Page 14 - MAJALAH 100

ini terkait ketidakmampuan pemerintah membenahi sebagai penyangga pangan. Kita ketahui, bahwa
rantai distribusi. Bahkan pembenahan infrastruktur banyaknya usulan berbagai pihak untuk segera
terpusat di beberapa wilayah saja. “Sentra membentuk badan otoritas pangan nasional guna
produksipun seharusnya tidak ditumpukkan pada memenuhi optimalisasi kebutuhan pangan dalam
daerah yang tingkat penduduknya tinggi seperti Pulau negeri.
Jawa,”jelasnya.
Nantinya, Badan otoritas yang akan dibentuk itu
Karena itu, lanjut Noorsy, perlu segera diaudit memiliki wewenang yang lebih dibanding Bulog
struktur biaya hingga terbentuknya harga pasar. karena tidak hanya sebagai penyangga, namun
Pembentukan struktur harga ini berguna untuk juga dapat merumuskan berbagai kebijakan jangka
menentukan control harga. “Pemerintah saat ini panjang.
mandul dalam menentukan harga sapi, BUMN harus
memperbaiki indeks persaingan dalam membangun Badan yang terdiri dari berbagai institusi pemerintah
daya saing peternak,”paparnya. pusat maupun daerah itu dapat menyatukan kebijakan
pangan dalam satu atap. Keberadaan badan tersebut
Bahkan, tambahnya, kenaikan harga sapi mencapai juga dapat meminimalisir gesekan kepentingan
13-16 persen setiap tahun dan peningkatan ini antar lembaga karena telah bergabung dalam badan
terhitung sejak 1999-2012. “Bahkan kenaikan ini diatas otoritas terrsebut. Saat ini, Pemerintah menggalakkan
tingkat suku bunga dan diatas inflasi,”tambahnya. peningkatan revitalisasi peran Bulog sebagai
stabilisator harga serta penyangga kebutuhan pangan
dalam negeri dengan mengkaji komoditas-komoditas
pangan yang akan menjadi tanggung jawab Bulog.
Melalui cara ini diharapkan para petani akan
terdorong untuk meningkatkan kualitas dan produksi.
Di sisi lain, impor pangan juga harus dikendalikan
secara tepat waktu dan tepat jumlah. Dengan
demikian, petani yang tengah panen tidak makin
terpukul. Untuk menjaga kepentingan konsumen dan
petani secara seimbang, pemerintah juga harus turun
tangan dengan menerjunkan langsung Perum Bulog.
Dengan pengalaman dan sumber daya besar, BUMN
logistik pangan ini sudah siap menjadi stabilisator, tak
hanya beras, tapi juga komoditas pangan yang lain.
Terakhir yang tidak kalah pentingnya yaitu perlunya
ketegasan pemerintah untuk segera menerbitkan
peraturan presiden (perpres) untuk merevitalisasi
Bulog. Payung hukum yang kuat ini diperlukan guna
Revitalisasi Bulog menebas kartel yang menggurita di negeri ini, yang
melibatkan para politisi hingga pejabat tinggi.
Revitalisasi peran Bulog sebagai penyangga pangan
akan sulit dilakukan karena keberadaannya saat ini Bahkan belum lama ini Presiden Susilo Bambang
harus tunduk sesuai aturan undang-undang tentang Yudhoyono telah menginstruksikan agar Bulog
Perum. Saat ini, peran Bulog tidak lagi bisa seperti direvitalisasi kembali fungsinya sebagai stabilisasi
sebelum 1998 karena fungsinya sebagai penyangga harga komoditas pangan yang dibutuhkan masyarakat,
pangan nasional dirampingkan hanya untuk tidak hanya untuk beras.
mengurusi beras saja sesuai saran Dana Moneter Menurut Presiden SBY, revitalisasi Bulog dibutuhkan
Internasional (IMF) pada saat itu.
mengingat tantangan stabilitas berbagai harga pangan
Ia mengatakan peran Bulog tidak lagi bisa seperti yang terus meningkat, sementara kebutuhan pangan
sebelum 1998 karena fungsinya sebagai penyangga masyarakat yang juga terus naik. Dengan adanya
pangan nasional dirampingkan hanya untuk statement tersebut,Pemerintah harus bergerak cepat
mengurusi beras saja sesuai saran Dana Moneter untuk membentuk tim yang mengkaji revitalisasi
Internasional (IMF) pada saat itu. Peran Bulog dan mengkaji komoditas-komoditas
pangan yang nantinya menjadi tanggung jawab Bulog
Kita akui, saat ini Bulog masih kesulitan untuk tersebut. Semoga saja. Amien.
menangani beras, meskipun belum direvitalisasi

14 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013