Page 13 - MAJALAH 157

LAPORAN UTAMA
LAPORAN UT
AMA

penegak hukum lainnya agar tak dari kultur dan budaya politik yang oleh pendapat Rufinus, bahwa
melanggar prinsip berdemokrasi. ada di Indonesia. Karenanya itu perlu peran partai politik sangat signifikan
Masyarakat pun diminta agar adanya pendidikan politik bagi setiap dalam menyumbang sikap dan
menjadikan tahun politik 2018 dan kalangan agar praktek ini dapat perilaku kadernya dalam pemilu.
2019 sebagai momentum untuk diminimalisir. Pudarnya ideologi Minimnya ideologi partai memicu
membangun sikap politik yang lebih partai politik, menurutnya juga turut para politisi untuk menjadikan aspek
beradab. berkontribusi bagi munculnya mahar ekonomi sebagai alat untuk meraih
Hal ini yang menurutnya politik yang selalu berkembang saat suara.
masih menjadi persoalan dalam pemilihan umum. “Ini yang harus dirapikan, jadi
penegakan hukum politik uang, “Perlu berikan pendidikan tidak hanya UU, tetapi juga partainya.
terlepas dari perbedaan pendapat politik pada siapapun Kalau saya Yang menjadi bandar siapa kalau
tentang politik uang, seluruh pihak sebagai anggota DPR diberi dana bukan pengusaha, hal ini harusnya
sepakat untuk tidak menghalalkan reses untuk ke dapil, itu harus clear dibatasi, “ sambung Rufinus.
politik uang. “Contoh, bagaimana pertanggungjawabannya harus Politisi Hanura ini pun
kita menjustifikasi terminologi jelas dalam rangka memberikan melanjutkan bahwa subjek dalam
money politic kalau kita tidak tahu pendidikan politik kepada politik uang ini harus diperjelas,
siapa pelaku, karena pada saat masyarakat,” jelas politisi asal dapil karena jika hal itu masih absurd maka
nanti dikatakan ini money poiltic Sumut itu. akan sulit penegak hukum menindak
bagaimana prosesnya, apakah ini Isu tentang mahar politik tegas pelaku politik uang. Karena
masuk pidana umum atau pidana mencuat usai pernyataan yang kerap kali hal itu dilakukan oleh
relawan atau masyarakat umum itu
sendiri. “Subjek yang diatur sebagai
Yang jadi persoalan money politic itu siapa? Karena tidak
adalah bahwa setiap mungkin dilakukan oleh calon. Harus
ada underline dibawah,” ungkapnya.
warga negara yang mudah Ia pun mengakui bahwa
terpengaruh terhadap sistem politik yang berbiaya
iming-iming uang untuk mahal ini membuat demokrasi
berhadapan dengan kekuatan
kemudian diarahkan finansial. Kebijaksanaan dari calon
untuk memilih calon pemimpin sangat diperlukan
tertentu. Ini yang membuat dalam mengantisipasi politik uang.
“Apakah ini yang mau kita harapkan,
para calon kepala daerah demokrasi tidak berhadapan dengan
rela mengeluarkan finansial iya, tapi janganlah dalil ini
uangnya untuk dijadikan untuk merampok uang
negara (terkait penambahan SDM
mendapatkan suara. FOTO : RUNI/IW atas putusan MK),” ungkapnya.
Dalam konteks sistem politik,
Indonesia menganut one man
khusus. Terminologinya sudah tidak dikeluarkan La Nyalla beberapa hari one vote membuat seorang
jelas,” jelas Rufinus. lalu. Sebagaimana diketahui, mahar warga negara memiliki hak dalam
Dalam beberapa kasus politik politik dilarang berdasarkan UU melakukan pemilihan terhadap
uang, sering terjadi sehingga ini perlu Pilkada, partai politik pun dilarang pemimpin. Yang jadi persoalan
diantisipasi agar memberikan efek menerima imbalan dalam bentuk adalah bahwa setiap warga
jera, meskipun perdebatan tentang apa pun selama proses pencalonan negara yang mudah terpengaruh
definisi politik uang masih belum Pilkada 2018. terhadap iming-iming uang untuk
ada kesepakatan. Politisi Hanura ini kemudian diarahkan untuk memilih
menilai, jika terbukti partai politik Mahar Politik Akibat Sistem calon tertentu. Ini yang membuat
memberlakukan mahar bagi calon Politik? para calon kepala daerah rela
kepala daerah yang diusung pada Banyak yang beranggapan bahwa mengeluarkan uangnya untuk
Pilkada Serentak 2018, maka partai politik uang yang marak tak lepas mendapatkan suara.
tersebut dapat dikatakan gagal dari pengaruh sistem politik yang Dalam konteks demokrasi, hal
membina kader. memicu para calon berbondong- itu tidak bisa dibenarkan karena
“Kalau ada partai yang bondong rela menghabiskan idealnya masyarakat dalam memilih
mengusung kadernya dan harus kekayaannya untuk mendapatkan pemimpin lebih mengutamakan
dimahari, maka partai itu gagal suara. Nirideologisasi partai politik aspek kredibilitas, visi, misi serta
didalam membina kader,” tegas juga memiliki peran dalam adanya kemampuan calon dalam mengelola
Rufinus. Ia pun mengungkapkan politik dalam pemilihan umum. suatu daerah, bukan karena adanya
adanya mahar politik itu tidak lepas Hal ini yang kemudian diafirmasi pemberian uang. HS, RNM

157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 13