Page 12 - MAJALAH 157
P. 12
LAPORAN UTAMA
RUFINUS HUTAURUK
Anggota Komisi II DPR RI
Politik Uang
Sangat Diharamkan
Partai politik memiliki kedudukan dan peran yang memiliki fungsi legislasi terkait
strategis dalam berjalannya demokrasi di Indonesia. kepemiluan. Semua pihak di DPR
pun sepakat untuk menolak adanya
Hampir sulit seorang memenangkan kontestasi perilaku politik uang dalam pilkada.
demokrasi tanpa melalui kendaraan partai politik. Partai Anggota Komisi II DPR RI
Rufinus pun menyatakan penolakan
politik ini pula satu-satunya yang berhak mengusulkan kerasnya terhadap politik uang, hal
calon presiden dan wakil presiden itu pun sudah diatur oleh UU dan
diberikan hukuman yang terbukti
(Pasal 6A ayat 2 UUD 1945). melakukannya. “Jadi sebenarnya
kalau menurut pandangan saya
artai politik memiliki tugas pribadi money politic itu sangat
dalam menghadirkan figur diharamkan. Hanya persoalannya
karismatik untuk dijadikan pada saat kita membuat UU No 7
pemimpin di suatu daerah Tahun 2017 tentang Pemilu maupun
Pataupun di tingkat nasional. UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada
Namun fungsi kaderisasi tersebut itu tidak secara jelas mendefiniskan
sedikit terganggu dengan adanya apa yang dimaksud dengan money
perilaku politik uang yang kerap politic bahkan pada saat itu sempat
terjadi dalam setiap pemilihan. terjadi debat yang sangat dalam,
Penyelenggara pemilu pun karena saat itu pertentangan
dituntut untuk lebih mampu antara partai lebih kepada justifikasi
menghadapi persoalan politik uang pendekatan politik,” jelas Rufinus.
yang selalu menjadi persoalan Praktek politik uang ini harus
dalam setiap pemilu di Indonesia. segera dikurangi agar demokrasi
Karenanya ini menjadi perhatian menghasilkan pemimpin yang sesuai
Komisi II DPR dengan kebutuhan suatu daerah.
selaku pihak Kualitas demokrasi Indonesia pun
yang bisa menurun karena banyaknya
praktik menyimpang dalam tiap
perhelatan pemilihan umum.
Beberapa contoh maraknya kasus
politik uang, dominasi pemodal,
dan potensi konflik saat Pilkada
di berbagai daerah yang
seringkali mencederai
semangat demokrasi.
Meskipun sistem
demokrasi yang
diterapkan di
Indonesia melalui
pemilu langsung
telah sesuai dengan
semangat kedaulatan
rakyat.
Hal yang menyimpang dan
keluar dari koridor demokrasi, harus
ditindak tegas oleh Bawaslu maupun
12 PARLEMENTARIA 157 XLVIII 2018
