Page 15 - MAJALAH 100
P. 15
LAPORAN UTAMA
Bentuk Panja Impor Pangan
Kartel Menghadang,
DPR Meradang
Persoalan Pangan dan berbagai produk hortikultura ternyata menarik perhatian DPR RI,
belum lama ini Komisi IV DPR yang membidangi persoalan pertanian membentuk Panja
Pengawasan Impor Pangan dan Produk Hortikultura yang bertujuan untuk mempercepat
swasembada pangan dan berbagai produk hortikultura. Melalui pembentukan Panja ini
diharapkan dapat segera merumuskan suatu kebijakan yang dapat mensejahterakan para
petani di Indonesia.
ita ingin membuat saya katakan tadi tidak boleh
rumusan tata niaga merugikan petani, tidak boleh
“Kyang bisa membawa merusak harga dan harus
manfaat dan keuntungan dapat meningkatkan
yang tidak merugikan bagi kesejahteraan petani,
negara,pedagang,masyarakat peternak dan budi daya
konsumen, dan tatanan niaga saat ikan,”ujarnya.
ini seringkali berubah kebijakannya
sehingga mempengaruhi proses Sementara anggota
mekanisme pasar terutama adalah Komisi VI DPR Ferrari
soal stok dan harga,”kata anggota Romawi dari Partai
Komisi IV DPR dari Fraksi PAN Viva Demokrat mengatakan,
Yoga kepada Parlementaria. KPPU harus bekerja
keras dan cepat untuk
Menurutnya, DPR juga ingin agar menyelidiki dugaan
kebijakan importasi jangan sampai kartel yang dilakukan
merugikan petani, artinya jangan oleh perusahaan-
sampai terjadi pengendalian harga perusahaan
yang tidak terkendali dan bisa yang
menurunkan tingkat kesejahteraan
petani.
“Karena dalam program pangan
disebutkan bahwa, impor dapat
dilakukan untuk bahan pangan
termasuk juga hortikultura
apabila kebutuhan pangan atau
kebutuhan hortikultura tidak
tercukupi danapabila tidak
mampu diproduksi didalam
negeri bisa impor namun
syaratnya, seperti yang
PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 15