Page 9 - MAJALAH 142

sudah bayar dan diberangkatkan pemerintah mau bisnis travel tidak Kekhawatiran apa dengan belum
dulu, nanti nyicilnya belakangan. bakalan dia bisa menang menghadapi terbentuknya Badan Pengelola
Nah ini perlu penjaminan melalui rakyatnya sendiri. Oleh karena Keuangan Haji?
Badan Pengelola Keungan Haji. Ini itu istilah orang itu the busnies of Ini ada lobi departemen agama untuk
yang sudah dimandatkan oleh UU tapi goverment is making regulation and meniadakan Badan Pengelola Keuang
belum diimplementasi. Jadi keharusan making sure regulation implementasion Haji, ini bahaya tidak boleh. Saya sendiri
mengimplikasikan harus sejalan (bisnis pemerintah bikin aturan dan tidak akan setuju BPKH dihapuskan, Pak
dengan revisi ini. menjamin pelakasanaan aturan) yang Jokowi juga waktu kampanye tabung haji
Revisi ini harus mengarah lain tidak usah. kongkritkanlah jangan dilarang.
kepada meletakkan Indonesia dalam Doronglah pengusaha kita supaya Dana BPIH sekitar 85 trilliun,bisa
diplomasi haji secara lebih agresif. lebih banyak masuk ke wilayah dibilang adalah salah satu perusahaan
Dengan kenyataan bahwa Indonesia bisnis haji dan umrah ini, sebab investasi terbesar di Indonesia. Dia
adalah konsumen haji terbesar di kalau tidak nanti ada orang lain yang bisa macem­macem termasuk kalau
dunia terbesar di dunia. Karenanya ambil, apalagi kita memasuki MEA pemerintah mau pakai untuk bangun
komunikasi dengan Saudi dan bisnis begini sudah mulai dimasuki tol, tidak ada masalah, yang penting
negara tetangga dan juga asosiasi di oleh orang lain. kan setoran rutinnya Karena yang
dorong harus betul­betul mengambil Nanti penyelenggara hajinya dipakai dari dana itu setiap tahun
leadership, sehingga kemudian dimasa datang dari negara­negara yang hanya maksimal 7 trilliun.
yang akan datang bisa meletakkan karena professional tetapi sebetulnya Artinya dana sekitar 80 T uang
penyelengaraan haji sebagai pekerjaan bukan orang Indonesia, negara yang muter. Kita bisa inves juga di Saudi,
orang Indoensia, sudah biasa menyelenggarakan misalnya buat perkampungan
Saudi itu perlu teman. Desain kota perjalanan bisa mengambil alih Indonesia atau membangun RS di
suci, desain infrastrukturnya, desain sehingga kesempatan kita untuk Saudi asal mau bicara baik­baik sama
pengianapannya dan lain­lain itu mendidik enterprenuer yang tangguh pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
sesungguhnya belum maksimal. Dan menjadi gagal. Selama ini menyedihkan, setiap
seharusnya kita bisa mengupayakan Pemerintah harus keluar dari jemaah haji ditampung di tempat yang
agar mungkin bisa diberikan alokasi bisnis, dari usaha yang rakyatnya bisa dikatakan tidak layak.
untuk mengatur atau paling tidak sanggup dan hanya fokus kepada
perumahan orang Indoensia disana rakayat tak sanggup, Menag dibisiki Harapan anda tentang pemisahan
harus kita yang bangun. oleh data yang tidak ilmiah. Kini regulator dan operator?
Perumahan itu tidak saja untuk sudah mainset baru di dunia ini. Itu nafas zaman itu tidak bisa dirubah,
sebulan pemakaian selama haji, tetapi Kalau mau profesional pisahkan tidak ada yang bisa membenarkan
juga 11 bulan lainnya selama umrah. regulator dan operator, kan sama penyatuan antara operator dan
Jadi kalau kita punya kampunng juga dengan konsep demokrasi. Maka regulator. Di bidang migas saja sudah
Indonesia di kota suci itu Mekkah tidak bisa kita pakai mindset monopoli dipisah. Semua sudah dipisah, dimana­
atau Madinah, maka kampung itu pemerintah, sudahlah, itu sumber mana industri sudah begitu.
juga menjadi prototype diplomasi korupsi nanti. Di semua bisnis pemerintah begitu,
indonsesia secara menyeluruh. dan kalau pemerintah mengambil alih
Jadi kalau misalnya orang mau lihat Apa peran pemerintah nantinya? operator yang tidak boleh di swastakan
Indonesia, datang saja ke kampung Nah tugas pemerintah itu misalnya TNI ini tidak bisa. Tapi di
itu. disitu mereka bisa beli souvenir menstandarisasi, misalnya makan, Amerika sudah diswastakan, melatih
Indonesia, makanan Indonesia bahkan bahkan kalau menurut saya orang dikasih amunisi, yang pergi
bisa datang ke pameran penting, ini makanan ini yang susah kalau dibikin perang orang swasta sehingga kalau
mindset dalam Rancangan Undan­ terpusat. Biarkan orang nego dengan mati tidak nangis.
Undang Penyelenggaran Ibadah haji keinginannya mau makan apa, nanti Kita jangan begitu. Urusan haji
dan Umrah. baru banyak pilihan. Makanya saya dan umrah sudah selayaknya tidak
bilang Indoesia harusnya sudah dimonopoli pemerintah. Tidak bisa
Tanggapan anda atas sikap masuk diranah bisnis restoran di menentang nafas zaman. Menag sebagai
Kemenag, kelihatannya keberatan? Arab Saudi, sehingga orang mau regulator tugasnya membuat aturan
Itu tidak mungkin lagi. Ini makan cita rasa Indoneisa mudah. dan memastikan pelaksanaan aturan.
sudah abad 21 monopoli sudah Apalagi kita ada 270 juta orang Semua menteri tugasnya begitu, bila
tidak dimungkinkan dan haji ini Indonesia. Jadi kalua dipisah akan perlu lakukan sidak. Ini semua agar
sebagian bisnis travel. Sudahlah kalau semakin ideal . Menag lebih tinggi posisinya.n (Tim)

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 9