Page 6 - MAJALAH 100

ASPIRASI

Kesalahan Administrasi Berakibat Fatal

DPR RI telah menerima surat dari sdr. Ramli pegawai PT Perusahaan Gas Negara,Tbk (PT
PGN) yang diberhentikan dengan hormat sebagai pekerja SBU DW I Jawa Barat Distrik Bogor
sejak 1 Februari 2008 sesuai SK Direksi PT PGN No.019200.K/791/2007 tanggal 19 Desember
2007 walaupun usia pelapor baru 54 tahun.
Pelapor merasa dirugikan 2 (dua) tahun atau yang seharusnya pensiun per tanggal 1
Februari 2010 bukan per tanggal 1 Februari 2008 dan di dalam SK pemberhentian tersebut
terdapat beberapa ketidaksamaan data dengan sistem administrasi SDM PT PGN yang tidak
dikonfirmasi pada 24 dokumen kepegawaiaan atas nama pelapor menyatakan bahwa pelapor
lahir di Bogor, 11 Januari 1954.
Dengan demikian pelapor merasa kecewa dengan sistem administrasi SDM PT PGN yang
telah merugikannya baik dari sisi berkarir, keuangan maupun kesejahteraan yang seharusnya
masih dapat pelapor terima diantaranya penghitungan masa kerja yang berpengaruh pada
besaran tunjangan akhir masa bakti, berkurangnya nilai akumulasi pembayaran manfaat
pensiun asuransi serta berkurangnya perolehan nilai jaminan hari tua Jamsostek.

Pelapor menginginkan audiensi dengan PT PGN sebagai BUMN yang telah melakukan
kesalahan administrasi sehingga membuat keputusan yang salah.

Permohonan pelapor yang merupakan permasalahan administrasi kepegawaian di BUMN,
diteruskan kepada Komisi VI DPR RI.

Permohonan Mengawasi Pelaksanaan

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

DPR RI menerima surat dari Priyatmanto Abdoellah, S.H, M.H sebagai Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara Makassar yang telah memutus perkara No.43/G.TUN/2011/P.TUN.Mks tgl
29 April 2003. Putusan perkara tersebut berkaitan dengan SK Gubernur Sulawesi Selatan No.
24242/VII/2011, tgl 20 Juli 2011 tentang Peresmian pemberhentian dan pengangkatan PAW
Ketua DPRD Kab. Bulukumba atas nama Drs. H. Andi Muttamar Mattomorang yang diganti
oleh Andi Hamzah Pangki, S.Pi. dimana Perkara tersebut telah dimenangkan oleh penggugat,
yaitu Drs. H. Andi Muttamar Mattomorang melawan Gubernur Sulawesi Selatan selaku
Tergugat. Namun kemudian tergugat tidak melaksanakan amar putusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap tersebut.

Maka demi kepastian hukum dan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap
dunia peradilan, serta dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan
berwibawa, pelapor memohon kepada Ketua DPR RI berkenan mengawasi tergugat untuk
melaksanakan Putusan PTUN tersebut.

6 PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013