Page 8 - MAJALAH 142

LAPORAN UTAMA

Pemisahan Regulator-Operator Haji,

Nafas Zaman Tak Bisa Ditentang

eskipun Tim pengawas pelayanan relatif makin baik, ini yang regulasi. Nah yang kedua adalah
Haji DPR RI menilai saya sebut sebagai manajeman haji. politik ekonomi haji berkaitan dengan
bahwa pelayanan ibadah Kedua adalah politik haji ini terkait beberapa isu pertama kuota. Kita tidak
Mhaji semakin baik, tapi kuota, sikap Pemerintah Saudi serta mungkin ngejar itu kalau kuota haji tidak
DPR RI akan terus berupaya mendorong sikap kita tidak saja penyelenggara haji nambah dan kita tidak ada kemampuan
supaya Pemerintah meningkatkan Indonesia tapi juga ikut membangun untuk mengejar sisa kuota lain yang
kualitas pelayanannya. Untuk itu infrastruktur haji. Itu semua nanti ada di belahan dunia, termasuk dari
DPR RI kini menggulirkan inisiatif tergantung pada politik ekonomi haji. Saudi yang digunakan oleh kita. Untuk
pengajuan RUU Penyelenggaraan Kita sudah evaluasi rutin. Pemerintah kepentingan masyarakat kita yang
Haji dan Umrah (PIHU). Wakil Ketua kita tekan terus, kita kontrol terus sangat banyak, harusnya orang tua kita
DPR RI Koordinator Kesejahteraan sehingga situasi semakin terbuka, yang di atas 70 tahun sudah selesai dan
Rakyat Fahri Hamzah menegaskan kerjanya juga tambah baik. Tetapi ini sudah haji semua.
bahwa kata kunci dari revisi itu adalah tidak bisa beres kalau sisi politik ekonomi Mekanismenya adalah jaminan
memisahkan antara regulator dan haji ini tidak diperbaiki. Kata kunci dan inilah yang menyebabkan kenapa
operator sehingga penyelenggaraan dari RUU PIHU adalah memisahkan amanat dari UU Haji yang sebelumnya
haji berbasis profesionalisme. Berikut antara regulator dan operator. Ke harus diselesaikan sekarang,
petikan wawancaranya. depan penyelengagaran haji betul­betul yaitu amanat untuk mendirikan
berbasis pada profesionalisme. Badan Pengelola Keuangn haji. Apa
Apa latar belakang pengajuan RUU Kedua para penyelenggara pentingnya? Karena di satu sisi nanti
Penyelengara Ibadah Haji dan Umrah? pelayanan haji ini swasta dan masyarakat pengelola keuangan haji ini ada yang
Sebelum masuk pembicaraan RUU Indoneisa yang bikin usaha di bidang terkait dengan pengelolaan uang karena
PIHU sebaiknya ada evaluasi karena haji dan umrah harus betul­betul jumlahnya besar sekali, saat ini ada 85
ada beberapa mandat dari UU Haji yang diberikan regulasi yang tepat sehingga triliun.
lama belum dilaksanakan dan itu adalah nanti mereka bisa bergerak di dalam Nanti ada yang berkaitan dengan
kesimpulan dari keseluruhan persoalan regulasi yang kita buat ini. jaminan, misalnya kita
yang ada dalam penyelenggaran haji Baru pe n ga w as an y an g ma u meng habiskan
ini. Dua hal perlu dievaluasi. dicek terus apa sudah sesuai yang senior­senior
Pertama, penyelenggaraan dan penyelengaraannya dengan yang penting mereka

Kata kuncinya
adalah memisahkan
antara regulator dan
operator. Ke depan
penyelenggaraan haji
betul-betul berbasis
pada profesionalisme.
foto : kresno/iw

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
Fahri Hamzah

8 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016