Page 6 - MAJALAH 122
P. 6
ASPIRASI
Pengosongan Paksa Rumah Dinas Purnawirawan
Saya selaku kuasa hukum dari para Pur landa (NV. Deli Maatchappi) untuk nyataan Hibah tanggal 4 A p r i l
nawirawan dan Warakawuri Komplek dijadikan lahan perkebunan selama 2001 dan diperkuat dengan Surat
TNI AU Jl. Karang Sari I dan Karang Sari 75 tahun (4 Desember 1869 – 4 De Keterangan Kepala Kelurahan Sari
II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Me sember 1944); Rejo, Kecamatan Medan Polonia
dan Polonia, Kota Medan, Medan pro No. 470/77/IV/2001 tanggal 19
tes keras atas tindakan pengosongan 2. Pada saat sewa berakhir, Kesul April 2001.
secara paksa Rumah Dinas di peruma tanan Deli tidak dapat mengusai
han masyarakat Purnawirawan dan tanah tersebut karena telah diambil 5. Selain itu, berdasarkan putusan
Warakawuri Komplek TNI AU tersebut alih dan dikuasai oleh TNI AU ber PN Medan No. 261/PDT.G/2012/
oleh personil TNI AU Lanud Soewondo dasarkan SK Kepala Staf Angkatan PN.MDN tanggal 20 Desember
dengan alasan akan ditempati oleh para Perang Tahun 1950, dengan alasan 2012 dan putusan PT Medan No.
Anggota TNI AU aktif Lanud Soewondo. kondisi negara belum aman dan 161/ PDT/20113/PTMDN tanggal 11
untuk menguasai Pangkalan Udara Juli 2001 terkait sengketa tanah an
Bahwa para penghuni komplek tersebut Polonia dari Pihak Belanda; tara Kesultanan Deli dengan TNI AU
menempati rumah berdasarkan Surat atas tanah yang terletak di Kelurah
No. B/27608/28/1/Lurjau tanggal 15 3. Klien pengadu membawa perma an Sukadamai seluas 233,853 hek
Oktober 1980, perihal Penghibahan Ta salahan sengketa tanah tersebut tar dan 35,25 hektar di Kelurahan
nah Pemukiman TNIAU yang ditujukan ke Pengadilan sampai tingkat MA Karang Sari tersebut, putusannya
kepada Panglima Kodau I di Medan dan RI, dan berdasarkan putusan MA RI memenangkan Kesultanan Deli.
pemberitahuan agar menye esaikan No. 229K/Pdt/1991 tanggal 18 Mei
l
sertifikat hak milik atas tanah dari pe 1995, putusannya menyatakan Kami meminta Komandan Lanud TNI AU
rumahanperumahan dimaksud men bahwa tanah di Kelurahan Sari Rejo untuk menghentikan tindakan pengo
jadi atas nama masingmasing pemu seluas 260 hektar bukan merupa songan tersebut dan memohon Ketua
kimnya (termasuk Purnawirawan dan kan milik TNI AU. Komisi III DPR RI membantu menyele
Warakawuri). Adapun kronologis seng saikan permasalahan sesuai ketentuan
keta tanah tersebut adalah : 4. Kesultanan Deli telah menghibah yang berlaku.
kan tanah atau lahan perumahan
1. Tanah tersebut merupakan tanah TNI AU di Jl. Karang Sari I seluas Yurika.N
milik Kesultanan Deli ke VIII yang 9 (sembilan) hektar kepada klien Medan, Sumatera Utara
disewakan kepada perusahaan Be pengadu berdasarkan Surat Per
Sengketa Lahan Pertanian
Saya selaku Ketua Kelompok Tani Hutan Sepakat Jaya, Pinang tersebut sudah dijual kepada Sdr. Ida Nawinah (Pengusaha),
Sebatang Barat melaporkan kepada Ketua Komisi IV DPR RI namun pihak PT. IKPP menyatakan bahwa lahan tersebut
perihal permohonan penyelesaian sengketa lahan seluas 200 adalah miliknya berdasarkan perjanjian jual beli yang terjadi
Ha di Desa Pinang Sebatang Barat, Kab. Siak, Provinsi Riau pada tanggal 21 Maret 1997 dan diketahui oleh Camat se
yang terjadi antara kelompok tani yang menduduki lahan tempat, yaitu Drs. H. Syamsuar (yang sekarang menjadi Bu
tersebut dengan PT. Indah Kiat Pulp and Paper (PT. IKPP) atau pati Siak). Kemudian masyarakat petani yang mengusahakan
PT. Arara Abadi. lahan tersebut dilaporkan ke Polda Riau terkait penggunaan
lahan tanpa seijin pemilik. Atas kejadian tersebut banyak ma
Tanah tersebut adalah tanah terlantar yang telah diduduki + syarakat setempat yang merasa terancam dan terintimidasi,
5 tahun dan dikelola oleh masyarakat sekitar sebagai sumber serta kehilangan sumber kehidupannya.
penghidupan antara lain berladang, menanam tumpang sari,
beternak unggas dll. Selain itu warga sekitar juga telah mem Kami memohon kebijakan dari Pemerintah dan PT. IKPP agar
bangun pondok/gubuk diatas lahan tersebut. Dalam perjala masyarakat sekitar dapat diberikan kesempatan untuk meng
nannya kemudian masyarakat mengajukan Surat Keterangan usahakan lahan tersebut sebesar 5 % dari luas keseluruhan
Kepemilikan Tanah dari kelurahan setempat. dan agar Komisi IV ikut menyelesaikan permasalahan seng
keta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemkab Bengkalis melalui Kepala Desa Pinang Sebatang, Kec.
Siak telah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) bagi Abdul Karim
masyarakat pada tahun 19831985 serta mengeluarkan surat Siak, Riau
ganti rugi pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa lahan
6 PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015