Page 4 - MAJALAH 142

ASPIRASI

Keprihatinan Carut Marut Produk Palsu di NKRI

Saya Ketua LSM Penyelamatan Perjuangan Bangsa Polisi dan TNI (gadungan) dst. Pengusutan jenis­
Indonesia (PPBI) ingin menyampaikan kepada Ketua jenis produk palsu tersebut harus dilakukan secara
Komisi III DPR RI perihal pembaharuan aturan hukum berkesinambungan dan tuntas dengan pengaturan
bagi pihak­pihak tak bermoral pembuat produk palsu konkrit karena merupakan kebutuhan masyarakat.
dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal Perlunya kewaspadaan akan bangkitnya Komunis
20 tahun dan hukuman mati. PKI, terorisme, dan gerakan separatis yang membuat
Kasus­kasus pemalsuan telah menjadi kondisi kondisi Indonesia menjadi tidak aman.
darurat bagi NKRI karena hampir 99% pekerjaan sudah
diindikasi palsu seperti ijazah, vaksin, obat­obatan, Ibrahim Yacob
beras, uang, emas, buku­buku pendidikan, aparat Sumenep Madura, Jawa Timur

Usulan Menjadi Desa Persiapan Temuan Penyimpangan
(Eks Transmigrasi) Dana Desa

Kami adalah warga masyarakat Eks. Transmigrasi UPT Lubung Kami dari NGO Sumenep Corruption
Atung Desa Tembeling yang menceriterakan bahwa kehidupan Watch menyampaikan hasil investigasi
masyarakat yang memprihatinkan karena makanan yang bisa dipanen terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan
hanyalah ubi­ubian, kondisi tempat tinggal rawan dan berbahaya keuangan Desa di Kabupaten Sumenep.
karena seringnya terjadi pencurian fasilitas umum, kondisi fasilitas Bahwa berdasarkan hasil investigasi
kesehatan yang kurang memadai sehingga apabila ada warga pada tanggal 25 Mei 2015 atas pengelolaan
masyarakat yang sakit keras harus ditandu sejauh 8 km untuk berobat. keuangan Desa (Dana Desa/Alokasi Dana
Dan kondisi jalan yang sudah hancur bahkan kendaraan roda duapun Desa) tahun 2015 di Kabupaten Sumenep
sulit untuk melewatinya. ditemukan penyimpangan dan diduga
Kami mengharapkan bahwa tempat tinggal (wilayah) mereka resmi menjadi terindikasi korupsi.
Desa Tembeling dengan harapan akan mendapatkan kemudahan untuk Hal ini tidak lepas dari keterlibatan
urusan administrasi serta mempercepat pembangunan infrastruktur untuk camat dalam melakukan verifikasi atas
meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Eks Desa Tranmigran Lubuk Atung. pengajuan dana Pemerintah Desa yang
Dalam surat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 475.1/05/ diduga transaksional dan lemahnya
Nakertrans/RAHBIN/2016 yaitu Surat Keputusan Menteri Tenaga pengawasan serta pembiaran dalam
Kerja dan Tranmigrasi Republik Indonesia tanggal 31 Desember meloloskan verifikasi dokumen yang
2013 Nomor 364 Tahun 2013 tentang Pengembangan Permukiman kurang memenuhi persyaratan prosedur
Tranmigrasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2014, memohon meski proses perencanaan hingga realisasi
kepada Bupati Lahat untuk mempertimbangkan menerbitkan SK Desa APBDes menyimpang dari ketentuan
Persiapan Eks. Desa Transmigrasi (Lubuk Atung Desa tembeliang Jaya) perundang­undangan.
sebagaimana Pemerintah Kabupaten Lahat telah melaksanakan Pengalihan Kami memohon agar DPR RI
Pengembangan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015, Tahun 2016 yang mengingatkan dan memerintahkan
pengalihan Pengembangan Permukiman Transmigrasi menggunakan Dana Bupati Sumenep meninjau kinerja oknum
APBD Kabupaten Lahat. di kecamatan untuk melaksanakan
Kami mengharapkan dukungan Ketua DPR RI agar Pemda Lahat pengelolaan DD/ADD sesuai aturan serta
kiranya berkenan memperhatikan dan menindaklanjuti masalah tersebut membantu penyelesaian permasalahan
sehingga menerbitkan SK Desa Persiapan. tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Sunaryo dkk Junaidi
Lahat, Sumatera Selatan Sumenep, Jawa Timur

4 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016