Page 76 - MAJALAH 122

PARLEMEN DUNIA

kan kepada tweede kamer. berikut Committee, RUU tersebut diajukan masyarakat.
adalah contoh catatan Raja: ke Plenary Debate yang bertujuan
untuk menerima atau merubah se- Pengawasan dan Anggaran di Par-
The Royal Message buah RUU (amending and adopting). lemen Belanda
proses Plenary Debate adalah pihak
We send you herewith, for consi­ yang mengajukan RUU mencoba Mekanisme monarki konstitusional
deration, a proposal for law (judul mempertahankan RUU tersebut dengan sistem parlementer yang di-
RUU). The explanatory notes that untuk disahkan, sedangkan para jalankan oleh Kerajaan Belanda ber-
accompany the proposal for law anggota Tweede Kamer mengkri- dampak model pengawasan yang
specify the grounds on which it is tisi, menyetujui atau mengusulkan dilakukan oleh Parlemen (States
based. perubahan pada RUU tersebut. General). Sesuai dengan pasal 42
Apabila RUU tersebut hanya disetu- Konstitusi Kerajaan Belanda, bah-
We commend you to God’s Holy Pro­ jui sebagiannya saja maka anggota wa pemerintahan harus terdiri dari
tection. Tweede Kamer bisa mengajukan Raja dan para Menteri. Para menteri
amendments (perubahan). ini dipimpin oleh Perdana Menteri
The Hague, (Hari) dan bertanggungjawab kepada Par-
Apabila sebuah RUU sudah men- lemen dalam menjalankan pemer-
Willem-Alexander dapatkan persetujuan dari Tweede intahan (Andeweg dan Irwin: 2002).
Kamer, selanjutnya sebuah RUU di- Dalam menjalankan fungsi penga-
ajukan kepada Earste Kamer untuk wasan, Parlemen memiliki hak un-
disetujui atau tidak. Earste Kamer tuk bertanya kepada Pemerintah,
kemudian melakukan pembahasan dimana Pemerintah tidak boleh
secara globalnya saja dan hanya menolak kecuali dengan alasan rai­
berwenang untuk menerima atau son d’etat atau kepentingan negara.
menolak sebuah RUU, mereka ti- Pertemuan dengan Pemerintah ini
dak mempunyai kewenangan untuk dilakukan setiap minggu, biasanya
merubah atau mengusulkan pe- setiap hari Selasa, dan didahului
rubahan sebuah RUU. Dalam prak- dengan memberikan pertanyaan
tiknya Earste Kamer ini selalu men- tertulis kepada Parlemen, setelah
dukung kebijakan eksekutif, jadi Parlemen menjawab, biasanya akan
Setelah sebuah RUU mendapatkan penolakan atau penerimaan sebuah diisi debat kecil antara kedua belah
“The Royal Message”, kemudian RUU didasarkan pada kepentingan pihak.
RUU tersebut akan dipelajari oleh eksekutif. Dalam kasus apabila ter-
Standing Committee, dalam pem- dapat indikasi bahwa sebuah RUU Kedua kamar di States General
bahasannya semua kelompok poli- akan ditolak oleh Earste Kamer secara umum memiliki hak yang
tik bisa mengajukan perubahan, maka pemerintah bisa mengajukan sama, mereka berhak untuk me-
pertanyaan ataupun catatan atas perubahan RUU yang diistilahkan nyatakan pendapat, melakukan
RUU tersebut. Standing committee dengan “novelle” investigasi (hak angket), mengaju-
bisa mengundang para pakar/ahli kan pertanyaan dan mengajukan
dan juga stakeholder dari masyara- Setelah mendapatkan persetu- interpelasi (ProDemos: 2013). Teta-
kat untuk dilibatkan dalam pem- juan dari earste kamer, Raja akan pi, Tweede Kamer akan berperan
bahasan RUU. Hasil pembahasan mengesahkan RUU tersebut men- lebih dominan, karena merekalah
Standing Committee akan menjadi jadi undang-undang yang kemu- yang membawahi komisi-komisi
sikap resmi Tweede Kamer atas se- dian akan diperkuat dengan penge- yang berhubungan langsung de-
buah RUU yang kemudian disam- sahan oleh kementerian terkait. ngan Pemerintah. Mengenai hak-
paikan kepada Eksekutif sebagai dalam praktiknya bukan lah Raja hak States General ini, terlihat
pihak yang mengajukan RUU. ke- secara literally yang mengesahkan banyak kemiripan dengan praktik
mudian Eksekutif/Pemerintah yang undang-undang namun, kemente- yang dewasa ini terjadi di Dewan
bersangkutan akan menjawab me- rian terkait lah yang mengesahkan Perwakilan Rakyat Republik Indo-
lalui Memorandum Of Reply. proses undang-undang tersebut, setelah nesia. Dalam hal mengajukan per-
ini dilakukan secara terbuka dima- semua proses terlalui selanjutnya tanyaan atau pengajuan pendapat,
na masyarakat juga bisa memantau. kementerian Hukum akan menge- Parlemen boleh menyampaikannya
sahkan undang-undang tersebut secara lisan maupun tulisan. Jika
Setelah disepakati oleh Standing dan akan menyebarkannya kepada ada ke gentingan yang mendesak,

76 PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015