Page 7 - MAJALAH 100

Pengaduan Penyaluran Raskin

(Beras Untuk Keluarga Miskin)

DPR RI telah menerima surat dari sdr. Ahmad Yakub, atas nama masyarakat Bondowoso
beserta LSM setempat menyampaikan laporan tentang penyaluran Raskin ( beras untuk
keluarga miskin ) yang tidak layak untuk dikonsumsi karena beras tersebut dicampur dengan
beras yang sudah menjadi nasi namun dikeringkan kembali lalu digiling dan kemudian
dikemas serta disalurkan kepada masyarakat Bondowoso di kabupaten Bondowoso.

Pelapor sudah seringkali mengeluhkan hal tersebut dan telah melaporkan kepada aparat
Pemda terkait, namun tidak pernah mendapatkan tanggapan positif sehingga pelapor
merasa terbelenggu oleh kesewenang-wenangan. Dengan demikian pelapor memohon dan
mengharapkan Ketua DPR RI agar mengecek langsung kejadian tersebut ke lapangan dan
memeriksa oknum aparat Pemda terkait agar dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang
berlaku.

Penyampaian Pengaduan Ketidakprofesionalan

Pelayanan Publik Kantor Pertanahan

DPR RI telah menerima surat dari Drs. B. Sinaga yang ditujukan kepada Ketua Komisi III
DPR RI perihal penyampaian pengaduan tentang pelayanan publik Kantor Pertanahan yang
tidak profesional serta tidak sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Tahun 1999, pelapor dan keluarga mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat
Hak Milik tanah kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Tengah yang kemudian
ditindaklanjuti dengan terbitnya surat ukur. Kemudian pada awal 2000, Kabupaten
Lampung Tengah dimekarkan menjadi 2 (dua) wilayah, yaitu Kabupaten Lampung Tengah
dan Kabupaten Lampung Timur. Tanah yang dimintakan sertifikat tersebut berada di
wilayah Lampung Timur, sehingga untuk selanjutnya berkas-berkas permohonan tersebut
dilimpahkan kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Timur. Seiring waktu
permohonan pelapor tersebut ditolak oleh Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Timur,
karena kepemilikan tanah pelapor tumpangtindih dengan kepemilikan lain. Pelapor kecewa
dengan penolakan tersebut, karena Kantor Pertahanan Kabupaten Lampung Timur tidak
mengakomodir dokumen/bukti-bukti kepemilikan, surat-surat pernyataan pengakuan,
kesaksian dan instruksi camat.
Dengan demikian Permohonan pelapor terkait dengan pelayanan pembuatan sertifikat
tanah, kiranya dapat diteruskan pula kepada Komisi II DPR RI.

PARLEMENTARIA EDISI 100 TH. XLIII, 2013 7