Page 26 - MAJALAH 157

LEGISLASI

Revisi UU BUMN

Holding dan Anak Perusahaan

Segera Diatur

revisi uu BuMN memasuki babak baru. Harmonisasi sedang dilakukan. Kelak,
persoalan holding BuMN dan anak perusahaannya akan diatur lebih jelas dalam
agenda revisi uu BuMN. Kandidat komisaris utama dan direktur utama sebuah BuMN
juga akan dilakukan fit and profer test di DPR. Ini upaya membatasi kepentingan
politik masuk ke perusahaan plat merah.
dan ekonomi global. Itu harus disikapi
dalam bentuk UU baru,” paparnya.
Agenda revisi yang utama adalah
soal holding. Induk perusahaan
BUMN ini tak tersentuh regulasi
UU No.19/2003. Dalam revisi nanti
persoalan holding akan diatur lebih
detail dan jelas. Menurut politisi Partai
Demokrat ini, isu holding mungkin tak
terpikir saat merumuskan UU BUMN.
Dengan memasukkan holding ke
dalam pasal-pasal revisi nanti, akan
FOTO: OJIE/IW semakin jelas aset negara yang harus
dijaga. Dalam UU lama aset holding

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijaya (F-PD) tidak masuk kekayaan negara.
Dengan masuknya pengaturan
arlementaria menemui Wakil tidak diatur. Isu lain menyangkut holding dalam UU BUMN nanti, akan
Ketua Komisi VI DPR RI Azam anak perusahaan BUMN yang jelas mana perusahaan plat merah
P Azman Natawijana beberapa selama ini tak terkontrol DPR, dan tak dan swasta. Kepemilikan saham
waktu lalu untuk mengetahui progres ketinggalan fit and proper test calon pemerintah yang relatif kecil dalam
pembahasan RUU ini. Dikatakannya, komisaris utama dan direktur utama holding BUMN, jadi perhatian serius
revisi UU No.19/2003 tentang BUMN yang tak pernah dilakukan, kini masuk agenda revisi UU BUMN. “Dalam
sudah masuk ke Badan Legislasi dalam agenda revisi. usulan Menteri BUMN ada saham
(Baleg) DPR untuk kemudian Azam melihat, UU BUMN yang Merah Putih. Tapi, menurut kita belum
dilakukan harmonisasi. Banyak isu ada sekarang sudah tak sesuai lagi cukup untuk mengamankan aset
krusial dalam agenda revisi kali ini. dengan perkembangan kekinian. negara yang ada di sana. Menteri
Lamanya penyusunan agenda revisi, Untuk itu, dipandang perlu merevisi BUMN yang selama ini menempatkan
karena Komisi VI perlu menyesuaikan kembali UU BUMN yang sudah komisaris utama dan dirut juga penuh
dengan perkembangan mutakhir diberlakukan sejak tahun 2003 itu. masalah.”
yang terjadi. Beberapa pasal dan ayat sedang Soal penempatan nama komisaris
“Setelah harmonisasi, segera dilakukan perbaikan. Masukan dari utama dan dirut, revisi UU BUMN
dikembalikan ke Baleg untuk dibawa Baleg pun sudah dimasukkan dalam akan merumuskan pasal tersendiri.
ke Bamus dan didorong sebagai UU rumusan pasal-pasal. “UU ini dibuat Siapa pun nama yang diajukan
hak inisiatif DPR,” kata Azam. Diantara tahun 2003. Sudah tidak sesuai pemerintah untuk menjadi komisaris
isu krusial revisi adalah pengaturan dengan perkembangan situasi bisnis utama dan dirut BUMN, harus
holding yang di UU BUMN sekarang perusahaan-perusahaan milik negara dilakukan uji kelayakan dan kepatutan

26 PARLEMENTARIA 157 XLVIII 2018