Page 8 - MAJALAH 100

PESAN PIMPINAN

Penataan Sistem Politik

dan Otonomi Daerah

OLeH dr. MarzUki aLie

Membahas sistem politik di Indonesia, berarti juga terkait dengan proses demokrasi politik

yang dewasa ini secara prosedural lebih banyak ditentukan melalui pemilihan langsung, baik
berupa pemilu Legislatif, pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilihan presiden
dan wakil presiden (pilpres). Hal tersebut dimungkinkan, karena adanya perubahan konstitusi

di era Reformasi ini.
Sejak 1999, kita telah juga menjangkau pada tataran
menyelenggarakan tiga kali infrastruktur politik di tengah
pemilu legislatif, dua kali pilpres masyarakat. Konstruksi nilai-nilai
dan ratusan kali pilkada sejak demokrasi yang luas ini biasanya
pertengahan 2005. Pada 2014, kita disederhanakan dalam konteks
akan menyelenggarakan pemilu, perluasan partisipasi politik warga,
dengan pranata dan peraturan dukungan bagi akuntabilitas
perundang-undangan yang publik pada setiap kekuasaan,
berbeda dengan sebelumnya. serta keterbukaan dalam proses
Pemilu 2014 didasarkan pada UU pengambilan kebijakan. Ruang
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang lingkup konteks nilai-nilai
Pemilihan Umum Anggota Dewan demokrasi semacam ini, biasanya
Perwakilan Rakyat, Dewan diterjemahkan sebagai cermin
Perwakilan Daerah, dan Dewan dari pentingnya pembentukan
Perwakilan Rakyat Daerah. pemerintahan yang baik (good
Sedangkan untuk Pilpres 2014, governance).
masih menunggu hasil revisi Pilkada dan RUU tentang Desa.
perundang-undangannya di DPR. Sistem politik Indonesia di
Dalam opini berikut akan era reformasi ini, diwarnai oleh
Tahun 2013 merupakan “tahun diuraikan mengenai penataan interaksi antar elemen dalam
politik”, dimana semua partai sistem politik dan otonomi daerah, menegakkan nilai-nilai demokrasi
politik bersiap-siap menyongsong karena substansi ini sangat terkait dan juga dalam upaya menegakkan
Pemilu 2014. Terkait dengan proses dengan pembahasan berbagai stabilitas pemerintahan. Kondisi
demokrasi ini pula, pilkada yang UU yang sedang ditangani DPR ini biasanya dikaitkan dengan
akan berlangsung pada 2013 yang diharapkan selesai sekurang- kepentingan untuk menjaga
dan 2014, direncanakan oleh kurangnya pada pertengahan 2013. momentum pembangunan di
DPR dan Pemerintah dilakukan Demokrasi dan Perwujudan bidang ekonomi yang sedang
serentak pada 2013, agar tidak tumbuh baik, sehingga “kegaduhan
mengganggu proses Pemilu 2014. Kedaulatan Rakyat politik” sebisa mungkin
Berbagai pihak keberatan dengan Demokrasi merupakan diminimalisir. Disadari, saat ini
pelaksanaan pilkada serentak perwujudan kedaulatan rakyat masih terdapat berbagai persoalan
tersebut, dengan pertimbangan (peoples’s sovereignty) yang dalam sistem demokrasi di
antara lain banyak kepala daerah dicerminkan oleh adanya Indonesia dan salah satunya adalah
yang masa jabatannya berakhir berbagai nilai dalam menjalankan sistem dan model kepartaian di
pada tahun 2014. Saat ini, DPR pemerintahan. Nilai-nilai ini bukan Indonesia yang belum sepenuhnya
maupun Pemerintah tengah hanya terbatas pada tataran menjadi sarana artikulasi dan
membahas secara simultan tiga prosedural hubungan antar agregasi kepentingan masyarakat.
RUU yang sangat berkaitan dengan kelembagaan suprastruktur politik Yang terjadi justru tingginya
proses demokrasi yaitu: UU tentang kenegaraan secara formal, tetapi politisasi dan pertarungan
Pemerintahan Daerah, UU tentang kepentingan elite dan kelompoknya

8 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013