Page 21 - MAJALAH 157

PENG A W ASAN
LAPORAN UTAMA

Namun, untuk kepentingan ibadah
ummat Islam dunia, Pemerintah Arab “Memang PPN
Saudi harus lebih bijak memberlakukan terkait dengan
pajak, betapa pun kegiatan ibadahnya
bersinggungan dengan usaha bisnis. Ke kegiatan-kegiatan
depan, sambung Ali, Komisi VIII segera ekonomi atau
menyesuaikan biaya pemyelenggaraan kegiatan antara
ibadah haji (BPIH) sekaligus batas bawah
biaya umroh. produsen dan
Seperti diketahui, untuk biaya umroh konsumen.
sendiri, Komisi VIII dan pemerintah
mematok biaya terendah Rp 20 juta. Pertanyaannya
Dengan kenaikan PPN 5 persen ini adalah apakah
mungkin ada penyesuaian biaya umroh,
sehingga biaya terendah Rp 20 juta jamaah haji dan
bisa terkoreksi. Untuk mengkonfirmasi umroh itu dianggap
semua penyesuaian biaya ini, Komisi VIII
tinggal menunggu pertemuan dengan sebagai jamaah atau
Kemenag untuk membicarakan lebih konsumen, sehingga
dalam dampak kenaikan PPN 5 persen
tersebut. dikenakan pajak
Menurut Ali, jamaah haji dan pertambahan nilai,”
umroh tidak selayaknya ditempatkan
sebagai konsumen dalam dunia bisnis, kemudian menyusun kebijakan baru
sehingga ikut terdampak PPN. Mestinya untuk menyesuaikan dengan kebijakan
mereka ditempatkan dalam kapasitas di Arab Saudi. “Kenaikan pajak itu pasti berdampak
sebagai orang-orang yang sedang Diplomasi dan negosiasi bisa pada semua biaya komponen haji dan
menjalankan ibadah. Tentu ini terbebas dilakukan Pemerintah Indonesia agar umroh. Harus segera diambil terobosan
dari kepentingan bisnis. “Memang tak memberatkan biaya haji termasuk oleh pemerintah melalui duta besarnya
PPN terkait dengan kegiatan-kegiatan juga umroh. Komponen haji perlu di Arab Saudi. Harus ada komunikasi,
ekonomi atau kegiatan antara produsen dihitung kembali. Tapi, selama bisa sehingga mengetahui kenapa ada
dan konsumen. Pertanyaannya dinegosiasikan, BPIH dan Kemenag tak kenaikan PPN 5 persen. Sebelumnya,
adalah apakah jamaah haji dan umroh perlu menaikkan biaya haji. Sementara belum ada gambaran akan ada kenaikan
itu dianggap sebagai jamaah atau kalangan pengusaha biro perjalanan seperti ini. Jadi pengumuman itu sangat
konsumen, sehingga dikenakan pajak juga mendesak kejelasan dari mendadak. Apalagi, ini menjelang
pertambahan nilai,” ujarnya, penuh tanda pemerintah untuk segera menyesuaikan penetapan biaya haji tahun 2018,” papar
tanya. biaya umroh yang mereka kelola, agar politisi Partai Golkar itu.
Kemenag dan Badan Pengelola tak gulung tikar. Ditegaskan Endang, Indonesia
Keuangan Haji (BPKH) perlu Jika menyesuaikan dengan adalah pengirim jamaah haji terbesar di
mengevaluasi kembali bila PPN ini kenaikan PPN 5 persen yang ditetapkan dunia. Harusnya pemerintah Indonesia
berdampak siginifikan pada biaya haji. Di Pemerintah Arab Saudi, maka biaya mampu menego pemerintah Arab Saudi,
tempat yang sama, anggota Komisi VIII minimal Rp 20 juta untuk umroh perlu karena punya posisi tawar yang baik.
DPR RI Endang Maria Astuti menyerukan dikoreksi kembali. Namun, Endang Di sinilah duta-duta pemerintah sangat
pemerintah segera melakukan klarifikasi berharap walau ada kenaikan PPN, tapi menentukan untuk bernegosiasi, apakah
dahulu atas kenaikan PPN 5 persen ini, biaya haji dan umroh tak ikut naik. biaya haji dan umroh akan dinaikkan
atau tidak. Dan kenaikan PPN ini
menyasar pada usaha catering dan hotel
di Arab Saudi yang sangat berpengaruh
terhadap biaya kompenen haji dan
umroh.
“Kalau kenaikan terus dibebankan
kepada jamaah, ini jadi keprihatinan
kita,” ucap Endang, singkat. Pihaknya
mengatakan, calon jamaah haji dan
SuMBEr : WWW.iSlAMpoS.CoM saja bagaimana hasil negosiasi
umroh di tanah air tinggal menunggu
pemerintah dengan otoritas di Arab
Saudi. Mudah-mudahan negosiasinya
bisa menghasilkan berita positif.

Masjid Nabawi MH
157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 21