Page 9 - MAJALAH 100
P. 9
yang mengingkari kepentingan demokrasi. Seiring dengan hal Pemerintahan Pusat ditegaskan
masyarakat secara luas. itu, seharusnya kekuatan civil dalam UU tentang Pemda, bukan
society mampu mengartikulasikan pada UU lain. Oleh karena itu,
Penataan dan Langkah yang kepentingan publik secara lebih sesungguhnya beban substansi dari
Dilakukan baik, serta mampu terhindar dari UU tentang Pemda, demikian berat,
jerat politik. tetapi strategis. UU Pemdalah yang
Dalam kerangka perwujudan
kedaulatan rakyat yang sudah Proses penataan yang sudah mempertegas bangun Negara
dijalankan melalui beberapa kali dan akan dijalankan selama ini, Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Melalui UU tentang Pemda,
pemilu, kita setidaknya sudah diharapkan dapat mendorong
dapat menghasilkan sistem politik konsolidasi politik nasional dan kita dapat mendesain struktur
pemerintahan dan menjadi
yang lebih memberikan ruang lokal yang makin matang dalam
bagi partisipasi masyarakat, dan kehidupan berdemokrasi. Melalui instrumen mempertegas bentuk
NKRI.
tidak lagi menunjukkkan dominasi usaha penataan lebih lanjut terkait
negara yang terlalu besar. Lahirnya konteks politik nasional dan lokal Upaya penyempurnaan sistem
beberapa ketentuan partisipasi demikian, DPR mempersiapkan Pemerintahan Daerah tidak hanya
publik dan akses informasi yang tiga RUU di atas. Khusus mengenai dilakukan sekarang, sejarah dan
sangat besar bagi pengambilan UU tentang Pemda, sebenarnya dinamika bentuk pemerintahan
kebijakan. Misalnya, adanya substansinya merupakan inti daerah telah dilakukan melalui
UU No. 14 Tahun 2008 tentang dari sistem pemerintahan beberapa UU yang mengatur
Keterbukaan Informasi Publik Indonesia secara keseluruhan. tentang Pemerintahan Daerah. UU
(KIP), UU No. 15 Tahun 2011 Dikatakan demikian, karena No. 32 Tahun 2004 telah berusaha
tentang Penyelenggara Pemilu, substansi UU tentang Pemda mencari keseimbangan antara
dan lain-lain. Produk-produk menyentuh aspek Pemerintahan desentralisasi dengan sentralisasi.
hukum tersebut bagaimanapun Pusat dan Daerah. Rumusan dan Pengalaman menunjukkan,
merupakan buah dari proses penjabaran mengenai kewenangan pendulum kebijakan desentralisasi
PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 9
