Page 18 - MAJALAH 157

SUMBANG SARAN

Melepas Jerat

Politik Uang

TITI ANGGRAINI
Direktur Eksekutif Perkumpulan
untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

2018 dianggap tahun
politik yang amat
menentukan perjalanan
demokrasi Indonesia.
Di tahun ini, dua agenda
elektoral memasuki
fase krusial.

ertama, pemilihan kepala
daerah dan wakil kepala
daerah (pilkada) serentak
gelombang ketiga yang
P akan berlangsung di
171 daerah. Meliputi 17 provinsi, 115
kabupaten, dan 39 kota. Bahkan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah
menetapkan Rabu, 28 Juni 2018 sebagai pemilih pilkada 2018. Krusialnya tahun penyelenggaraan pemilu. Diperburuk
hari pemungutan dan penghitungan politik 2018 jadi tantangan tersendiri dengan melemahnya komitmen
suara pilkada. bagi penyelenggara, peserta, dan ideologis partai untuk bersaing secara
Kedua, pemilu legislatif untuk pemangku kepentingan pemilu, untuk kompetitif dan demokratis. Politik
memilih anggota DPR, DPD, DPRD terus menjaga animo dan kepercayaan memang perlu biaya. Mengelola partai,
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota publik atas keseluruhan tahapan memenangkan pemilu, membina
yang akan diselenggarakan serentak yang berlangsung. Terutama, di konstituen, mengkonsolidasi pemilih,
dengan pemilu presiden dan wakil tengah kejenuhan pada proses politik kesemuanya membutuhkan dukungan
presiden pada tahun 2019, dimana yang dianggap lekat dengan hal-hal pendanaan. Mirisnya, pembiayaan
tahapan pentingnya sebagian besar destruktif. pemilu dan pilkada makin bengkak dan
berlangsung di 2018. Antara lain, cenderung tak rasional saat keinginan
pemutakhiran data pemilih, penetapan Politik Biaya Tinggi “yang penting menang” menjadi segala-
parpol peserta pemilu, pencalonan Orang kerap kali mengasosiasikan galanya. Terjadi dominasi mentalitas
anggota legislatif, pencalonan presiden politik dengan korupsi dan upaya “siap menang dan tidak siap kalah”.
dan wakil presden, juga kampanye. memperkaya diri sendiri (Edelman Merebut kekuasaan dan berkuasa
KPU sudah pula memutuskan hari Insights, 2013). Konotasi ini muncul jadi orientasi utama. Pemilu dan
pemungutan dan penghitungan suara, bukan tanpa sebab. Kasus korupsi pilkada tak lagi dimaknai sebagai ikhtiar
yaitu pada Rabu, 17 April 2019. yang menjerat sejumlah kepala daerah, parpol untuk memperjuangkan dan
Pilkada serentak 2018 amat politisi, dan anggota parlemen, jadi membela kepentingan politik anggota,
strategis. Ia jadi pemanasan dan uji ilustrasi yang makin memperkuat masyarakat, bangsa dan negara, serta
mesin bagi parpol sebelum bertarung persepsi negatif tersebut. Korupsi yang memelihara keutuhan NKRI berdasar
di pemilu serentak 2019. Parpol bisa melibatkan aktor politik jadi momok Pancasila dan UUD 1945, sebagaimana
mengetes daya tarung kader dan luar biasa bagi demokrasi. tertuang positif dalam teks berbagai
struktur organiknya melalui kerja- Korupsi politik diyakini sebagai undang-undang yang mengatur
kerja pemenangan dan penjangkauan dampak langsung politik biaya tinggi soal partai politik dan kepemiluan.

18 PARLEMENTARIA 157 XLVIII 2018