Page 77 - MAJALAH 122

kemudian akan melakukan pemba-
hasan terhadap rancangan angga-
ran ini yang dilakukan oleh Tweede
dan Earst Kamer. Dalam perdebatan
yang dilakukan, dimungkinkan ada-
nya perubahan baik penambahan
ataupun pengurangan anggaran
selama hal tersebut dibutuhkan
(ProDemos, 2013). Konsep ini juga
mirip dengan terjadi di Indonesia
melalui pengantar nota keuangan
dalam Pidato Kenegaraan Presiden
RI setiap tanggal 16 Agustus.

Penutup

Pengelolaan tugas, fungsi dan we-
wenang DPR di Indonesia dalam
perkembangannya tidak dapat
lepas dari praktek Volksraad pada
zaman Hindia Belanda. Dari pe-
ngalaman prakteknya pada za-
man Hindia Belanda yang meru-
juk pada hirarki dan kewenangan
yang dimiliki Pemerintah Belanda.
Pada tahun 1922 terjadi perubahan
Parlemen sewaktu-waktu dapat (Parliamentary Inquriy: The Dutch konstitusi Nederland, dan salah
memanggil Menteri atau Perdana House of Representatives, 2015). satu asas yang dianut konstitusi
Menteri untuk melakukan emergen­ baru tersebut adalah, “Pemerintah
cy debate yang harus mendapatkan Selain fungsi legislasi dan penga- Daerah jajahan diberi kekuasaan
persetujuan mayoritas (Netherlands wasan, Parlemen Kerajaan Belan- mengatur dan mengurus masalah-
Institute of Multiparty Democracy: da juga memiliki fungsi anggaran. masalah intern.” Pemberian hak
2003). Kedua kamar di Parlemen Kerajaan otonomi bagi pemerintahan Hindia
Belanda memiliki hak yang sama Belanda (Busroh,1993:37). Selanjut-
Parliamentary Inquiry menjadi in- terkait dengan fungsi anggaran ini, nya ketentuan-ketentuan negara
strumen kontrol paling efektif di mereka berhak untuk menerima dilakukan berdasarkan kerangka
Parlemen Kerajaan Belanda. Kon- maupun menolak besaran ang- Indische Staatsregeling (IS), yaitu
sep Parliamentary Inquiry ini mirip garan yang diajukan oleh Perdana Undang-undang Dasar Hindia Be-
dengan Panitia Angket di DPR RI, Menteri. Kuasa atas anggaran ini landa yang berlaku tahun 1925, dan
dimana anggota Parlemen memi- menjadi penting, karena tanpa merupakan suatu rangkaian tinda-
liki hak untuk melakukan investi- persetujuan dari Parlemen maka kan hukum ketatanegaraan yang
gasi mendalam terkait suatu hal, kabinet tidak akan dapat men- melibatkan sejumlah alat perleng-
dan anggota Parlemen memiliki jalankan Pemerintahan. Rancangan kapan nega ra baik yang berada di
hak untuk bertanya kepada semua anggaran ini kemudian disampai- Indonesia maupun yang berada di
pemangku kepentingan dibawah kan dalam bentuk Budget Memo­ Negeri Belanda. Paling tidak hal ini
sumpah. Hasil dari Parliamentary randum, dan National Budget kepa- jugalah yang turut mempengaruhi
Inquiry ini kemudian disampaikan da States General pada Prince’s Day. tata kelembagaan Indonesia. Se-
secara tertulis kepada Tweede Ka­ Prince’s Day jatuh setiap hari Se- hingga menurut hemat kami kede-
mer dan Earst Kamer dalam bentuk lasa ketiga bulan September. Pada pannya, Indonesia dengan segala
rekomendasi kebijakan. Meskipun Prince’s Day ini Raja Belanda akan sumber daya yang dimiliki dapat
Parliamentary Inquiry merupakan memberikan pidatonya selaku ke- memba ngun kelembagaan beserta
instrumen yang kuat, mereka tidak pala negara dihadapan States Gene­ fungsinya yang lebih cocok dengan
memiliki hak untuk memberikan ral (Prince’s Day: The Dutch House kebutuhan Indonesia. ***
hukuman atas sebuah kebijakan of Representatives, 2015). Parlemen

PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015 77