengelolaan keuangan haji mencakup
Kemenag khusus menangani halhal yang dana sangat besar atau sekitar Rp 90
terkait regulasi. Sedangkan soal teknis triliun bisa dikelola secara professional,
penyelengaraan pelaksanan ibadah haji, ada transparan dan akuntabel. Calon
lembaga khusus lembaga pemerintah non haji akan memperoleh kemudahan
kementerian di bawah presiden. dan juga kemurahan serta kepuasan
Dengan lembaga langsung di bawah melaksanakan rukun Islam kelima
presiden, artinya ini lembaga resmi tersebut. Semoga.n
PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 7
