Page 4 - MAJALAH 157

ASPIRASI

Pengawasan Pengelolaan SHM Penutupan
di Kantor Pertanahan Sebuah

Akper

di Jayapura

Pengaduan terkait
keberatan atas SK
Menristekdikti tentang
penutupan salah satu
Akademi Perawat (Akper)
di Jayapura. Permasalahan
bermula bahwa pengadu
sebagai penyelenggara
Akper tersebut yang
telah mendapatkan ijin
penyelenggaraan program
studi keperawatan jenjang
program Diploma III (D-III)
selama 2 (dua) tahun.
Pengaduan terkait permohonan pengawasan kinerja kantor Pertanahan yang Penutupan program
tumpang tindih dalam pengelolaan Surat Hak Milik (SHM). Permasalahan bermula studi Keperawatan
dari tanah milik masyarakat di Kabupaten Bogor dikuasai oleh pihak swasta. Program Diploma Tiga dan
Menurut pengadu seharusnya ijin lokasi tersebut tidak terkena pada lokasi tanah pencabutan izin pendirian
milik klien pengadu karena selama ini yang bersangkutan belum melepaskan hak Akademi Keperawatan
kepada pihak swasta tersebut. Sebagaimana lazimnya permasalahan tersebut
dilakukan pendaftaran tanah yang merupakan kegiatan oleh pemerintah sebagai tersebut disebabkan tidak
bukti pemeliharaan data data fisik dan yuridis atas tanah dan rumah susun. serta memenuhi standar minimal
untuk memberikan kepastian dan sebagai perlindungan hukum atas tanah dengan syarat pendirian Perguruan
diberikan sertifikat. Tinggi Swasta, seperti
Bahwa pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi hanya memiliki Dosen sebanyak
dapat dilaksanakan jika secara nyata telah ditemukan adanya kekeliruan, upaya 6 (enam orang), dan atas
perbaikan data adaministrasi tidak memungkin dilaksanakan dan tidak ada sengketa penerbitan SK tersebut.
antara dua pihak atau lebih baik terhadap sertifikat maupun terhadap tanah. Atas kejadian Pengadu
Pendaftaran tanah tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum masih terus berharap agar
kepada pemegang hak, sehingga dalam kasus tersebut perlu penyelesaian melalui Kemenristekdikti berkenan
Kantor Pertanahan Kab. Bogor baik diselesaikan melalui pengadilan maupun diluar untuk mencabut SK
pengadilan. penutupan Akper tersebut

Pembangunan SMKN

di Atas Fasum Perumahan

Pengaduan terkait Rencana hendak membayar perpanjangan
pembangunan SMKN Kota Bekasi sewa, pihak Pemkot Bekasi
di lahan Fasum seluas 4000 M2 menolaknya yang ditindaklanjuti
yang disediakan oleh pengembang dengan mengirim surat yang intinya
perumahan. berdasarkan Surat meminta TKI maupun SDI segera
Rekomendasi Bupati lahan fasum pindah lokasi karena lahan akan
tersebut digunakan untuk kegiatan digunakan untuk membangun
sekolah Islam (TKI dan SDI), pemanfatan SMKN. Hal tersebut memicu
tanah tersebut pengadu berkewajiban keresahan warga dan berharap
untuk membayar sewa lahan setiap Walikota memilih tempat lain
tahunnya. yang merupakan lahan kosong
Permasalahan bermula pada saat milik Pemkot Bekasi yang belum
pihak Yayasan TKI dan SDI tersebut diberdayakan.

4 PARLEMENTARIA 157 XLVIII 2018