Page 24 - MAJALAH 157

LEGISLASI

Pimpinan DPR Diatur

Proporsional Untuk 2019

Perjalanan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3) selalu menuai sejumlah kontroversi dan
intrik politik. Dari banyaknya draftar RUU Prolegnas Prioritas 2017, revisi UU MD3
merupakan salah satu RUU yang paling banyak menyita perhatian publik.

i awal tahun politik pengembalian asas proporsionalitas otomatis akan ditentukan sesuai
ini, Pimpinan DPR dalam penentuan komposisi dengan perolehan suara pemenang
telah merampungkan pimpinan seperti pada periode pemilu legislatif. Dengan demikian,
revisi UU MD3 dalam sebelumnya, yaitu untuk partai pemenang pemilu berhak
DRapat Paripurna meningkatkan kinerja DPR secara menduduki kursi Ketua DPR,
pada Februari 2018. Kesepakatan kelembagaan. sementara itu kursi wakil ketua akan
itu sudah dicapai antara DPR dan “Kita menyadari adanya hiruk- diisi dengan pemenang nomor
Pemerintah. Meskipun saat rapat pikuk KMP-KIH di awal periode selanjutnya.
berlangsung diwarnai walk out dari 2014 nyaris membuat kita tidak bisa “Nomor satu menjadi ketua
Fraksi NasDem dan Fraksi PPP. bekerja karena ada tarik-menarik DPR dan urutan kedua, ketiga, dan
Wakil Ketua Badan Legislasi masalah pemilihan Ketua DPR. keempat adalah urutan berikutnya
(Baleg) DPR RI Firman Soebagyo Oleh karena itu, ini menjadi salah sebagai pimpinan DPR,” terang
mengatakan, salah satu gagasan satu usulan baru dalam revisi UU Firman.

...DPR bersama Pemerintah
menyepakati menambah
satu kursi pimpinan DPR
dan menambah tiga
kursi pimpinan MPR. Jika
mekanisme pemilihan
pimpinan DPR pada
2019 akan diatur dengan
sistem pemenang pemilu,
sedangkan pemilihan
FOTO. AZKA/IW dengan sistem paket.
Pimpinan MPR yakni

Wakil Ketua Baleg Dpr Firman Soebagyo

yang berkembang dalam revisi MD3,” papar Firman saat ditemui Selain proporsionalitas, dalam
pasal UU MD3, yaitu pimpinan Parlementaria. revisi UU MD3, DPR bersama
DPR akan ditentukan kembali Selain itu, sambungnya, asas Pemerintah menyepakati
berdasarkan asas proprosionalitas proporsionalitas juga dipandang menambah satu kursi pimpinan DPR
pada periode berikutnya, yaitu 2014 dapat mencegah timbulnya konflik dan menambah tiga kursi pimpinan
– 2019. internal di tubuh DPR. Sebab, dalam MPR. Jika mekanisme pemilihan
Terkait hal itu, politisi dari ketentuan asas proporsionalitas, pimpinan DPR pada 2019 akan diatur
F-Golkar ini menjelaskan alasan komposisi Pimpinan DPR secara dengan sistem pemenang pemilu,

24 PARLEMENTARIA 157 XLVIII 2018