Page 6 - MAJALAH 122
P. 6

ASPIRASI




          Pengosongan Paksa Rumah Dinas Purnawirawan

          Saya selaku kuasa hukum dari para Pur­  landa (NV. Deli Maatchappi) untuk   nyataan Hibah tanggal 4  A p r i l
          nawirawan dan Warakawuri Komplek     dijadikan lahan perkebunan selama   2001 dan diperkuat dengan Surat
          TNI AU Jl. Karang Sari I dan Karang Sari   75 tahun (4 Desember 1869 – 4 De­  Keterangan Kepala Kelurahan Sari
          II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Me­  sember 1944);                  Rejo, Kecamatan Medan Polonia
          dan Polonia, Kota Medan, Medan pro­                                    No. 470/77/IV/2001 tanggal 19
          tes keras atas tindakan pengosongan   2.  Pada saat sewa berakhir, Kesul­  April 2001.
          secara paksa Rumah Dinas di peruma­  tanan Deli tidak dapat mengusai
          han masyarakat Purnawirawan dan      tanah tersebut karena telah diambil   5.  Selain itu, berdasarkan putusan
          Warakawuri Komplek TNI AU tersebut   alih dan dikuasai oleh TNI AU ber­  PN Medan No. 261/PDT.G/2012/
          oleh personil TNI AU Lanud Soewondo   dasarkan SK Kepala Staf Angkatan   PN.MDN tanggal 20 Desember
          dengan alasan akan ditempati oleh para   Perang Tahun 1950, dengan alasan   2012 dan putusan PT Medan No.
          Anggota TNI AU aktif Lanud Soewondo.  kondisi negara belum aman dan    161/ PDT/20113/PT­MDN tanggal 11
                                               untuk menguasai Pangkalan Udara   Juli 2001 terkait sengketa tanah an­
          Bahwa para penghuni komplek tersebut   Polonia dari Pihak Belanda;     tara Kesultanan Deli dengan TNI AU
          menempati rumah berdasarkan Surat                                      atas tanah yang terletak di Kelurah­
          No. B/276­08/28/1/Lurjau tanggal 15   3.  Klien pengadu membawa perma­  an Sukadamai seluas 233,853 hek­
          Oktober 1980, perihal Penghibahan Ta­  salahan sengketa tanah tersebut   tar dan 35,25 hektar di Kelurahan
          nah Pemukiman TNI­AU yang ditujukan   ke Pengadilan sampai tingkat MA   Karang Sari tersebut, putusannya
          kepada Panglima Kodau I di Medan dan   RI, dan berdasarkan putusan MA RI   memenangkan Kesultanan Deli.
          pemberitahuan agar menye esaikan     No. 229K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei
                                  l
          sertifikat hak milik atas tanah dari pe­  1995,  putusannya  menyatakan   Kami meminta Komandan Lanud TNI AU
          rumahan­perumahan dimaksud men­      bahwa tanah di Kelurahan Sari Rejo   untuk menghentikan tindakan pengo­
          jadi atas nama masing­masing pemu­   seluas 260 hektar bukan merupa­  songan tersebut dan memohon Ketua
          kimnya (termasuk Purnawirawan dan    kan milik TNI AU.             Komisi III DPR RI membantu menyele­
          Warakawuri). Adapun kronologis seng­                               saikan permasalahan sesuai ketentuan
          keta tanah tersebut adalah :     4.  Kesultanan Deli telah menghibah­  yang berlaku.
                                               kan tanah atau lahan perumahan
          1.  Tanah tersebut merupakan tanah   TNI AU di Jl. Karang Sari I seluas   Yurika.N
             milik Kesultanan Deli ke VIII yang   9 (sembilan) hektar kepada klien   Medan, Sumatera Utara
             disewakan kepada perusahaan Be­   pengadu berdasarkan Surat Per­
         Sengketa Lahan Pertanian


         Saya selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Sepakat Jaya, Pinang   tersebut sudah dijual kepada Sdr. Ida Nawinah (Pengusaha),
         Sebatang Barat melaporkan kepada Ketua Komisi IV DPR RI   namun pihak PT. IKPP menyatakan bahwa lahan tersebut
         perihal permohonan penyelesaian sengketa lahan seluas 200   adalah miliknya berdasarkan perjanjian jual beli yang terjadi
         Ha di Desa Pinang Sebatang Barat, Kab. Siak, Provinsi Riau   pada tanggal 21 Maret 1997 dan diketahui oleh Camat se­
         yang terjadi antara kelompok tani yang menduduki lahan   tempat, yaitu Drs. H. Syamsuar (yang sekarang menjadi Bu­
         tersebut dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT. IKPP) atau   pati Siak). Kemudian masyarakat petani yang mengusahakan
         PT. Arara Abadi.                                   lahan tersebut dilaporkan ke Polda Riau terkait penggunaan
                                                            lahan tanpa seijin pemilik. Atas kejadian tersebut banyak ma­
         Tanah tersebut adalah tanah terlantar yang telah diduduki +   syarakat setempat yang merasa terancam dan terintimidasi,
         5 tahun dan dikelola oleh masyarakat sekitar sebagai sumber   serta kehilangan sumber kehidupannya.
         penghidupan antara lain berladang, menanam tumpang sari,
         beternak unggas dll. Selain itu warga sekitar juga telah mem­  Kami memohon kebijakan dari Pemerintah dan PT. IKPP agar
         bangun pondok/gubuk diatas lahan tersebut. Dalam perjala­  masyarakat sekitar dapat diberikan kesempatan untuk meng­
         nannya kemudian  masyarakat mengajukan Surat Keterangan   usahakan lahan tersebut sebesar 5 % dari luas keseluruhan
         Kepemilikan Tanah dari kelurahan setempat.         dan agar Komisi IV ikut menyelesaikan permasalahan seng­
                                                            keta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
         Pemkab Bengkalis melalui Kepala Desa Pinang Sebatang, Kec.
         Siak telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) bagi   Abdul Karim
         masyarakat pada tahun 1983­1985 serta mengeluarkan surat   Siak, Riau
         ganti rugi pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa lahan

          6  PARLEMENTARIA  EDISI 122 TH. XLV, 2015
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11