Page 11 - MAJALAH 157
P. 11
LAPORAN UT AMA
LAPORAN UTAMA
dan kampanye hitam pada Pilkada
Serentak.
Ditambahkannya, kelima daerah
yang diperkirakan rawan politik
uang adalah Provinsi Sumatera
Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah,
Jawa Timur dan Provinsi Riau.
Menurut Zainudin Amali, kalau
praktik politik uang dibiarkan, maka
akan menjalar ke mana-mana
dan bisa menjadi kanker bagi
demokrasi. “Itu embrio dari korupsi,”
ujarnya lagi.
Ditanya tentang upaya
pencegahan praktik tercela ini,
kata Zainudin sudah ada baik
di Peraturan Bawaslu maupun FOTO : RUNI/IW
Peraturan KPU, kemudian juga
Kepolisian. Sedangkan Komisi II,
berfungsi melaksanakan fungsi hukum selanjutnya. Meski kita pidana penyuapan.
dewan. “Kita tidak mengeksekusi dengar, kita rasakan tetapi untuk Zainudin menambahkan,
bagaimana pencegahan dan membuktikannya tidak mudah tidak menutup kemungkinan
penindakannya sebab ranah karena yang memberikan dan ketiga hal itu juga terjadi di kota-
Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan,” menerima sama-sama diam kecuali kota besar lainnya. “Di indeks
ungkap politisi Golkar dapil Jatim ini. kalau ada yang kecewa salah kerawanan, di daerah Aceh, Papua,
satunya. “Kalau ada yang kecewa Kalimantan Barat dan tidak tertutup
Mahar Politik silahkan saja laporkan ke Bawaslu kemungkinan daerah-daerah yang
Sedangkan terkait dengan dan aparat hukum lainnya sehingga penduduk besar seperti Pulau
mahar politik, dia mengakui bisa didorong pada pelanggaran Jawa, ada tiga Provinsi Jawa Barat,
susah. “Kita bisa mendengarkan, pilkada dan bahkan bisa masuk Jawa Timur, Jawa Tengah,” ujar
merasakan tapi untuk Zainudin.
membuktikannya susah sehingga ... kalau praktik politik Ia menegaskan, daerah-daerah
tidak bisa diproses. Kecuali uang dibiarkan, maka tersebut akan menjadi perhatian
pelakunya mengadu ke aparat bagi aparat penegak hukum dan
hukum dan bisa menjadi delik akan menjalar ke mana- Bawaslu. “Menurut kami jadi perlu
aduan,” kilahnya. mana dan bisa menjadi perhatian,” imbuh dia.
Tetapi kalau yang memberi Menjawab pertanyaan mengenai
dan menerima diam-diam saja kanker bagi demokrasi. “Itu kesiapan Polri terkait persiapan
maka nggak mungkin diproses embrio dari korupsi, pengamanan Pilkada Serentak
2018, pihaknya sudah menggelar
pertemuan dengan Pimpinan Polri.
“Setelah mendengarkan pemaparan
salah satu aparat penegak hukum
tersebut, kami yakin dengan
kematangan persiapan itu Polri bisa
memberikan rasa aman kepada
masyarakat,” ujarnya.
Selain menggelar rapat dengan
Polri, Komisi II mengundang semua
pemangku kepentingan yang
terkait dengan Pilkada Serentak
diantaranya Mendagri, KPU,
Bawaslu, PKPU, Menkumham
berkaitan dengan verifikasi faktual
parpol peserta pemilu kepala
daerah serentak. Juga mengundang
FOTO : RUNI/IW yang mengantisipasi munculnya
Menteri Komunikasi dan Informasi
kampanye negatif lewat media
Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali sosial. MP, RIA
157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 11
