Page 52 - MAJALAH 157

SORO T
SOROTANAN

Stok beras di salah satu Bulog
DPR Tagih Pembentukan

Badan Pangan Nasional

Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, pangan, seperti Kementerian
keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan Pertanian, Kementerian Kelautan dan
Peikanan, Kementerian Perdagangan,
yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, Kementerian BUMN, Kementerian
baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga Sosial, dan Kementerian Keuangan.
Banyaknya lembaga yang terlibat
perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara membuat rentan kendali pengawasan
Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan terlalu luas, pelaksanaannya pun
memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya kurang efektif dan tidak terintegrasi.
Dalam mewujudkan kedaulatan
lokal. pangan, kemandirian pangan,
dan ketahanan pangan nasional,
ebagai negara dengan Michael Wattimena menginginkan Pemerintah diminta segera
jumlah penduduk yang Indonesia berdaulat dalam melaksanakan Undang-Undang
besar dan di sisi lain pemenuhan kebutuhan pangan Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan
memiliki sumber daya dan petani dapat menikmati hasil yang mengamanatkan amanatkan
S alam dan sumber pangan produksinya dengan harga yang baik Pemerintah melakukan pembentukan
yang beragam, Indonesia diharapkan dalam meningkatan kesejahteraannya. Badan Pangan Nasional, yang
mampu memenuhi kebutuhan Untuk itu, DPR selalu menyoroti setiap diharapkan dapat mengatasi problem
pangannya secara berdaulat dan kali pemerintah akan melakukan impor produksi, pengadaan, penyimpanan,
mandiri. Namun, persoalan minimnya pangan. dan distribusi pangan. UndangUndang
ketersediaan pangan dan tingginya Dia menilai kebijakan dan tata No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,
harga pangan, menjadi alasan kelola pangan masih harus dibenahi, Pasal 126 mengamanatkan dibentuk
pemerintah untuk melakukan impor karena tidak terintegrasi dan sektoral. lembaga yaitu Badan Pangan
pangan. Selain itu, ada banyak kementerian Nasional yang berada di bawah dan
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI teknis terlibat dalam tata tata kelola bertanggung jawab kepada Presiden.

52 PARLEMENTARIA 157 XLVIII 2018