Page 11 - MAJALAH 100
P. 11
Mengenai RUU Pemda, secara menimbulkan berbagai persoalan
substansi terdapat duapuluh dua baik suburnya praktek korupsi,
isu strategis yang teridentifikasi nepotisme yang semakin kuat,
dan memerlukan pemikiran serta lahirnya pemimpin yang tidak
mendalam untuk didiskusikan. amanah. Oleh karena itu, apapun
Antara lain: pembentukan daerah sistemnya harus didekatkan kepada
otonom, pembagian urusan kebutuhan kita menghasilakan
pemerintahan, daerah berciri pemimpin daerah yang baik.
kepulauan, pemilihan kepala
daerah, peran gubernur sebagai Kita sadari bahwa demokrasi
wakil pemerintah pusat, perangkat adalah sebuah proses yang tidak
daerah, pembangunan daerah, pernah berhenti karena sifatnya
keuangan daerah, pembinaan dinamis. Kita semestinya telah
dan pengawasan daerah, dan melalui masa transisi dan dapat
tindakan hukum terhadap aparatur berkonsentrasi melakukan
daerah. RUU Pemda hanya memuat konsolidasi demokrasi. Tetapi
pengaturan-pengaturan secara sayangnya, kondisi kita saat ini,
umum, sedangkan pengaturan tampak anomali, terutama ketika
lebih lanjut secara rinci akan diatur masih banyak permasalahan
masing-masing dalam UU tentang transisional, padahal usia reformasi
Pilkada dan UU tentang Desa. sudah hampir 15 tahun. Meskipun
tidak ada batasan waktu ideal,
Beberapa Isu Krusial namun sebaiknya kita sudah harus
memasuki tahapan konsolidasi
Dari indentifikasi duapuluh dua demokrasi, sehingga bangsa ini
isu strategis tersebut, ada beberapa pemerintahan secara umum tidak lagi menghadapai berbagai
perubahan yang ditawarkan yang dalam bingkai NKRI. Format yang persoalan yang terkait dengan
sifatnya fundamental, di samping sudah ada sesungguhnya relatif pilihan sistem seperti sistem
ada yang bersifat pengaturan cukup memberikan ruang bagi pemerintahan, sistem otonomi
lebih lanjut, untuk menciptakan tiap tingkatan pemerintahan daerah, sistem pemilihan, atau
kejelasan dan ketegasan khususnya untuk berperan. Apalagi bentuk sistem politik secara umum.
di tataran pelaksanaan. Bahkan, negara kita sudah final yaitu
RUU ini menampilkan isu-isu baru Negara Kesatuan, sehingga model Penutup
yang diatur untuk memberikan otonomi daerah yang hendak
kepastian hukum bagi pemerintah didesain pun harus mengacu Perlu kesadaran kita bersama
daerah dalam pelaksanaan kepada pemahaman dan pengertian bahwa sesungguhnya bangsa
otonominya. tentang konsep Negara Kesatuan di Indonesia memiliki modal sosial
yang cukup dalam membangun
Perubahan-perubahan yang mana Pemerintah (Pusat) lah yang demokrasi. Namun, sayangnya
memerlukan pengaturan untuk membagi urusan atau kewenangan penanaman nilai-nilai luhur bangsa
memberikan penjelasan bagi kepada provinsi dan kabupaten/kota kita yang saat ini sudah terasa
Pemda dalam melaksanakan dengan mengacu tiga asas yaitu hilang dalam kehidupan kita
otonomi, antara lain adalah: desentralisasi, dekonsentrasi, dan sehari-hari, termasuk kehidupan
pertama, menyangkut isu Peran asas tugas pembantuan. politik. Oleh karena itu, demokrasi
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Selanjutnya tentang model yang menjunjung tinggi nilai-nilai
Pusat di daerah. Kedua, mengenai pemilihan kepala daerah seperti universal dan sekaligus berakar
daerah berciri kepulauan, inovasi yang sudah dikemukakan di atas, kepada nilai-nilai bangsa harus terus
daerah dan tindakan hukum model pemilihannya harus mampu digelorakan. Kita bangga dengan
terhadap aparatur daerah. Isu- menghasilkan pemimpin daerah predikat sebagai salah satu negara
isu tersebut sengaja dibuat yang amanah, akuntabel, kapabel, demokrasi terbesar di dunia. Tetapi
pengaturannya mengingat urgensi dan berintegritas. Kita sadari bahwa kebanggaan itu jangan sampai
yang sedang berkembang dalam saat ini cenderung terjadi sebuah meninabobokan kita untuk tidak
pengalaman pelaksanaan otonomi kondisi yang anomali ketika kita berupaya memperbaiki kualitas
daerah selama ini. kehidupan demokrasi. Akhirnya,
melaksanakan pemilihan secara semoga bangsa ini menuju kondisi
Berbagai isu tersebut masih langsung yang memiliki tujuan agar terbaik dan dihargai oleh bangsa-
perlu didalami oleh Pansus hadir pemimpin yang legitimate dan bangsa lain di dunia.**
dalam upaya menciptakan sistem berkualitas, yang terjadi cenderung
PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 11
