Page 3 - MAJALAH 100
P. 3
Pengantar redaksi
Tema pokok yang diangkat Parlementaria edisi kali ini soal swasembada pangan,
lantaran salah satu kebutuhan dasar manusia ini menghadapi masalah yang cukup
berat. Sebagai negara agraris, negara yang subur makmur -loh jinawi- yang semes-
tinya kebutuhan pangannya bisa dipenuhi dari dalam negeri kini kondisinya seperti
paradoks, dimana kebutuhan bahan pokok sebagian malah impor. Komoditas pang-
an utama berupa beras, jagung, kedelai, gula bahkan garam terpaksa harus menda-
tangkan dari luar negeri.
Jika beberapa waktu belakangan kita diributkan dengan mahalnya harga daging,
kini kasus yang sama menimpa komoditas bawang putih. Bukan rahasia lagi, buah-
buahan yang kita konsumsi sebagian adalah dari impor. Kondisi ini memprihatinkan
dan memunculkan kekhawatiran, jika tidak ada usaha-usaha besar mengatasinya,
bisa jadi semua kebutuhan pokok kita akan tergantung dari suplai negara lain.
Makin besarnya volume impor berbagai komoditas tersebut ditengarai Komisi
Peng awas Persaingan Usaha (KPPU) karena maraknya praktek kartel dan terjadi se-
bagai refleksi lemahnya UU No.5/1999 tentang Anti Monopoli. Institusi ini mencatat,
tahun 2012 lalu total impor pangan mencapai Rp 81,5 triliun, disinyalir kartel impor
pangan mengambil sekitar 30 persen keuntungan atau Rp 11,3 triliun.
Untuk mengatasi masalah tersebut, DPR menegaskan perlu adanya pembatasan
impor. Menurut anggota Dewan Dewi Coryati, impor bukan menjadi satu solusi jang-
ka panjang dalam menurunkan harga kebutuhan pokok. “ Saya mendukung impor
dengan syarat bila kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi dan itu tindakan se saat
saja bukan kebijakan jangka panjang. Intinya impor harus dibatasi,” tegas Dewi.
Tak kalah penting, Intruksi Presiden SBY agar Bulog direviltalisasi mengingat tan-
tangan stabilitas berbagai harga pangan yang terus meningkat, sementara kebu-
tuhan pangan masyarakat juga terus naik. Di sisi lain, apabila komoditas pangan
bisa dipenuhi dari dalam negeri maka nasib petani akan terangkat. Petani kita bukan
hanya menjadi penonton melainkan bisa menjadi pemain dan kesejahteraan me-
reka bisa ditingkatkan.
Dalam rubrik pengawasan disajikan laporan mengenai sistem rujukan rumah sakit
dan pencetakan Al Quran, rubrik legislasi mengangkat RUU Kesehatan Jiwa dan RUU
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) serta rubrik pengawasan ditu-
runkan kegiatan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN).
Sedangkan dalam rubrik sorotan, diturunkan laporan mengenai konflik internal
Komnas HAM dan liputan khusus disajikan kegiatan Badan Urusan Rumah Tangga
(BURT) yang menggelar workshop Penguatan Kinerja DPR. BURT memiliki tugas me-
netapkan kebijakan kerumahtanggaan DPR dengan memberi perhatian khusus un-
tuk memperkuat lembaga ini. (mp)
PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 3
