Page 18 - MAJALAH 142

LAPORAN UTAMA

Perlu Payung Hukum

Hindari Penurunan Kualitas

Penyelenggaraan Haji

ada akhir September Ketua tersebut, dengan harapan terus ada
DPR RI Ade Komarudin perbaikan.
didampingi Wakil Ketua DPR “Kalau ini tidak kita kasih payung
P RI Agus Hermanto dan Taufik hukum maka periode ini selesai, kita
Kurniawan beserta para Pimpinan buat UU supaya kedepan akan lebih
Komisi l, V, Vlll, lX, melakukan rapat bagus ada payung hukumnya, jadi
konsultasi dengan Menteri Agama kita harapkan bahwa ini pelayanan
Lukman Hakim Syaifuddin, serta yang lebih bagus,” ujar Choirul kepada
perwakilan dari Menteri Kesehatan, Parlementaria.
Menteri Perhubungan, Menteri Luar Menurut Choirul Rancangan Undang­
Negeri, Perwakilan Panglima TNI dan Undang tentang Penyelenggaraan
Kapolri. Dalam rapat ini membicarakan Ibadah Haji dan Umrah semata­mata
tentang penyelenggaraan haji tahun hanya untuk memberikan peyalanan
2016 yang sudah berlalu. Hasil rapat yang terbaik untuk umat. “Oleh karenya
menyimpulkan, DPR RI mengapresiasi kami dari fraksi NasDem, akan melihat
penyelenggaraan haji 2016 dengan sesuatu yang menguntungkan untuk
catatan perbaikan. umat, yang jelas substansi dari UU kita foto : kresno/iw
Meskipun DPR RI mengapresiasi dorong supaya pengelolaan haji ini
pemerintah, namun juga tetap lebih profesional, efektif dan efesien,”
memberikan catatan, antara lain ungkapnya. Anggota Komisi VIII DPR RI Choirul Muna
DPR RI dan pemerintah akan terus Seperti hanya para Anggota Komisi
berupaya merasionalisasikan jumlah VIII lainnya yang ingin memisahkan asalan seperti yang ada sekarang ini,”
kuota jamaah haji. Salah satu upaya antara oprator haji dan regulatornya, tandasnya.
tersebut, DPR RI akan melakukan Choirul pun begitu. Dia beralasan, Choirul menjelaskan, Badan
muhibah ke Arab Saudi, menggunakan dalam ranah ubudiyah Kemenag Pengelola Keuangan Haji seharusnya
fungsi diplomasi parlemen. Selain kuota, dapat melakukan intervensi langsung, sudah dibentuk oleh Kemenag, sejak
fasilitas permukiman untuk jamaah haji namun soal eksekutor perjalanan haji, diberlakukannya Undang­Undang
juga menjadi sorotan, DPR RI bersama pengurusan pemondokan jamaah, Nomor 34 tahun 2014. Namun sampai
penyelenggara haji akan meminta sampai dengan urusan keuangan haji saat ini lembaga tersebut belum
kepada bank­bank yang menjadi tempat sebaiknya dibentuk badan khusus yang direalisasikan oleh yang bertanggung
penyimpanan uang tabungan haji untuk profesional. jawab, dia menilai keterlambatan ini
berkontribusi dalam perbaikan fasilitas “Kalau ibadahnya Kemenag, telah melanggar undang­undang.
pemondokan jamaah. namun kalau lembaganya adalah “Tapi sampai sekarang Kemenag
Karena sudah dinilai mengalami seperti pengurusan keuangan tidak belum mau mengundangkannya. Ini
perbaikan, dalam penyelenggaraan haji, bisa Kemenag seenaknya saja tanpa menyalahi UU, oleh karenanya kita
maka untuk menghindari terjadinya sepengetahuan DPR RI menggunakan segera mendorong Kemenag untuk
penurunan kualitas penyelenggaraan. uang. Karena beberapa kali membuat badan pengelola keuangan
Sudah selayaknya penyelenggaraan Kemenag menggunakan uang tanpa haji, supaya lebih baik. Karena tidak
yang baik ini dibarengi dengan pengetahuan DPR RI ini menyalahi UU. tanggung­tanggung uang haji ada 84
perbaikan dan penguatan payung Oleh karenanya kita mau memisahkan trilliun tidak kecil, dan itu setiap tahunnya
hukum. Anggota Komisi VIII DPR agar masalah keuangan bisa tertangani mendapatkan dana optimalisasi sekitar (eko/rnm)
RI Choirul Muna meneguhkan hal secara professional, tidak asal­ 4,1 trilliun,” papar Choirul. n

18 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016