Page 20 - MAJALAH 157

PENGAWASAN

Menyesuaikan

Kenaikan PPN

di Arab Saudi

Ketika Pemerintah Arab
Saudi menaikkan pajak
pertambahan nilai atau
yang lebih dikenal dengan
PPN sebesar 5 persen,
maka biaya haji dan
umroh pun mengalami
penyesuaian. Lobi
harus dilakukan kepada
Pemerintah Arab Saudi SUMBER : HTTP://WWW.SHARIA.CO.ID
agar biaya haji dan umroh
tak membengkak.

ektor yang terkena kenaikan pula dengan Organisasi Konperensi Ali menyesalkan kebijakan sepihak
pajak ini adalah barang Islam (OKI) untuk meniadakan kenaikan Pemerintah Arab Saudi ini yang sangat
dan jasa. Perhotelan, pajak tersebut. Sebetulnya, PPN ini berdampak pada ummat Islam dunia
transportasi, dan catering menyasar dunia usaha bukan menyasar yang ingin menunaikan Rukun Islam
S adalah tiga sektor krusial kepentingan ibadah haji dan umroh. kelima. Karena PPN ini bersinggungan
yang bersinggungan langsung dengan “Haji adalah ibadah. Seharusnya langsung dengan kepentingan haji dan
kepentingan para jamaah haji dan umron tak kena pajak. Kalau untuk catering umroh, idealnya Pemerintah Arab Saudi
Indonesia. Kemungkinan besar pemilik dan akomodasi itu dimungkinkan. Tapi, berkonsultasi lebih dulu dengan OKI.
hotel, transportasi, termasuk catering kalau orang berhaji dipajakin, kan, tidak Pajak memang selalu
menaikkan jasanya akibat kebijakan rasional,” komentar politisi PAN tersebut. bersinggungan dengan usaha bisnis.
pajak ini.
Komisi VIII DPR RI terus memantau
perkembangan kebijakan Pemerintah “Haji adalah ibadah.
Arab Saudi. Kenaikan PPN ini tentu
sangat memberatkan calon jamaah Seharusnya tak
haji Indonesia. Pro aktif Pemerintah kena pajak. Kalau
Indonesia sangat dinanti soal ini.
Parlementaria pun menemui Ketua untuk catering
Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong dan akomodasi itu
beberapa waktu lalu untuk dimintai
pandangannya menyangkut kenaikan dimungkinkan. Tapi,
PPN 5 persen tersebut.
Komisi yang dipimpinnya ini segera kalau orang berhaji
berkoordinasi dengan Kemenag dipajakin, kan, tidak
agar kenaikan pajak ditiadakan atau
setidaknya tak berdampak pada rasional,”
biaya haji dan umroh. Bahkan, Ali juga
menyerukan pemerintah berkoordinasi Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong

20 PARLEMENTARIA 157 XLVIII 2018