Page 10 - MAJALAH 142

LAPORAN UTAMA

Rancangan UU Haji dan Umrah:

Mencita-citakan Lahirnya Badan

Profesional dengan Etos Kerja Baru

dengan adanya Rancangan Undang­ sekaligus juga melaksanakan.
dengan adanya Rancangan Undang­
Undang tentang Penyelenggaraan Alasan ketiga kami mau Kemenag
Undang tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji dan Umrah, bisa
Ibadah Haji dan Umrah, bisa fokus kepada tugas utamanya,
melahirkan badan penyelenggara haji
melahirkan badan penyelenggara haji pendidikan keagamaan dan bimbingan
dan umrah yang profesional dengan keagamaan, termasuk didalamnya
dan umrah yang profesional dengan
etos kerja baru. Untuk mengetahui
etos kerja baru. Untuk mengetahui kerukunana beragama. Haji itu 80
secara rinci bagaimana konsep dari
secara rinci bagaimana konsep dari persen ibadah yang berkaitan dengan

Coba perhatikan di
media, setiap tahun isu
utama Kemenag pasti
soal haji, kalau hajinya
buruk semua kerjaan di
Kemenag buruk.
foto : jaka/iw

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Sodik Mudjahid

esuai dengan hasil keputusan RUU PIHU tersebut, Parlementaria tour and travelling soal spiritual
rapat Badan Musyawarah DPR berkesempatan mewawancarai Ketua agamanya hanya 20 persen.
RI Rancangan Undang­Undang Panja Sodik Mudjahid di Gedung Tetapi haji ini amat sangat menyita
Stentang Penyelenggaraan Nusantara II DPR RI, baru­baru ini. perhatian Kementerian Agama. Coba
Ibadah Haji dan Umrah dibahas di Berikut petikan wawancaranya: perhatikan di media, setiap tahun
Komisi VIII. Panitia Kerja pun sudah isu utama Kemenag pasti soal haji,
dibentuk, yang diketuai oleh Sodik Kenapa perlu ada Rancangan kalau hajinya buruk semua kerjaan
Mudjahid Anggota DPR RI dari Fraksi U ndang - U ndang t e n t ang di Kemenag buruk, padahal haji 20
Partai Gerakan Indonesia Raya. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan persen soal spiritual agamanya.
Diharapkan Panja ini bisa bekerja secara Umrah? Sedangkan sisanya 80 persen ibadah
efektif, namun menurut Sodik dari Penyelenggaraan haji dan umrah yang berkaitan dengan tour and
pihak pemerintah belum membentuk oleh negara sudah hampir 70 tahun, travelling. Di sinilah banyak kelemahan,
Panja, sehingga pertemuan pertama tetapi masih saja ada kesalahan makanya kita mau, haji ini diserahkan
terpaksa harus diundur. elementer yang berulang. Itu alasan kepada lembaga yang lebih profesional
Ditargetkan awal masa sidang yang pertama. Yang kedua kita ingin dalam hal tour and traveling.
dua, tahun 2016­2017 Panja dari DPR Kemenag terpisah posisinya antara Meskipun lebih banyak tour
RI dan Pemerintah bisa mulai bekerja, operator dan eksekutor. and traveling, tetapi tidak mungkin
membahas rancangan undang­undang Sekarang yang berjalan tidak kita serahkan kepada Kementerian
tersebut. DPR RI mencita­citakan jelas, Kemenag yang membuat aturan Pariwisata, karena haji sangat berkaitan

10 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016