Page 17 - MAJALAH 157

LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT
AMA

of action dengan platform yang
ada di Indonesia seperti facebook Sehubungan adanya
dan twetter. Bawaslu akan melihat,
kalau kontennya melanggar akan dugaan cagub Jatim yang
melakukan upaya untuk men-take informasinya membayar
down. Kalau membandel, maka sejumlah uang untuk
Kominfo yang melakukan eksekusi. daftar sebagai cagub
Ditegur atau tindakan lain. Yang
jelas Bawaslu berupaya agar proses dari partai pengusung
pilkada ini fair, tidak ada ujaran tertentu, kita lakukan
kebencian di media sosial.
klarifikasi memanggil yang
Korban kampanye negatif sudah bersangkutan tapi tak
ada yakni Cawagub Jatim, datang. Kita akan panggil
komentar Anda? FOTO : RUNI/IW untuk yang kedua kalinya.
Terkait black campaign
korbannya sudah ada Cawagub
Azwar Anas. Saya kira black Panwas, jangan sampai menjadi awal, sehingga laporan-laporan
campaign tidak hanya wilayah isu liar. Sesuai kewenangannnya belum banyak. Namun Pilkada lalu
pidana pemilihan saja tetapi juga Bawaslu akan tindak lanjuti. Badan yang kasus money politic diproses
masuk pidana umum. Kalau ada Pengawas Pemilu berjanji tak akan hukum.
tindakan tidak menyenangkan itu mendiamkan laporan tentang
bagian dari wilayah pidana umum dugaan mahar politik dalam Bagaimana adanya usulan yang
sehingga polisi juga bisa melakukan pemilihan kepala daerah (pilkada). terlibat money politic supaya
tindakan. Bawaslu akan mengklarifikasi ditangkap ?
semua pihak yang diduga terlibat. Dalam kerja sama dengan KPK,
Pendapat anda dengan mahar Nanti dari klarifikasi awal akan kalau yang melakukan money
politik? mengkaji lebih jauh apakah betul politic seorang pejabat negara,
Mahar politik, itu termasuk ada bukti atau tidak. Sejumlah maka dilakukan OTT, itu konteknsya.
bagian yang dilarang dalam UU calon kepala daerah mengaku Namun melihat pasal-pasal pidana
Pilkada. Bahwa parpol dilarang diminta menyetor duit ke partai pemilihan sanksinya tidak berat,
menerima imbalan dalam proses politik sebagai syarat untuk agaknya ringan. Memang dalam
pencalonan Gubernur, Bupati dan memperoleh dukungan. Bila tidak, kasus money politic ada yang bisa
Walikota. Itu jelas diatur dalam partai tak akan memberikan surat ditahan atau dilakukan penahanan.
UU dilarang bahwa sanksinya bisa dukungan resmi kepada calon.
pidana yang dikenakan kepada dua Bawaslu telah mengantongi Komentar anda tentang Mahar?
pihak baik yang memberi maupun sejumlah laporan, antara lain dari Soal mahar, susah dibuktikan
yang menerima. Dan sanksinya Jawa Timur, Kota Cirebon, Jawa tapi ada, memang biasanya
kalau pidananya terbukti dan Barat, dan Kota Palangkaraya, bakal calon mengatakan uang
berkekuatan hukum tetap itu bisa Kalimantan Tengah. Bawaslu sudah operasional, uang saksi, baru ketika
mendiskualifikasi calon. Bahkan mulai menelusuri dugaan mahar tak dapat rekomendasi-bengok-
parpol yang bersangkutan dilarang pencalonan di Jawa Timur dan di bengok. Padahal mestinya kalau
untuk mencalonkan periode daerah lain. Bila Bawaslu kelak iktikad baik jangan melakukan itu.
berikutnya, ada sanksi administrasi, menemukan bukti pelanggaran,
dan sanksi pidana. “Sanksinya bisa pidana. Kalau Apakah benar dana untuk saksi
sanksi pidana itu kelak punya sudah disiapkan pemerintah?
Bagaimana dengan mahar politik kekuatan hukum tetap, calon bisa Kalau dana untuk saksi harus
di Jatim? didiskualifikasi” dilaporkan dalam dana kampanye
Sehubungan adanya dugaan secara jelas ada mekanisme
cagub Jatim yang informasinya Begitu berat tugas Bawaslu? laporan dana kampanye.
membayar sejumlah uang untuk Dengan pilkada serentak
daftar sebagai cagub dari partai mencakup 171 daerah tantangan Harapan Bawaslu?
pengusung tertentu, kita lakukan Bawaslu sangat berat, ada 17 Harapannya, kita sudah sukses
klarifikasi memanggil yang provinsi yang besar-besar. Maka pilkada serentak pertama tahun
bersangkutan tapi tak datang. Kita Bawaslu bekerja sama dengan 2015, kemudian 2017 yang kedua,
akan panggil untuk yang kedua polisi dalam cyber crime-nya, mudah-mudahan di tahun 2018 ini
kalinya. kemudian dengan Kominfo menjalin akan sukses. Tentu sukses pilkada
Termasuk calon Bupati Cirebon, MoU dengan platform segala harus didukung seluruh komponen
Bawaslu meminta kalau calon macam konteknya untuk mencegah masyarakat dengan peran aktif
FOTO : RUNI/IW 157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 17
itu. Sekarang ini masih dalam tahap
merasa diperas lapor saja kepada
melakukan pengawasan. MP, RIA