Page 19 - MAJALAH 157

SUMBANG SARAN
LAPORAN UTAMA

Akibatnya, setiap cara dihalalkan dan pemilih untuk tidak menggunakan hak ratus juta rupiah) dan paling banyak
semua upaya dilakukan. Termasuk pilih, menggunakan hak pilih dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
pula, menggunakan politik uang. Uang cara tertentu sehingga mengakibatkan Selanjutnya ayat (2) pada Pasal
dijadikan jalan pintas untuk menang. suara tidak sah, dan mempengaruhi 187A mengatur bahwa pidana yang
Uang jadi alat untuk mengumpulkan untuk memilih calon tertentu atau tidak sama diterapkan kepada pemilih yang
suara karena lemahnya basis sosial dan memilih calon tertentu. dengan sengaja melakukan perbuatan
tidak mengakarnya calon di struktur Sanksi tegas diberlakukan bagi melawan hukum menerima pemberian
parpol maupun di masyarakat. Calon calon yang terbukti menjanjikan atau janji sebagaimana dimaksud pada
yang muncul tanpa proses kaderisasi, dan/atau memberikan uang atau ayat (1). Sungguh hukuman berlipat
elitis, dan sekedar mengandalkan materi lainnya untuk mempengaruhi bagi penerima politik uang, berupa
modal besar, memicu penggunaan uang penyelenggara pemilihan dan/atau pidana kumulatif penjara paling sedikit
sebagai cara pemenangan. pemilih, yaitu berdasarkan putusan 36 bulan dan denda paling sedikit
Dalam pilkada, setidaknya ada tiga Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi Rp200.000.000,00. Tentu tak sebanding
bentuk politik uang. Pertama, candidacy administrasi pembatalan sebagai dengan “keuntungan” yang didapat saat
buying atau suap kepada elit parpol pasangan calon oleh KPU Provinsi menerima politik uang, yang berkisar
untuk membeli tiket pencalonan (mahar atau KPU Kabupaten/Kota (vide Pasal puluhan atau ratusan ribu.
politik, sewa perahu, biaya kursi). Kedua, 73 ayat (2) UU 10/2016). Pemberian
vote buying atau jual beli suara pemilih, sanksi administrasi pembatalan sebagai Sinergi Antar Aktor
dengan cara memberikan sejumlah pasangan calon ini, tidak menggugurkan Saking geramnya dengan politik
uang dan/atau barang agar pemilih uang, Kapolri di akhir 2017 bahkan
mengggunakan atau tidak menggunakan Calon yang muncul mengumumkan pembentukan Satuan
hak pilihnya. Uang dan/atau barang Tugas (Satgas) Anti Politik Uang
diberikan di muka atau sebelum tanpa proses berkolaborasi dengan KPK. KPK akan
pemilihan (pra-bayar), maupun setelah kaderisasi, elitis, menangani praktik politik uang yang
pemberian suara selesai dilakukan dan sekedar dilakukan oleh penyelenggara negara,
(pasca-bayar). Dalam beberapa kasus sementara Polri menangani politik uang
uang bahkan diberikan secara bertahap mengandalkan oleh bukan penyelenggara negara atau
sesuai kesepakatan. modal besar, yang bukan merupakan wewenang KPK.
Dan ketiga, suap kepada Satgas bekerja di bawah Badan Reserse
penyelenggara pemilihan maupun memicu penggunaan Kriminal yang bertugas memantau
hakim yang bertugas sebagai pemutus uang sebagai cara aktivitas politik uang sejak masa
perkara kepemiluan. Beberapa anggota penetapan calon hingga tahap putusan
KPU dan pengawas pemilihan di daerah pemenangan. MK. Satgas anti politik uang dibentuk di
diberhentikan oleh Dewan Kehormatan Mabes Polri, Polda, sampai Polres.
Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena sanksi pidana. Artinya selain dibatalkan Ke depan, upaya penegakan
terlibat dalam praktik ini. Bahkan Ketua sebagai calon, pelakunya juga tetap hukum untuk melepaskan pilkada dari
Mahkamah Konstitusi (MK) ditangkap akan dikenai sanksi pidana sesuai UU jerat politik uang harus lebih solid
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 10/2016. dan terkoordinasi antar aktor-aktor
karena berdagang perkara sengketa UU 10/2016 untuk pertama kali negara yang memegang otoritas.
hasil pilkada. Sungguh ironis. dalam sejarah pilkada, tidak hanya Bawaslu, KPU, Polri, KPK harus
Regulasi yang ada bukan tak memberlakukan pemidanaan bagi bersinergi dengan menyusun peta
berupaya mengelimir praktik jahat pelaku (pemberi) politik uang. Penerima kerja bersama memerangi politik uang.
politik uang. Pasal 73 ayat (1) UU politik uang juga dijerat dengan sanksi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, pidana yang sama beratnya. Pasal 187A Keuangan (PPATK) mutlak dilibatkan.
Bupati, dan Walikota secara tegas ayat (1) UU 10/2016 menyebut bahwa Sehingga tidak ada celah bagi politik
mengatur bahwa calon dan/atau setiap orang yang dengan sengaja uang dari tindak tegas aktor negara.
tim kampanye dilarang menjanjikan melakukan perbuatan melawan hukum Selain itu, sosialisasi dan diseminasi
dan/atau memberikan uang atau menjanjikan atau memberikan uang atau pencegahan harus terus diintensifkan
materi lainnya untuk mempengaruhi materi lainnya sebagai imbalan kepada dengan melibatkan seluruh pemangku
penyelenggara pemilihan dan/atau warga baik secara langsung ataupun kepentingan. Masyarakat sipil dan
pemilih. Bahkan ayat (4) Pasal yang tidak langsung untuk mempengaruhi media massa harus dijadikan bagian
sama menegaskan bahwa selain calon pemilih agar tidak menggunakan hak integral dari upaya ini mengingat
atau pasangan calon, anggota parpol, pilih, menggunakan hak pilih dengan daya jangkau mereka yang luas dan
tim kampanye, dan relawan, atau pihak cara tertentu sehingga suara menjadi beragam. Memerangi politik uang tidak
lain juga dilarang dengan sengaja tidak sah, memilih calon tertentu, atau bisa parsial, sektoral, apalagi eksklusif.
melakukan perbuatan melawan hukum tidak memilih calon tertentu dipidana Sebagai ikhtiar “perang”, maka cara yang
menjanjikan atau memberikan uang atau dengan pidana penjara paling singkat 36 digunakan harus benar-benar matang,
materi lainnya sebagai imbalan kepada (tiga puluh enam) bulan dan paling lama terencana, strategis, terstruktur,
warga baik secara langsung ataupun 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda sistematis, dan masif. Sebab, negara
tidak langsung untuk mempengaruhi paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua tidak boleh kalah oleh politik uang.

157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 19