Page 5 - MAJALAH 142

Laporan Usaha Perkebunan Tanpa Izin

Kami adalah pengurus dan anggota Gabungan Lembaga tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Swadaya Masyarakat (LSM) dan Forum Wartawan Mingguan, Kami menduga kedua perusahaan tersebut bekerjasama
menyampaikan hasil investigasi terhadap kegiatan usaha dengan oknum­oknum tertentu di Pemda Kabupaten
perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Cakrawala Batanghari sehingga tidak ada pengawasan maupun
Agrindo Kencana (CAK) dan PT Palma Sukses Abadi (PSA) tindakan tegas terhadap kegiatan tersebut, dan ada upaya
yang berlokasi di Kecamatan Pemayung, Kabupaten oknum­oknum tertentu untuk melakukan perubahan RT/
Batanghari, Provinsi Jambi. RW Kabupaten Batanghari, sehingga lokasi perkebunan
PT Cakrawala Agrindo Kencana (CAK) sudah melakukan tersebut keluar dari peruntukan tata ruang yang sudah
kegiatan usaha perkebunan sejak tahun 2014 pada lahan ditetapkan.
seluas kurang lebih 1.000 Ha, sedangkan PT. Palma Sukses Terkait dengan temuan tersebut, kami sudah berulang
Abadi sudah melakukannya sejak tahun 2012 dengan luas kali menyampaikan kepada Pemerintah Daerah, baik melalui
tanah kurang lebih 250 Ha. surat maupun melalui aksi massa, tetapi tidak ada tindakan
Dalam melakukan kegiatannya, kedua perusahaan tegas yang diambil oleh Pemerintah Daerah.
tersebut hanya mengantongi persetujuan prinsip dari Kami memohon agar Ketua Komisi III DPR RI membantu
Pemerintah Kabupaten Batanghari tanpa dilengkapi dengan menyelesaikan permasalahan dimaksud sesuai dengan
izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, Izin Lingkungan, ketentuan hukum yang berlaku.
Dokumen Amdal dan tidak mengantongi Rekomendasi dari
Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Selain Hairun Nizom, dkk
itu kedua perusahaan tersebut diduga telah merubah fungsi Batang Hari, Jambi

Penipuan CPNS
Surat Penolakan atas RUU Kami wakil dari Edison Wonatta dkk

Pertembakauan menyampaikan kepada Ketua Komisi III DPR
RI perihal dugaan tindak pidana penipuan
Kami dari Muhammadiyah Tobacco Control Centre (MTCC) oleh Menteri Keuangan RI melalui Biro
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ingin menyampaikan Kepegawaian terkait pengangkatan Calon
sikap penolakan terhadap RUU Pertembakauan. Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2005
Bahwa pembahasan RUU Pertembakauan hendaknya pada Direktorat Jenderal Pajak Provinsi
dihentikan dan dikeluarkan dari Prolegnas dengan Maluku.
pertimbangan sbb : Pada tahun 2005 Menteri Keuangan
Produk tembakau adalah zat adiktif yang sifatnya beracun, melalui Kepala Biro Keuangan mengangkat
mutagenic, dan karsinogenik sehingga pengaturannya dalam CPNS pada Dirjen Pajak Provinsi Maluku
sebuah undang­undang yang bertujuan untuk mengatur sebanyak 20 orang kemudian pada
peningkatan produksinya sangat bertentangan dengan etika tahun 2007 Dirjen Pajak Provinsi Maluku
dan Undang­Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. memberhentikan CPNS tersebut tanpa
Upaya yang disampaikan dalam RUU Pertembakauan alasan yang jelas.
hendaknya memperhatikan dampak produk tembakau bagi Pengangkatan atas klien kami sebanyak
kesehatan, lingkungan pertanian, dan sosial ekonomi dan dapat 20 orang sebagai CPNS pada Direktorat
memahami bahwa dalam jangka panjang upaya meningkatkan Jenderal Pajak tahun 2005 diduga
produksi tembakau dan industrialisasi produk tembakau merupakan tindak pidana penipuan dan
akan merugikan Indonesia serta menempatkan kelompok pelanggaran HAM.
masyarakat miskin, generasi muda, dan perempuan sebagai Kami mengharapkan agar CPNS yang
kelompok masyarakat yang paling rentan. telah diberhentikan supaya dapat diangkat
Bahwa kelaziman perokok semakin meningkat, terutama untuk bekerja kembali.
dibawah 15 tahun sehingga hal ini haruslah dipandang sebagai Kami memohon agar komisi III melakukan
prioritas untuk dilindungi. pemanggilan kepada Pihak terkait dalam
Rapat Dengar Pendapat Umum.
Winny Setyonurgoho
UMY, Yogyakarta LSM Berantas, Maluku

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 5