Page 7 - MAJALAH 157

PROLOG

Pilkada 2018.
Sementara itu, Ketua Komisi
II DPR Zainudin Amali mengakui
praktik politik uang sudah ada tiga kondisi yang akan memengaruhi pilkada
berlangsung sejak dulu, namun dan menjadi potensi sumber kerawanan pilkada.
sekarang ini makin masif. Komisi
II bahkan memperkirakan pada Yaitu maraknya politik uang, penggunaan isu-isu
pilkada serentak 2018 ini, ada tiga
kondisi yang akan memengaruhi sara yang akan kian kelihatan dan kampaye hitam
pilkada dan menjadi potensi sumber
kerawanan pilkada. Yaitu maraknya (black campaign) di media sosial.
politik uang, penggunaan isu-isu
sara yang akan kian kelihatan dan
kampaye hitam (black campaign) di
media sosial. juga turut berkontribusi bagi UU Pilkada memberi kewenangan
Zainudin menilai untuk munculnya mahar politik yang lebih kepada Bawaslu, untuk bisa
mengatasi masalah tersebut, KPU selalu berkembang saat pemilihan mengeksekusi sampai ke bawah.
dan Bawaslu sudah mengeluarkan umum. Selain memberikan kewenangan
peraturan termasuk sanksi terhadap Demikian juga disampaikan lebih kepada Bawaslu, pihaknya
kampanye negatif, tentang sara Anggota Komisi II Sirmadji bahwa juga sangat mengapresiasi langkah
dan media sosial. Terkait hal itu, Komisi II telah bersepakat bahwa Kepolisian Republik Indonesia
Komisi II telah meminta Bawaslu money politic adalah musuh (Polri) bersama Komisi Pemeriksa
dan KPU perketat pengawasan dan utama yang harus dihentikan, hal Keuangan (KPK) yang bersepakat
bahkan kepolisian serta KPK sudah membentuk satuan tugas (Satgas)
menggagas membentuk Satgas Anti Money Politic guna mengawal
Anti Poliitik Uang. Intinya, Komisi II Money Politic jalannya proses demorkasi terhindar
sepakat untuk memerangi politik sebagai musuh dari perbuatan money politik.
uang dan kampanye hitam pada utama, karena Ketua Bawaslu Abhan
Pilkada Serentak. dalam keterangannya juga akan
Anggota Komisi II Rufinus proses itu melakukan langkah antisipasi
Hotmaulana Hutauruk juga melahirkan kandidat politik uang dan black campaign
menyatakan praktek politik uang yang asal menang, (kampanye negatif) dengan
ini harus segera dikurangi agar melakukan sosialisasi regulasi
demokrasi menghasilkan pemimpin asal punya suara kepada seluruh stake holder pilkada
yang sesuai dengan kebutuhan banyak, melalui serentak 2018 baik masyarakat,
suatu daerah. Kualitas demokrasi parpol dan stake holder lainnya.
Indonesia pun bisa menurun karena proses imbalan Kegiatan lainnya adalah melakukan
banyaknya praktik menyimpang dalam bentuk uang. upaya pencegahan.
dalam tiap perhelatan pemilihan Ini merusak tatanan Namun demikian kalau terjadi
umum. pelanggaran tindak pidana money
Dalam beberapa kasus politik demokrasi, harus politic dan black campaign tentu
uang, sering terjadi sehingga ini dihentikan. akan melakukan penegakan hukum.
perlu diantisipasi agar memberikan Dalam konteks pidana pemilu maka
efek jera, meskipun perdebatan ada sentra penegakan hukum
tentang definisi politik uang masih ini pun diatur melalui Undang- terpadu (Gakumdu) ada polisi dan
belum ada kesepakatan. Politisi Undanng (UU) tentang Pilkada jaksa. Fungsi koordinasi Bawaslu
Hanura ini menilai, jika terbukti dengan memberikan kewenangan di situ karena yang menentukan
partai politik memberlakukan mahar lebih kepada Badan pengawas bisa pidananya berlanjut atau tidak
bagi calon kepala deerah yang Pemilihan Umum (Bawaslu), serta ya harus keputusan tiga Lembaga,
diusung pada Pilkada Serentak memberikan sanksi tegas tidak Panwas, kepolisian dan kejaksaan.
2018, maka partai tersebut dapat hanya pada pelaku tetapi juga Butuh kerjasama dari berbagai
dikatakan gagal membina kader. penerima money politic. pihak guna meminimalkan tindak
Ia pun mengungkapkan adanya Sirmadji menempatkan Money politik uang, begitu juga masyarakat
mahar politik itu tidak lepas dari Politic sebagai musuh utama, diminta untuk tidak menerima
kultur dan budaya politik yang karena proses itu melahirkan segala bentuk tawaran uang
ada di Indonesia. Karenanya itu kandidat yang asal menang, asal sebagai syarat untuk memiliki calon
perlu adanya pendidikan politik punya suara banyak, melalui proses tertentu. Kesadaran masyarakat
bagi setiap kalangan agar praktek imbalan dalam bentuk uang. Ini juga tak kalah pentingnya selain
ini dapat diminimalisir. Pudarnya merusak tatanan demokrasi, harus tindakan tegas penyelenggara
ideologi partai politik, menurutnya dihentikan. Maka dari itu, dalam pilkada. TIM LAPUT

157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 7