Page 25 - MAJALAH 157
P. 25
LAPORAN UTAMA
LEGISLASI
sedangkan pemilihan Pimpinan
MPR yakni dengan sistem paket.
Menurutnya, cara tersebut dinilai
sudah adil sebab merefleksikan
pemenang pemilu.
Proporsionalitas,
Representasi Rakyat
Di tempat yang berbeda, Wakil
Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi
PDI-Perjuangan Arif Wibowo
menegaskan komposisi Pimpinan
DPR harus merepresentasikan Wakil Ketua Baleg Dpr Firman Soebagyo
aspirasi rakyat yang diperoleh di
pemilu legislatif. Karenanya, prinsip FOTO. JAKA/IW
proporsionalitas mesti ditegakkan
dalam rangka menghargai partai Ketua Baleg Dpr ri Supratman Andi Agtas menyerahkan naskah RUU MD3
yang menjadi pemenang pemilu bukan berarti setiap hari DPR harus Selanjutnya, penambahan
pertama. berkelahi dengan Pemerintah,” jelas rumusan mengenai pemanggilan
“Bahwa dalam membangun politisi dari dapil Jawa Timur IV ini. paksa dalam melaksanakan
proses demokrasi ada proses wewenang dan tugasnya, DPR
yang harus dilalui dan jika tidak Perkuat Fungsi Legislasi berhak memanggil setiap orang
sempurna, maka disempurnakan. Ini Dalam sidang Paripurna, Ketua secara tertulis untuk hadir dalam
juga untuk membangun hubungan Badan Legislasi DPR RI Supratman rapat di DPR.
yang lebih baik antara DPR dan Andi Agtas menyampaikan ada Beberapa poin rumusan
Pemerintah dengan tujuan agar sekitar 14 poin rumusan dalam lainnya, diantaranya penambahan
Presiden bersama pemerintahnya revisi UU MD3. Salah satu poin yang rumusan mengenai penggunaan
bekerja secara efektif,” papar Arif. tak kalah penting dari revisi UU hak interpelasi, hak angket, hak
Arif juga menepis pandangan Nomor 17 Tahun 2014 tersebut ialah menyatakan pendapat atau hak
terkait penambahan Pimpinan DPR penguatan fungsi legislasi melalui anggota DPR untuk mengajukan
untuk memenuhi shawat politik Badan Legislasi. pertanyaan kepada pejabat negara
semata. Ia menilai, di Parlemen Politisi dari F-Gerindra ini serta menghidupkan kembali Badan
manapun, DPR sebagai wakil rakyat menjelaskan, penguatan fungsi Akuntabilitas Keuangan Negara
harus tercermin dalam komposisi legislasi yang dimaksud ialah serta perumusan ulang tugas dan
pimpinannya. penambahan kewenangan Baleg fungsi MKD.
Ia menambahkan, bahwa fungsi agar membahas rancangan Sementara itu Menteri Hukum
pengawasan DPR atau check and undang-undang yang berasal dari dan Hak Asasi Manusia Yasonna
balances tidak akan terganggu Pemerintah maupun yang DPD Laoly turut hadir sebagai perwakilan
hanya karena partai pemenang yang mandek di Komisi sehingga pemerintah menyampaikan,
pemilu juga sebagai partai yang pembahasan rancangan undang- perubahan kedua Undang-Undang
menjalankan pemerintahan. undang tersebut bisa dipercepat. MD3 sangat penting sebagai upaya
Menurutnya, DPR tetap bisa “Penambahan rumusan penguatan lembaga legislatif
menjalankan fungsinya tanpa harus kewenangan Badan Legislasi dalam dalam melaksanakan tugas dan
dicap sebagai tukang stempel penyusunan RUU. Selanjutnya, fungsi pengawasan dalam sistem
pemerintah. penambahan rumusan wewenang politik Indonesia. Sementara itu,
“Demokrasi kita ini bukan dan tugas DPD dalam memantau penyempurnaan jumlah Pimpinan
demokrasi liberal, tetapi demokrasi dan mengevaluasi rancangan MPR dan DPR mencerminkan
musyawarah mufakat. Sehingga Perda,” papar Supratman saat perolehan suara partai politik yang
DPR dalam menjalankan menyampaikan hasil pembahasan diraih dalam Pemilu, sehingga
pengawasan harus dilakukan, tetapi revisi UU MD3 bersama Pemerintah. merepresentasikan rakyat. TIM
157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 25
