Page 12 - MAJALAH 142

LAPORAN UTAMA

foto :Kresno/iw

Pimpinan Komisi VIII DPR RI

Badan Profesional Penyelenggara Haji

Posisikan Kemenag Lebih Tinggi

al yang mendasar dan No. 13 tahun 2008 dengan RUU pengaturan penyelenggaraan
menjadi pertim ba­ Penyelenggaraan Ibadah Haji? Dari umrah belum memadai sehingga
ngan Komisi VIII DPR aspek folosofis negara harus hadir, banyak jemaah umrah yang tidak
H RI melakukan inisiasif negara harus menjamin kemerdekaan terlayani dengan baik bahkan
dan mengusulkan Rancangan tiap­tiap penduduk untuk memeluk kerapkali terlantar. Sehingga selain
Undang ­ Undang ten tang agamanya masing­masing dan untuk menimbulkan banyaknya keluhan
Penyelenggaraan Ibadah Haji beribadat menurut agamanya dan dari para jemaah haji dan umrah,
merupakan perwujudan komitmen kepercayaannya. juga menyebabkan menurunnya citra
dan kesungguhan Komisi VIII. Salah satu jaminan negara atas penyelenggaraan ibadah haji dan
Revisi Undang­Undang tentang kemerdekaan beribadah adalah umrah.
Penyelenggaraan Ibadah Haji memberikan pelayanan bagi warga Dengan latar belakang tersebut,
dan Umrah merupakan penataan negara untuk melaksanakan ibadah Wakil Ketua Komisi VIII Deding Ishak
dan pe rbai kan man aj eme n haji dan umrah dengan aman, nyaman, menjelaskan, saat ini Komisi VIII
penyelenggaraan ibadah haji dan tertib, dan sesuai ketentuan syariah. sedang menyusun rumusan yang
umrah sehingga jemaah haji dan Dari aspek sosilogis, dari segi ideal untuk aturan penyelenggaraan
umrah dapat menunaikan ibadahnya jumlah jemaah haji dan jemaah umrah, haji dan umrah. Memberikan tempat
dengan khusuk dan mendapat haji Indonesia adalah negara terbesar yang proporsional untuk Kementerian
yang mabrur. di dunia yang memberangkatkan Agama dalam penyelenggaraan ibadah
Mengapa dalam penyelenggaraan jemaah haji. Selain itu, saat ini animo haji, pasalnya menurut Komisi VIII
ibadah haji dan umrah perlu masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan haji dan umrah
dilakukan penataan yang mendasar ibadah umrah terus meningkat. merupakan pekerjaan teknis.
dengan mengganti Undang­Undang Namun, dari s i si hukum, Sehingga diperlukan badan khusus

12 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016