Page 5 - MAJALAH 157
P. 5

Tumpang Tindih

                                                                                  Status Tanah



                                                                               Pengaduan terkait tanah garapan
                                                                               berdasarkan Surat Kepala Kantor
                                                                               Pertanahan Kota Palangkaraya tentang
                                                                               Pernyataan Menggarap Tanah Negara.
                                                                               Tanah tersebut kemudian diserahkan
                                                                               kepada istri pengadu untuk dimintakan
                                                                               Surat Penyerahan Tanah (SPT) kepada
                                                                               Pemkot Palangkaraya sekaligus
                                                                               dilakukan perubahan sertifikat hingga
                                                                               akhirnya terbit 5 SPT (5 petak) a.n istri
                                                                               pengadu.
                                                                                  Adapun permasalahannya adalah
                                                                               Berdasarkan SPPT tersebut diajukan
                                                                               SHM untuk keseluruhan petak tanah,
                                                                               dan baru diterbitkan SHM untuk petak 4
                    Penyalahgunaan Jabatan                                     dan 5, sementara petak 3 dalam proses,
                                                                               namun petak 1 dan 2 pihak kantor
                                                                               Pertanahan tidak dapat menerbitkan
            Pengaduan terkait penyalahgunaan jabatan dan permohonan pengelolaan   dengan alasan lokasi nya tumpang
            pasar Medan. Permasahan bermula adanya surat Direksi PD Pasar Kota Medan   tindih dengan hak pakai a.n. teradu.
            yang  memberi peluang kepada TNI untuk menempati posisi jaga malam    Atas kejadian tersebut Pengadu
            melalui koperasi. Dengan diterbitkannya Surat Direksi tersebut karena adanya   kecewa dan pengajuan kemudian
            kepentingan memaksa, sehingga pengelolaan pasar untuk sementara dialihkan   mengajukan gugatan ke PN
            kepada Koperasi. Menurut informasi Dirut PD Pasar telah ditekan oleh oknum   Palangkaraya dan mengajukan Banding
            TNI. Akibat pengalihan tersebut, maka banyak pengangguran dan kemiskinan.   PT. dengan amar keputusan tetap
            Menurut pengadu dalam menjalankan tugas dan kewajiban Prajurit berpedoman   menguatkan keputusan PN, terkait
            pada kode Etik Prajurit  dan Kode Etik Perwira, yang pada intinya wajib bersikap   hal tersebut pengadu memohon
            ramah terhadap-Rakyat dan tidak merugikan rakyat, dan  dilarang terlibat dalam   pengawasan terhadap Majelis Hakim
            kegiatan bisnis.                                                   yang menangani perkara tersebut.


                                                             Diskriminasi Gaji
               Pengaduan terkait tidak
               dibayarkannya gaji Direksi dan   dan Jabatan pada Perusahaan
               Komisaris di perusahaan swasta
               yang pengangkatannya didukung
               dengan risalah RUPS, Akta Notaris
               dan Pengesahan Menkumham,
               sehingga jabatan tersebut                                       pengadu sebagai Direksi dan
               legal. Permasalahan bermula                                     Komisaris dilakukan tidak sesuai
               keputusan RUPS, hanya Direksi                                   dengan UU No. 40 Tahun 2007
               WNA yang dibayarkan gajinya                                     tentang Perseroan Terbatas karena
               sedangkan untuk karyawan WNI                                    tanpa sepucuk surat pun dan tidak
               tidak sehingga  menimbulkan                                     jelas secara resmi sejak kapan,
               diskriminasi,                                                   kemudian pengadu mengirim
                  Pengadu juga menyampaikan                                    surat melalui email kepada Group
               bahwa Pengangkatan direksi                                      Chief Executive officer, TMBS
               dan komisaris dilakukan tanpa                                   di Kuala Lumpur tapi tidak ada
               surat penawaran kesediaan, surat                                tanggapan.
               keputusan apapun dan term and                                     Selain itu juga melaporkan
               Condition, tidak ada peraturan                                  kasus tersebut  ke Komisi Nasional
               perusahaan maupun penjelasan                                    Hak Asasi  Manusia, namun sampai
               resmi tentang tidak dibayarkannya                               saat ini belum ada tanggapan.
               gaji/honor Direksi dan Komisaris                                Mohon agar DPR membantu
               oleh pemilik, pemberhentian                                     menyelesaikan permasalahan
                                                                               tersebut.

                                                                               157 XLVIII 2018  PARLEMENTARIA  5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10