Page 53 - MAJALAH 157

“Diharapkan, Presiden Joko Widodo segera
mengumumkan pendirian Badan pangan Nasional
sesuai dengan amanat Undang Undang 18 Tahun
2012 tentang Pangan sehingga menjadi salah satu
jalan keluar menjawab atas kerisauan masa depan
pangan Indonesia,”

“Pemerintah masih memiliki
tanggung jawab untuk membentuk
badan baru yang menangani
masalah pangan secara nasional.
Pembentukan badan khusus itu dinilai
dapat menyelesaikan persoalan
komoditas pangan yang sedang
ramai dibicarakan,” kata politisi Partai
Demokrat itu.
Michael menjelaskan bahwa
Kedaulatan Pangan adalah konsep
pemenuhan pangan melalui produksi FOTO: DOEH/IW
lokal. Konsep kedaulatan pangan
secara resmi telah menjadi tujuan dan
juga pendekatan dalam pembangunan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
pangan nasional, sebagaimana Michael Wattimena
tercantum dalam UU No. 18 Tahun
2012 tentang Pangan, bersama-sama harga bahan pangan, peningkatan
dengan kemandirian pangan dan kesejahteraan pelaku usaha pangan,
ketahanan pangan. kedaulatan pangan mitigasi gangguan terhadap ketahanan
berkenaan dengan hak dan akses terhadap konsumsi. pangan, dan perbaikan kualitas
petani kepada seluruh sumber daya Kedaulatan pangan dicapai konsumsi pangan dan gizi masyarakat.
pertanian mencakup lahan, air, sarana melalui lima usaha, yaitu peningkatan “Diharapkan, Presiden Joko Widodo
produksi, teknologi, pemasaran, serta produksi pangan pokok, stabilisasi segera mengumumkan pendirian
Badan Pangan Nasional sesuai dengan
amanat Undang Undang 18 Tahun 2012
tentang Pangan sehingga menjadi
salah satu jalan keluar menjawab
atas kerisauan masa depan pangan
Indonesia,” katanya.
Michael melanjutkan, Badan
Pangan Nasional bertujuan mengatur
supply and demand, serta kebijakan-
kebijakan terkait hasil produksi dan
distribusi, juga menetapkan harga baik
pembelian di tingkat petani maupun
pembelian di tingkat pasar.
“Poin pokoknya adalah pemberian
akses dan kontrol yang besar kepada
petani yang selama ini kurang
diperhatikan, yaitu pemberian akses
dan kontrol terhadap lahan pertanian
melalui peningkatan hak penguasaan
lahan melalui reforma agraria dan
FOTO: DOEH/IW benih dengan membangun desa-desa
peningkatan akses, dan kontrol kepada
mandiri benih,” tutup politisi asal dapil
Papua Barat itu. AS

53
PARLEMENTARIA
157 XLVIII 2018 PARLEMENTARIA 53
157 XLVIII 2018