Page 27 - MAJALAH 157

LAPORAN UTAMA
LEGISLASI

di Komisi VI DPR. Layak tidaknya
ditentukan DPR. Pasal ini kelak akan
menjadi blokade kepentingan politik
penguasa masuk dalam BUMN.
Banyak jabatan strategis diisi orang-
orang yang tidak tepat dan tidak
kompeten.
Apakah pasal uji kelayakan
untuk calon komisaris utama dan
dirut merupakan upaya membatasi
kepentingan politik masuk
BUMN? “Ya,” jawab Azam, seraya
menambahkan, “Dalam aturan yang FOTO: AZKA/IW
lalu ada persyaratan-persyaratan
khusus untuk komisaris utama dan Ketua Baleg Dpr Supratman Andi Atgas
dirut. Tapi, kami melihatnya tidak 90 persen, maka itu dianggap milik seperti itu. “Ada fungsi agent of
sesuai. Perlu dibicarakan antara swasta. Ini jadi evaluasi kita,” tegas development. BUMN di Indonesia
pemerintah dan DPR. Kita, kan, ingin politisi dari dapil Jatim III itu. Selama tidak bisa disamakan dengan di luar
melakukan pengawasan BUMN. ini, banyak anak perusahaan yang negeri. BUMN tidak bisa disamakan
Sebab dalam BUMN ada keuangan dijual begitu saja oleh induknya dengan swasta. Ini karena penduduk
negara yang tunduk pada aturan tanpa sepengetahuan DPR, karena Indonesia pendapatan per kapitanya
keuangan negara. Keuangan BUMN dianggap bukan BUMN. Realitas ini hanya 3.000 USD per tahun, belum
adalah keuangan negara,” jelasnya. segera ditertibkan lewat agenda revisi sampai 4.000 USD per tahun.
Lalu, bagaimana dengan anak UU BUMN yang dilakukan Komisi VI. Jadi, masih perlu uluran tangan
perusahaan BUMN. Dijelaskan Penjualan anak-anak perusahaan pemerintah lewat BUMN,” jelas Azam.
Azam, persoalan ini tidak jelas plat merah itu, dipandang Azam, sarat Sementara itu, Ketua Badan
pengaturannya dalam UU BUMN. dengan kepentingan jangka pendek Legislasi (Baleg) DPR, Spratman
Masih abu-abu, kata Azam. Dalam para direksinya. Dan karena belum Andi Agtas menyampaikan, revisi
agenda revisi. pengaturan anak ada regulasi yang mengaturnya, UU BUMN sudah masuk ke Baleg
perusahaan BUMN akan diperjelas akhirnya penjualan anak perusahaan dan tinggal melakukan harmonisasi.
dan dipertegas. Selama ini keuangan itu tak terkendali. Pada bagian lain, “Saya sudah bertemu dengan
yang dihasilkan anak perusahaan Azam memaparkan, fungsi BUMN Komisi VI untuk membicarakan
BUMN tak diakui sebagai keuangan adalah sebagai agen pembangunan. harmonisasinya yang akan dipercepat.
negara. BUMN harus betul-betul dimiliki Ada sedikit kendala berkaitan dengan
“Padahal anak perusahaan negara untuk memenuhi kebutuhan pembentukan badan usaha khusus
BUMN itu asalnya dibuat dari uang dan hajat hidup rakyat Indonesia. yang ada di Komisi VII. Badan usaha
induk yang merupakan keuangan Ada dua jenis BUMN di tanah air, khusus ini kita enggak tahu apakah
negara. Ditaruh di mana pun tetap yaitu Persero dan Perum. Persero BUMN atau bukan,” ungkapnya
itu masuk keuangan negara,” kilah adalah yang mencari profit dan Perum kepada Parlementaria.
Azam. Sempat ada Peraturan Menteri non profit. BUMN Perum dalam Untuk itu, Baleg mendesak
BUMN tahun 2008 kemudian direvisi menjalankan usahanya didasarkan agar segera dilakukan singkronisasi.
tahun 2012 di era Dahlan Iskan. pada tugas negara, tidak boleh Dengan begitu, aturan menyangkut
Namun, aturan itu, nilai Azam semakin mengambil keuntungan. Ini lantaran karakteristik BUMN ini kian jelas. Draf
tidak jelas. Dalam Permen tersebut pendapatan per kapita penduduk dan nama-nama anggotanya sudah
dikatakan, kalau saham induknya Indonesia hanya 3.000 USD per tahun. masuk. Dalam waktu dekat ini kita
mencapai 90 persen, baru diakui Jadi, BUMN Perum mendapat tugas akan harmonisasi. Pemerintah belum
sebagai keuangan negara dan anak negara untuk membantu masyarakat. kita undang dalam waktu dekat,
perusahaan itu sebagai BUMN. Berbeda dengan di Amerika yang karena masih banyak melakukan
“Menurut Permen itu, kalau semua BUMN-nya mengejar profit, perbaikan,” tutup politisi Gerindra
saham induk BUMN kurang dari di Indonesia tidak bisa disamaratakan tersebut. MH

157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 27