Page 6 - MAJALAH 157

POLITIK UANG

HARUS

DIHENTIKAN

Fenomena politik uang masih menjadi persoalan penegak hukum bertindak tegas
dalam mengusut politik uang
yang dikhawatirkan kembali muncul di Pilkada serentak ini. Terkait persoalan ini, Fadli
2018, betapa tidak pelaksanaan Pilkada 2018 banyak mengajak aparat penegak hukum
agar menegakkan hukum dengan
dinilai sebagai pemanasan menjelang Pemilu serentak adil. Dia pun merasa perlu adanya
2019. Karenanya, banyak pengamat yang memprediksi investigasi khusus baik dari Bawaslu
maupun aparat penegak hukum
gejala politik uang masih akan tetap untuk mengusut kasus politik uang
tersebut.
membayangi Pilkada 2018. Politisi Gerindra ini pun
meminta Bawaslu untuk mampu
emikian juga halnya dari konsituen dengan mengadakan menegakkan aturan yang sudah
Wakil Ketua DPR Fadli atau menjanjikan atau memberikan dibuat, ia mencontohkan bahwa
Zon yang menilai uang. perilaku politik uang di Pilkada DKI
potensi politik uang Namun, Fadli Zon meyakini Jakarta yang begitu massif namun
Dselalu ada sehingga bahwa saat ini dirinya sudah bisa tidak mendapat tindakan tegas
penyelenggara pemilu dituntut sedikit lega karena UU sudah dari aparat. Kasus Pilkada DKI perlu
mampu meminimalisir tindakan mengatur lebih ketat larangan menjadi bahan evaluasi. Ia pun
ini. Potensi politk uang selalu ada politik uang. Tinggal bagaimana menyoroti, penegakan hukum harus
dengan memanfaatkan kelemahan penyelenggara pemilu dan menjadi lebih baik menghadapi

6 PARLEMENTARIA 157 XLVIII 2018