Page 9 - MAJALAH 157
P. 9
LAPORAN UT
LAPORAN UTAMA
AMA
sekarang sudah diatur dalam UU, yang sangat diharamkan. koordinasi yang lebih solid antar
saya kira sudah lebih ketat, yang “Kalau masih dalam batas wajar kementerian dan lembaga dalam
memberi atau menerima bisa ketika mengumpulkan orang, lalu penyelenggaran Pilkada Serentak
terkena sanksi. diberikan konsumsi atau bantuan 2018, baik dalam pelaksanaan
Fadli mengajak aparat penegak untuk transportasi itu wajar. Yang tiap tahapan maupun dalam
hukum agar menegakkan hukum tidak wajar itu membeli suara, vote hal penegakan hukum atas
dengan adil. Dia pun merasa perlu buying, ini dikasih amplop untuk berbagai hal yang terjadi, guna
adanya investigasi khusus baik dari dibeli suara itu yang tidak boleh,” mengefektifkan Sentra Penegakan
Bawaslu maupun aparat penegak ujar Fadli. Hukum Terpadu (Gakkumdu).
hukum untuk mengusut kasus Legislator dapil Bogor ini pun “Semua Aparat Sipil Negara
politik uang tersebut. mengapresiasi atas dibentuknya (ASN), TNI dan Polri senantiasa
“Saya rasa aparat hukum harus Satgas Anti Politik Uang, ia pun menjaga netralitas dan menjaga
menegakkan hukum terkait hal itu. mendorong agar lembaga ini profesionalitas serta menghindari
Pembagian sembako masif dan dapat bekerja secara baik. Jangan abuse of power. Semua pihak
brutal harus ada investigasi dari sampai hanya ada lembaganya tapi yang berkompetisi maupun
Bawaslu dan penegak hukum. Dan fungsinya tidak berjalan. “Satgas penyelenggara untuk mematuhi
kita minta juga masyarakat harus Politik Uang ini bagus yang penting peraturan pelaksanaan kampanye.
dapat mencegah politik tersebut,” bukan ada organisasinya, tetapi Hal itu guna mencegah politik uang,
ujarnya. bagaimana ini mampu bergerak kampanye hitam, isu SARA yang
Politisi Gerindra ini pun dapat mengancam kesatuan dan
meminta Bawaslu untuk mampu persatuan,” papar Fadli,
menegakkan aturan yang sudah ... fenomena politik Ia pun mendorong bahwa
dibuat, ia mencontohkan bahwa uang harus diamati semua persoalan dan hambatan
perilaku politik uang di Pilkada teknis terkait penyelenggaraan
DKI Jakarta yang begitu masif dengan cermat, Pilkada dapat segera
namun tidak mendapat tindakan pengkategorisasian dirampungkan. Komitmen
tegas dari aparat. Kasus Pilkada semua pihak sangat diperlukan
DKI perlu menjadi bahan evaluasi. politik uang harus dalam mensukseskan Pilkada
Ia pun menyoroti, penegakkan dilakukan secara ini, baik pemerintah, DPR serta
hukum harus menjadi lebih baik penyelenggara pemilu hingga
menghadapi Pilkada 2018. definisi yang media masa.
“Ke depan dengan aturan baku dan jelas. “Segala hambatan teknis
yang ada tidak boleh lagi terjadi Jangan sampai ada dan administrasi termasuk
politik uang terutama di masa- penganggarannya dapat segera
masa kampanye, pemilihan dan pemelintiran definisi diselesaikan untuk kelancaran
seterusnya. Penegak hukum tentang politik uang. penyelenggaraan Pilkada Serentak
dan Bawaslu seharusnya bisa 2018. Terakhir, pemerintah dan
menegakkan aturan jangan penyelenggara pemilu diminta
sampai seperti Pilkada DKI banyak untuk mencegah dan menindak hal menangani keterlibatan media
sembako dikirim ke rumah, seperti itu dan jangan ada tebang masa dan media sosial secara
begitu telanjang tetapi tidak ada pilih,” tegasnya. antisipatif dan profesional serta
pencegahan penindakan. Jadi Ia pun mendorong pada semua mengutamakan prinsip keadilan
tidak boleh berpihak hukum harus pihak untuk mampu menjadi dan netralitas,” tambahnya
ditegakkan,” jelas Fadli. elemen dalam mewujudkan Pilkada Termasuk masyarakat dihimbau
Ia pun menyoroti bahwa yang berkualitas. karena Pilkada untuk tidak tergiur dengan iming-
fenomena politik uang harus merupakan sarana kedaulatan iming uang untuk kemudian
diamati dengan cermat, rakyat. Atas tujuan tersebut, diarahkan untuk memiliki pasangan
pengkategorisasian politik uang maka DPR telah melakukan rapat calon tertentu. Jika hal itu dilakukan
harus dilakukan secara definisi yang konsultasi dengan pemerintah maka akan merusak esensi
baku dan jelas. Jangan sampai ada beberapa waktu lalu. demokrasi yang berkeadaban.
pemelintiran definisi tentang politik Fadli mengatakan, rapat Masyarakat pun dihimbau
uang. konsultasi juga menyepakati adanya untuk mengutamakan prinsip
Misalnya, ketika seorang calon pemetaan yang lebih komprehensif kredibilitas dalam menentukan
kepala daerah mengumpulkan terhadap daerah yang berpotensi calon pemimpinnya. Jangan sampai
masa, maka dengan memberikan rawan konflik dan keamanan. “Kami proses demokrasi dirusak oleh
konsumsi atau bantuan transportasi mendukung langkah-langkah yang perilaku politik uang yang justru
itu menurut Fadli adalah hal yang telah, sedang serta akan dilakukan membuat masyarakat terjerumus
wajar. Ia menegaskan yang tidak Kapolri,” ujar Fadli. dan dirugikan selama lima tahun
wajar adalah dengan membeli DPR dan pemerintah telah akibat pemimpin yang tidak tepat.
suara dengan uang, jual beli suara sepakat untuk perlu dilakukannya HS, RMN
157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 9
