Page 20 - MAJALAH 142

SUMBANG SARAN

Menghadirkan Pelayanan Ibadah

Haji dan Umrah Yang Profesional

Handrini Ardiyanti *

masing­masing dan untuk beribadat penyelenggaraan ibadah haji dan
menurut agama dan kepercayaannnya umrah sebagai bentuk pelayananan
itu. Sejumlah terobosan yang telah publik.
diupayakan pemerintah dalam Sebelum melanjutkan pembahasan,
rangka memperbaiki pelayanan penulis ingin menegaskan bahwa
penyelenggaraan ibadah haji terus penulis memilih mengunakan
dilakukan. Salah satu upaya nyata yang terminologi “pelayanan” ibadah haji
telah dilakukan pemerintah adalah dan umrah bukan “penyelenggaraan”
foto : dok pri/iw adanya SISKOHAT (Sistem Informasi ibadah haji karena pada hakikatnya,
dan Komputerisasi Haji Terpadu),
penyelenggaraan ibadah haji dan
kini berhasil menjadikan seluruh umrah pada hakikatnya merupakan
jaringan komputerisasi haji bisa on bentuk pelayanan publik kepada
badah haji merupakan rukun line dari Kementerian Agama di pusat masyarakat. Dalam kaitan pengelolaan
Islam kelima yang wajib Jakarta hingga seluruh Kantor Wilayah ibadah haji ada tiga bentuk pelayanan
dilaksanakan oleh setiap orang Kementerian Agama, embarkasi yang mesti diberikan, yakni pelayanan
IIslam yang memenuhi syarat dan Kantor Kementerian Agama pembinaan manasik haji baik sebelum
istitaah, baik secara finansial, fisik, Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan sesudah penyelenggaraan ibadah
maupun mental. Sementara ibadah maupun Arab Saudi (Jeddah, Madinah, haji, pelayanan transportasi, pelayanan
umrah merupakan ibadah sunnah Mekkah dan Masyair). pemondokan, katering, dan kesehatan.
muakkad atau sunnah yang sangat Namun kenyataannya, hingga Alasan kedua penulis mengunakan
ditekankan. Pengaturan pelayanan kini penyelenggaraan haji masih terminologi “pelayanan” ibadah haji
ibadah umrah yang selama ini belum membutuhkan berbagai perbaikan. menghadirkan konsekuensi bahwa
memiliki payung hukum perlu Berbagai upaya perbaikan yang
diatur bersamaan dalam pengaturan diharapkan tersebut tentunya
pelayanan ibadah haji. Di sisi lain, secara membutuhkan payung hukum.
demografi, Indonesia merupakan Saat ini, dasar dan payung hukum
salah satu negara yang memiliki dari penyelenggaraan ibadah haji
jumlah penduduk beragama Islam adalah UU No.13 Tahun 2008 tentang Hingga kini
terbesar di dunia. Dengan demikian Penyelenggaraan Haji. Namun dalam
pelaksanaan ibadah haji dan umrah prakteknya, Undang­Undang Nomor 13 penyelenggaraan haji
merupakan hal yang patut mendapat Tahun 2008 belum menjawab tuntutan masih membutuhkan
perhatian serius karena secara dan harapan masyarakat karena berbagai perbaikan.
konstitusional, negara bertanggung substansi dan cakupannya belum Berbagai upaya perbaikan
jawab atas penyelenggaraan ibadah sepenuhnya dapat mempresentasikan
haji dan umrah sebagaimana yang terselenggaranya pelayanan ibadah yang diharapkan tersebut
diamanatkan dalam Pasal 29 Ayat haji dan umrah secara professional, tentunya membutuhkan
(2) Undang­Undang Dasar Negara sehingga penyelenggaraan ibadah haji payung hukum
Republik Indonesia Tahun 1945, menjadi permasalahan kompleks yang
yang menyatakan bahwa Negara dihadapi Pemerintah setiap tahun.
menjamin kemerdekaan tiap­tiap Karenanya tulisan ini secara ringkas
penduduk untuk memeluk agamanya akan menganalisis permasalahan

20 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016
20