Page 5 - MAJALAH 157

Tumpang Tindih

Status Tanah

Pengaduan terkait tanah garapan
berdasarkan Surat Kepala Kantor
Pertanahan Kota Palangkaraya tentang
Pernyataan Menggarap Tanah Negara.
Tanah tersebut kemudian diserahkan
kepada istri pengadu untuk dimintakan
Surat Penyerahan Tanah (SPT) kepada
Pemkot Palangkaraya sekaligus
dilakukan perubahan sertifikat hingga
akhirnya terbit 5 SPT (5 petak) a.n istri
pengadu.
Adapun permasalahannya adalah
Berdasarkan SPPT tersebut diajukan
SHM untuk keseluruhan petak tanah,
dan baru diterbitkan SHM untuk petak 4
Penyalahgunaan Jabatan dan 5, sementara petak 3 dalam proses,
namun petak 1 dan 2 pihak kantor
Pertanahan tidak dapat menerbitkan
Pengaduan terkait penyalahgunaan jabatan dan permohonan pengelolaan dengan alasan lokasi nya tumpang
pasar Medan. Permasahan bermula adanya surat Direksi PD Pasar Kota Medan tindih dengan hak pakai a.n. teradu.
yang memberi peluang kepada TNI untuk menempati posisi jaga malam Atas kejadian tersebut Pengadu
melalui koperasi. Dengan diterbitkannya Surat Direksi tersebut karena adanya kecewa dan pengajuan kemudian
kepentingan memaksa, sehingga pengelolaan pasar untuk sementara dialihkan mengajukan gugatan ke PN
kepada Koperasi. Menurut informasi Dirut PD Pasar telah ditekan oleh oknum Palangkaraya dan mengajukan Banding
TNI. Akibat pengalihan tersebut, maka banyak pengangguran dan kemiskinan. PT. dengan amar keputusan tetap
Menurut pengadu dalam menjalankan tugas dan kewajiban Prajurit berpedoman menguatkan keputusan PN, terkait
pada kode Etik Prajurit dan Kode Etik Perwira, yang pada intinya wajib bersikap hal tersebut pengadu memohon
ramah terhadap-Rakyat dan tidak merugikan rakyat, dan dilarang terlibat dalam pengawasan terhadap Majelis Hakim
kegiatan bisnis. yang menangani perkara tersebut.

Diskriminasi Gaji
Pengaduan terkait tidak
dibayarkannya gaji Direksi dan dan Jabatan pada Perusahaan
Komisaris di perusahaan swasta
yang pengangkatannya didukung
dengan risalah RUPS, Akta Notaris
dan Pengesahan Menkumham,
sehingga jabatan tersebut pengadu sebagai Direksi dan
legal. Permasalahan bermula Komisaris dilakukan tidak sesuai
keputusan RUPS, hanya Direksi dengan UU No. 40 Tahun 2007
WNA yang dibayarkan gajinya tentang Perseroan Terbatas karena
sedangkan untuk karyawan WNI tanpa sepucuk surat pun dan tidak
tidak sehingga menimbulkan jelas secara resmi sejak kapan,
diskriminasi, kemudian pengadu mengirim
Pengadu juga menyampaikan surat melalui email kepada Group
bahwa Pengangkatan direksi Chief Executive officer, TMBS
dan komisaris dilakukan tanpa di Kuala Lumpur tapi tidak ada
surat penawaran kesediaan, surat tanggapan.
keputusan apapun dan term and Selain itu juga melaporkan
Condition, tidak ada peraturan kasus tersebut ke Komisi Nasional
perusahaan maupun penjelasan Hak Asasi Manusia, namun sampai
resmi tentang tidak dibayarkannya saat ini belum ada tanggapan.
gaji/honor Direksi dan Komisaris Mohon agar DPR membantu
oleh pemilik, pemberhentian menyelesaikan permasalahan
tersebut.

157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 5