Page 31 - MAJALAH 157

ANGG ARAN
LAPORAN UTAMA

...Jadi kebutuhan
jangka pendek saat
ini oleh masyarakat
harus menjadi
prioritas. Kebutuhan
jangka panjang
boleh, tetapi jangan
kemudian menjadi
lebih diprioritaskan
dibanding kebutuhan
jangka pendek.
Pemerintah harus
berhati-hati dalam FOTO: DOEH/IW
mengelola utang,”
Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar
terkait dengan industrialisasi. pajak. Sementara Indonesia, sistem biasa dampaknya, sehingga harus
Terkait utang Indonesia, Willgo perpajakan belum memberikan insentif dievaluasi. Dan juga, semua kebijakan
mengingatkan pemerintah untuk yang memadai kepada pelaku usaha. kita lepas daripada tujuannya, karena
mengelola utang dengan baik. Kendati “Berikutnya, geo politik yang berharap investasi masuk, tapi justru
masih dalam jumlah yang aman, tapi terjadi di Semenanjung Korea, konflik iklim investasi dalam negeri kita masih
ia memprediksi, utang akan menjadi di Yerussalem, Palestina, yang belum kondusif. Walaupun rating dari
beban fiskal pada masa yang akan memberikan dampak juga. Karena beberapa negara memberikan rating
datang. Selain itu, jika dikaitkan utang bagaimanapun juga, kita ini satu yang baik untuk kita,” kritisi Willgo.
dengan pembangunan infrastruktur, kawasan yang terhubung dan satu Politisi dapil Nusa Tenggara
Willgo berharap memprioritaskan dengan yang lain saling membutuhkan. Barat itu juga berharap, pemerintah
pada pembangunan infrastruktur yang Misalnya kalau terjadi sesuatu di memiliki kebijakan untuk mendorong
prioritas. Semenanjung Timur Tengah, maka industrialisasi di dalam negeri selain
“Sesuaikanlah dengan kemampuan harga minyak pasti akan naik. Kemudian investasi. Selain itu, pemerintah
fiskal kita. Karena jelas bahwa tidak jika permasalahan nuklir di Korea Utara, diharapkan juga memberikan
semua infrastruktur itu bermanfaat saya kira ini akan menjadi bencana peluang kepada sektor pertanian
Pasti pada proses pemanfaatannya bagi dunia. Hal-hal seperti ini juga atau agraris, karena jika sektor
pun jangka panjang baru bisa dinikmati harus menjadi concern pemerintah agraris diperkuat, maka Indonesia
hasilnya. Jadi kebutuhan jangka terkait dengan pertimbangan kita untuk akan mampu memproduksi pangan.
pendek saat ini oleh masyarakat harus mendorong ekspor kita,” papar Willgo. Sehingga, Indonesia akan bebas dari
menjadi prioritas. Kebutuhan jangka ketergantungan impor bahan makanan
panjang boleh, tetapi jangan kemudian paket Kebijakan Belum dari luar, dan akan mengurangi beban
menjadi lebih diprioritaskan dibanding Nendang devisa.
kebutuhan jangka pendek. Pemerintah Untuk menghadapi tantangan “Ini juga menjadi concern kita
harus berhati-hati dalam mengelola ekonomi di tahun 2018 ini, Willgo semua. Pemerintah harus punya
utang,” ingat Willgo. melihat pemerintah sudah mempunyai political will untuk membatasi impor.
Willgo memastikan, perekonomian beberapa rencana strategis. Ia Apa yang bisa diproduksi dalam negeri
global tetap memberikan pengaruh mengingatkan agar pemerintah itu, diupayakan dan dimaksimalkan.
kepada Indonesia. Seperti reformasi menciptakan situasi politik yang Sehingga konsumsi pangan, energi dan
perpajakan di Amerika Serikat yang kondusif. Menurutnya, jika sampai air bersih benar-benar bisa memberikan
menurunkan pajak untuk korporasi terjadi kegaduhan di tahun politik ini, dampak positif kepada masyarakat
dari 35 persen menjadi 15-20 persen. maka iklim investasi menjadi wait and secara luas. Infrastruktur yang sudah
Hal ini akan memberikan pengaruh see, bahkan wait and worry. Karena ada berjalan, silahkan untuk berjalan,
cukup besar kepada iklim investasi kekhawatiran dari pelaku ekonomi. namun pengelolannya tetap dilakukan
dalam negerinya, karena AS akan “Pemerintah sudah terlalu banyak oleh BUMN dalam negeri. Pemerintah
menarik investasi baik oleh pengusaha mengeluarkan paket-paket kebijakan, harus percaya pada bangsanya sendiri,
lokalnya ataupun pengusaha dari luar tapi enggak nendang. Kebijakan itu dan jangan terlalu percaya pada
negeri masuk ke AS dengan insentif belum menunjukan sesuatu yang luar bangsa asing,” pesan Willgo. SF

157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 31