Page 10 - MAJALAH 100

PESAN PIMPINAN

ataupun sentralisasi yang ekstrim,
cenderung akan menciptakan
instabilitas pemerintahan yang
akan bermuara pada konflik yang
elitis dan tidak berpihak kepada
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Namun dalam perjalanannya, pada
UU No. 32 Tahun 2004, walaupun
urusan Pemerintahan sudah dibagi
antar-tingkatan pemerintahan
secara sistematik antara Pemerintah
Pusat, provinsi dan kabupaten/
kota, namun dalam pelaksanaannya
masih belum optimal.

Reformasi UU tentang
Pemerintahan Daerah

Sejak reformasi, kita telah dua
kali membentuk UU yang berkaitan
dengan Pemerintahan Daerah,
yaitu UU No. 22 Tahun 1999 dan
UU No. 32 Tahun 2004 yang telah
beberapa kali diubah terakhir
melalui lahirnya UU No. 12 Tahun
2008 tentang Perubahan atas
UU No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah. Dengan
diberlakukannya UU No. 32 Tahun
2004, maka dilakukan penataan menjadi kepada rakyat. Konsep signifikan dari standar pelayanan
pembagian urusan pemerintahan Laporan Pertanggungjawaban minimal (SPM). Fenomena sosial
yang makin jelas antara Pemerintah (LPJ) kepada DPRD menjadi ekonomi empiris menunjukkan
Pusat dengan Pemerintah Provinsi konsep Laporan Keterangan bahwa aspek politik yang
dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban (LKPJ) berkembang sangat dinamis,
Seperti diketahui, UU No. 32 Tahun kepada DPRD. LKPJ bukan belum berjalan simetris dengan
2004 menerapkan konsep urusan menjadi instrumen untuk pencapaian aspek kesejahteraan
secara konkuren (concurrent melakukan politik impeachment, rakyat. Sehingga, muncul
functions) antara Pusat, Provinsi, tetapi lebih berfungsi sebagai anggapan bahwa otonomi daerah
dan Kabupaten/Kota. Setiap semacam progress report kepala belum mampu memberikan proses
urusan dibagi berdasarkan kriteria daerah kepada DPRD dalam pelayanan publik secara maksimal
tersebut, melahirkan urusan menyelenggarakan pemerintahan dan sebaliknya justru kadangkala
yang ditangani oleh pihak pusat, daerah. membawa masalah terjadinya
provinsi, dan kabupaten/kota. inefisiensi penyelenggaraan
Selama pelaksanaan UU No. pemerintahan di tingkat lokal.
Di samping masalah penanganan 32 Tahun 2004, secara empirik
urusan pemerintahan, UU No. 32 masih dirasakan adanya beberapa Sehubungan rangkaian
Tahun 2004 tentang Pemerintahan permasalahan, yang kalau perkembangan di atas, terkait
Daerah, juga telah didorong dibiarkan akan mengganggu draft RUU tentang Pemda yang
lahirnya pemilihan langsung efektivitas penyelenggaraan merupakan usulan Pemerintah,
oleh rakyat terhadap kepala pemerintahan daerah. Setelah saat ini sedang dalam proses
daerah (pilkada). Beralihnya memasuki kurun waktu lebih dari pembahasan di tingkat Pansus
proses pemilihan kepala daerah dua dekade, pelaksanaan otonomi DPR-RI. Pemerintah membagi
dari kewenangan DPRD menjadi daerah masih memerlukan materi muatan yang terkait proses
dipilih langsung oleh rakyat, pembenahan dalam penyediaan pemerintahan daerah kedalam tiga
menyebabkan beralihnya pelayanan publik, khususnya hal yaitu: UU tentang Pemerintahan
pertanggungjawaban kepala yang terkait dengan penyediaan Daerah, UU tentang Desa dan UU
daerah, yang tadinya kepada DPRD pelayanan dasar yang masih tentang Pilkada.
belum menunjukkan pencapaian

10 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013