Page 13 - MAJALAH 142

yang mengerjakan pekerjaan teknis lebih tinggi dari badan profesioanl telah disetujui,di dalamnya ada
secara profesional. yang dimaksud. yang mengatur badan khusus
Jika Kementerian Agama terlalu dan profesional yang mengurus
disibukkan dengan pekerjaan teknis Lebih Fokus dan Profesional haji dan umrah, posisi Kemenag
maka, dikhawatirkan banyak tanggung “Makanya kami memandang akan dominan dalam pengawasan,
jawab besar lain dalam sektor agama yang sifatnya teknis bisa diserahkan termasuk melakukan sanksi terhadap
yang terabaikan. Karena yang diurus kepada badan yang fokus, yang badan itu, jika terbukti melakukan
oleh Kementerian Agama tidak hanya professional itu jauh lebih baik, jadi kesalahan.
agama Islam saja, tapi seluruh agama pertimbanganya ke sana, dengan “Dirjen Haji juga tetap ada, namun
yang ada di Indonesia, beserta turunan menempatkan Kemenag pada tempat nanti pembinaan sesuai dengan tugas.
masalah­masalah keyaninan yang ada yang layak dalam negara. Karena Eksekutor teknis serahkan ke badan
dalam agama. kalau Kemenag yang menjalankan dan yang akan dibentuk, dan ini akan
Meskipun saat ini Komisi VIII juga mengawasi kan kurang bagus. bersinegri dengan badan keuangan
tumpang tindih jadinya,” ujar Politisi
telah memberikan pujian atas
telah memberikan pujian atas tumpang tindih jadinya,” ujar Politisi haji, sehingga tidak ada tumpang
dari Fraksi Partai Golkar ini.
dari Fraksi Partai Golkar ini. tindih, sudah ada tugasnya masing­
Deding mengatakan saat ini yang
Deding mengatakan saat ini yang masing. Jadi nanti Kemenag hanya
foto : kresno/iw

RUU ini adalah inisiatif dewan. Selama
ini kita mengapresiasi apa yang baik
untuk diteruskan, tetapi kita juga
mengkritisi dan memberikan masukan
terhadap ibadah haji dan umrah ini.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI
Deding Ishak

kinerja Kementerian Agama dalam terjadi, Kemenag berfungsi sebagai tinggal mengawasi dan melakukan
penyelenggaraan haji tahun 2016, operator haji dan umrah, sekaligus lobi kepada raja untuk meminta kuota
namun hajat menuju perbaikan tetap mengurusi beragam persoalan agama negara lain yang tidak terpakai,” jelas
ada. “RUU ini adalah inisiatif dewan. yang lainnya. Karena itu banyak Deding.
Selama ini kita mengapresiasi apa yang masalah substansial agama­agama dan Bahkan Anggota Dewan dari dapil
baik untuk diteruskan, tetapi kita juga keyakinan yang luput dari jangkauan Jawa Barat III ini, menganggap dengan
mengkritisi dan memberikan masukan kementerian ini. Pembentukan badan Rancangan Undang­Undang tentang
terhadap ibadah haji dan umrah profesional yang fokus mengurusi haji Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
ini,” ujar Deding saat diwawancarai dan umrah bukan untuk memisahkan akan menempatkan Kemenag di tempat
Parlementaria. Kemenag dari tanggung jawab haji dan yang lebih tinggi dalam penyelenggaraan
Dia mengungkapkan, dalam urusan umrah, tapi untuk mengoptimalkan hajat rukun Islam kelima ini.
haji, Kemenag seringkali terlibat peran pembinaan agama yang belum “Jadi badan ini tidak akan
hal­hal yang teknis. Menurutnya terjangkau oleh Kemenag. menggeser atau mengambil ladang
tidak sepantasnya bagi Kemenang “Dia yang mengawasi dan Kemenag, tetapi ada peran teknis
terlalu sibuk mengurusi persoalan operator kurang optimal. Itu lah yang yang sesungguhnya bisa dilaksanakan
teknis, maka sebaiknya hal teknis sebetulnya gagasan, bukan pemisahan oleh badan yang profesional, dan
diserahkan kepada badan yang lebih tetapi pengaturan, jadi peran yang peran Kemenag yang lebih besar.
profesional, sedangkan Kemenang ingin kita dorong yang selama ini Dengan RUU ini menempatkan
bertugas mengawasi badan tersebut, kurang,” tutur Deding. Kemenag pada tempat yang tinggi,” (eko/rnm)
dan Kemenag memiliki posisi yang Menurutnya, jika RUU PIHU jelas Deding. n

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 13